Kemendagri 6–14 September: Ketika Kebijakan Bergerak Menyentuh Warga

JAKARTA, INSERTRAKYAT.com — Sembilan hari, dari 6 hingga 14 September 2026, membawa agenda Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dari satu persoalan publik ke persoalan lain. Mulai dari erupsi Gunung Anak Krakatau, harga pangan, pertumbuhan ekonomi, penanganan gempa Nusa Tenggara Timur, penguatan ekonomi Sumatera, pemulihan Tapanuli Tengah, tata kelola data, hingga perlindungan perempuan dan anak. Rentang itu memperlihatkan pekerjaan pemerintah yang bergerak mengikuti kebutuhan warga dan kondisi daerah.

Minggu, 6 September 2026, Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian merespons dampak sebaran abu erupsi Gunung Anak Krakatau yang menjangkau sejumlah wilayah, termasuk DKI Jakarta, Banten, Jawa Barat, Lampung, dan Sumatera Selatan. Pemerintah daerah diminta meningkatkan kewaspadaan, menyesuaikan layanan publik, sekaligus menjaga agar masyarakat tidak panik.

“Beberapa daerah memang sudah menyampaikan mengenai [kondisi] tingkat provinsi kepada kabupaten/kota masing-masing untuk meningkatkan kewaspadaan. Meskipun tentu kita hindari kepanikan masyarakat, jangan sampai masyarakat menjadi panik,” ujar Tito.

Pemda diminta memperhatikan kesehatan warga dengan menyediakan masker dan perlindungan mata. Transportasi darat, laut, sungai, dan danau harus disesuaikan dengan situasi lapangan. Kegiatan belajar mengajar juga menyesuaikan kondisi, terutama aktivitas di luar ruangan.

“Untuk mendukung sistem transportasi, jangan sampai nanti membahayakan masyarakat. Tapi sekali lagi, situasinya masih sangat situasional, masih sangat tergantung dengan situasi masing-masing,” kata Tito.

Masyarakat juga diminta menjauhi kawah Gunung Anak Krakatau dalam radius tiga kilometer serta mengikuti informasi resmi BMKG, BNPB, dan otoritas terkait.

Senin, 7 September, perhatian Kemendagri beralih ke harga pangan. Inflasi Agustus 2026 tercatat 3,19 persen secara tahunan dan 0,21 persen secara bulanan. Ayam ras, cabai rawit, ikan segar, dan beras menjadi sejumlah komoditas yang perlu mendapat perhatian.

Tito meminta intervensi dilakukan berdasarkan data BPS sehingga pemerintah daerah mengetahui wilayah dan komoditas yang membutuhkan penanganan.

“Yang perlu kita waspadai, dan perlu kita intervensi, agar harga, terutama makanan-minuman di wilayah yang spesifik ada datanya di BPS … agar di daerah-daerah tersebut kita berikan atensi, dukungan, termasuk misalnya beras SPHP, pasar murah, dan lain-lain,” ujarnya.

Perbedaan tekanan harga terlihat di sejumlah daerah. Maluku Utara mencatat inflasi 5,28 persen, Kabupaten Kapuas 6,2 persen, dan Kota Ternate 5,75 persen. Sementara Kalimantan Utara berada pada 2,17 persen, Kabupaten Morowali 1,22 persen, dan Kota Palopo 1,73 persen.

“Ini minggu lalu ini terbaik dari 98 kota yang ada, Kota Palopo. Terima kasih,” kata Tito.

Stabilitas harga pangan tidak terpisahkan dari daya beli masyarakat.

“Nah itu yang kita harus jaga stabilitasnya, harga pangan, barang dan jasa, pangan yang paling utama, yang menyangkut masalah perut rakyat, daya beli masyarakat,” ujarnya.

Sekjen Kemendagri Tomsi Tohir meminta pemerintah daerah memantau kenaikan harga sebelum melewati batas yang dapat mengganggu masyarakat.

“Ini yang perlu diperhatikan dan dimonitor betul batas toleransi mana dia naik kemudian kita melaksanakan intervensi tadi, supaya jangan naik tinggi dulu baru kita berbuat,” katanya.

Pada hari yang sama, Kemendagri membahas pertumbuhan ekonomi dan upaya Indonesia keluar dari middle income trap. Tito menempatkan konsumsi rumah tangga, belanja pemerintah, investasi, serta ekspor dan impor sebagai empat komponen utama pertumbuhan.

“Kalau ingin kita mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia maupun daerah empat komponen ini harus dikuasai,” ujarnya.

Menurut Tito, kebijakan ekonomi perlu dimulai dari pembacaan masalah yang tepat.

“Ibarat kita mencari penyakit, mengobati penyakit, kita mencari mendiagnosa dulu masalahnya apa dari empat komponen itu. Setelah kita tahu penyakitnya oh ini masalahnya baru kita melakukan terapi, terapinya melakukan tindakan kebijakan,” katanya.

Selasa, 8 September, agenda Kemendagri bergerak ke tata kelola data dan percepatan penanganan bencana NTT.

Dalam pembahasan RUU Satu Data Indonesia, Tito menekankan pentingnya membangun data terpadu, bukan data terpusat. Walidata tetap memiliki peran dalam menghasilkan dan mengelola data sesuai kewenangannya.

“Dan ini membuat kemudian, para walidata yang membuat [data], yang memproduksi data itu merasa nanti tidak terpakai atau dipikirkan, padahal mereka bekerja keras, dan mereka masih menggunakan data itu,” kata Tito.

Keamanan data juga menjadi perhatian.

“Juga perlu kita waspadai, data-data yang berdasarkan undang-undang itu perlu untuk dijaga,” ujarnya.

Pada hari yang sama, Tito memimpin koordinasi penanganan bencana di Nusa Tenggara Timur. Pemerintah menyediakan tambahan BTT Rp200 miliar, terdiri atas Rp40 miliar untuk Provinsi NTT dan masing-masing Rp20 miliar untuk delapan kabupaten.

Tito meminta anggaran segera digunakan untuk kebutuhan masyarakat terdampak.

“Itu arahan Bapak Presiden jelas untuk digunakan secepat mungkin. Masyarakat yang lagi ada di tenda misalnya, karena takut pulang, mereka tidak boleh kekurangan makanan, pakaian atau kebutuhan khusus untuk ibu-ibu, anak-anak,” katanya.

Bantuan rumah rusak ditentukan berdasarkan tingkat kerusakan: Rp15 juta untuk kerusakan ringan, Rp30 juta untuk kerusakan sedang, dan Rp70 juta untuk kerusakan berat. Pemerintah juga mempercepat pendataan kerusakan dan pemulihan dokumen kependudukan warga terdampak.

Rabu, 9 September, agenda beralih ke pembangunan ekonomi Sumatera. Tito membuka koordinasi gubernur se-Sumatera dengan menekankan integrasi pembangunan regional.

Sumatera memiliki sekitar 63 juta penduduk atau 21,9 persen populasi nasional. Sumber daya alam dan posisi geografis menjadi modal ekonomi yang ingin diperkuat melalui kerja sama antardaerah.

“Saya yakin keunggulan Sumatera itu sumber daya alamnya luar biasa baik di darat maupun yang laut, baik di permukaan maupun yang di bawah permukaan, makanya disebutkan pulau emas, pulau harapan,” ujar Tito.

Kerja sama pasokan pangan antardaerah juga diarahkan untuk membantu pengendalian inflasi.

“Kalau itu bisa dikerjasamakan maka daerah-daerah yang inflasinya tinggi harganya tinggi karena suplainya kurang bisa disuplai dari daerah yang cukup suplainya. Dan hampir untuk semua hampir semua pangan di Sumatera ini, hampir semuanya ada,” katanya.

Pertumbuhan ekonomi menjadi bagian lain dari pembahasan. Pada triwulan II 2026, pertumbuhan nasional tercatat 5,29 persen, Kepulauan Riau 6,99 persen, dan Lampung 5,29 persen. Pemerintah daerah diminta membaca perbedaan tersebut melalui empat komponen pertumbuhan ekonomi.

Kamis, 10 September, agenda bergerak ke kerja sama ekonomi kawasan dan pemulihan pascabencana Tapanuli Tengah.

Dalam forum Indonesia-Malaysia-Thailand Growth Triangle (IMT-GT), Tito meminta kerja sama tiga negara diterjemahkan menjadi program yang nyata.

“Pertanyaannya adalah bagaimana kita mewujudkannya? Bagaimana kita mengubah visi menjadi kenyataan? Inilah persoalan yang sebenarnya,” ujarnya.

Pada hari yang sama, sebagai Ketua Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (PRR) Sumatera, Tito meninjau penanganan kawasan hulu Tapanuli Tengah. Pemerintah mempercepat pembangunan Sabo Dam Aek Tukka dan Sigala-gala untuk mengurangi risiko banjir dan material yang turun dari hulu.

“Penanganan di wilayah hulu ini harus kita percepat. Jangan sampai ketika hujan deras turun, aliran air dan material kembali turun dan berdampak ke masyarakat,” kata Tito.

Dua Sabo Dam ditargetkan selesai Desember 2026, sedangkan dua lainnya direncanakan dibangun tahun berikutnya. Normalisasi sungai dan saluran air serta pembangunan retaining wall sepanjang 1,6 kilometer juga menjadi bagian dari penanganan.

Pemulihan hunian warga terdampak juga dipercepat. Tito meminta pembangunan hunian tetap tidak berhenti sebagai contoh.

“Saya ingin agar dikerjakan masif. Saya dengar tiga yang dibangun contoh. Baru contoh. Bagus contohnya, tapi jangan sampai tahun ini enggak dikerjakan. Yang sesuai programnya dikerjakan,” tegasnya.

Bangunan hunian komunal yang dibantu Yayasan Buddha Tzu Chi Indonesia telah disiapkan, sementara jalan, lingkungan, air, listrik, dan drainase menjadi tanggung jawab pemerintah daerah.

“Permasalahan jalan, lingkungan yang menjadi tanggung jawab Pemda, kemudian permasalahan air, dan permasalahan listrik itu tanggung jawabnya Pemda. Kalau yang bangunkan gedungnya itu tanggung jawab dari Buddha Tzu Chi, ya. Buddha Tzu Chi sudah siap, sudah selesai,” ujar Tito.

Pemulihan pendidikan juga berjalan. SMP Negeri 1 Tukka yang terdampak lumpur masuk prioritas program rehabilitasi Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah.

“Kita tahu bahwa di tingkat pusat, kita juga menganggarkan, ya, untuk Dikdasmen, dan sudah turun dari Kementerian Keuangan. Beliau (Menteri Dikdasmen) sudah membuat program untuk daerah yang terdampak, termasuk di sini, dan skala prioritas. Tukka ini prioritas,” kata Tito.

Penanganan bencana juga disertai pesan agar seluruh unsur daerah mengutamakan kebutuhan masyarakat.

“Ini masalah kemanusiaan. Kita berdosa kalau seandainya rakyat enggak ditolong, sementara kita memiliki kemampuan membantu mereka,” ujarnya.

Jumat, 11 September sampai Minggu, 13 September, agenda tersebut memasuki tahap tindak lanjut. Pekerjaan pemerintah tidak berhenti pada rapat koordinasi, tetapi bergerak pada verifikasi kerusakan, penyaluran bantuan, pembangunan hunian, pemulihan fasilitas umum, pengendalian harga, serta koordinasi pusat dan daerah.

Tahap ini menjadi bagian penting karena setiap kebijakan membutuhkan pekerjaan lanjutan di lapangan. Anggaran harus direalisasikan, data harus diperiksa, pembangunan harus diselesaikan, dan kebutuhan warga harus terus dipantau.

Senin, 14 September, agenda Kemendagri kembali mencakup sejumlah sektor. Pemerintah memperkuat Ruang Bersama Indonesia untuk pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, menyetujui pembahasan lanjutan 15 RUU kabupaten/kota di Kalimantan, meminta verifikasi sekitar 24 ribu Kopdeskel, dan kembali memantau perkembangan harga pangan.

Dalam penandatanganan SKB Tiga Menteri mengenai Ruang Bersama Indonesia, Tito menegaskan pentingnya perlindungan perempuan dan anak.

“Indonesia juga dalam berbagai dokumen dan juga dalam berbagai visi misi program termasuk Bapak Presiden Prabowo menekankan dan mengutamakan masalah perlindungan perempuan dan anak,” ujarnya.

Menteri PPPA Arifah Fauzi menjelaskan RBI bukan sekadar bangunan, tetapi ruang yang mengintegrasikan program, layanan, sumber daya, dan aktor di daerah.

“Karena itu semangat RBI sangat sederhana, tapi sangat kuat: satu ruang, banyak gerakan, satu tujuan bersama. Semangat tersebut hanya dapat diwujudkan apabila kita membangun kolaborasi yang nyata,” kata Arifah.

Pada hari yang sama, pemerintah menyetujui pembahasan lanjutan 15 RUU kabupaten/kota di Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Selatan. Pembahasan diarahkan pada kepastian hukum, penataan wilayah, batas daerah, nama, cakupan wilayah, ibu kota, serta karakteristik geografis dan sosial budaya.

“Kami harapkan ke depan adalah pembahasan tidak masuk ke substansi yang sensitif, yang membuat kemudian revisi undang-undang menjadi berlarut-larut. Kami kira itu pada prinsipnya, pemerintah sekali lagi setuju melanjutkan pembahasan 15 RUU kabupaten/kota,” ujar Tito.

Kemendagri juga menyoroti verifikasi pembangunan sekitar 24 ribu Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih. Kepala desa diminta memberikan persetujuan untuk proses verifikasi dan validasi, bukan pernyataan bahwa bangunan telah diterima sesuai spesifikasi.

“Kepala desanya memberikan semacam surat menyetujui untuk dilakukan verifikasi validasi. Bukan menyatakan bahwa ini sudah sesuai spek kami terima,” kata Tito.

Pemeriksaan dapat melibatkan Kementerian PU, BPKP, dan APIP daerah.

Pada hari yang sama, pengendalian inflasi kembali menjadi perhatian. Harga ayam ras, telur, dan beras terus dipantau, sementara pemerintah meminta distributor dan produsen ditelusuri ketika terjadi kenaikan harga. Dampak kenaikan harga minyak terhadap biaya transportasi juga menjadi bagian dari antisipasi pemerintah.

Jika seluruh rangkaian itu dibaca berdasarkan waktunya, agenda Kemendagri selama 6–14 September 2026 bergerak dari keselamatan warga saat erupsi, harga pangan dan pertumbuhan ekonomi, pengelolaan data dan bantuan bencana, integrasi ekonomi Sumatera, pemulihan Tapanuli Tengah, hingga perlindungan perempuan dan anak, kepastian hukum daerah, pengawasan pembangunan desa, serta pengendalian harga.

Rangkaian itu juga memperlihatkan bahwa satu kebijakan hampir selalu bertemu dengan kebijakan lain. Erupsi berkaitan dengan kesehatan dan pendidikan. Harga pangan berkaitan dengan daya beli. Pertumbuhan ekonomi berkaitan dengan investasi dan pekerjaan. Bencana berkaitan dengan rumah, sekolah, dokumen kependudukan, dan infrastruktur. Data berkaitan dengan pelayanan sekaligus keamanan warga. Pembangunan desa berkaitan dengan pengawasan. Perlindungan perempuan dan anak berkaitan dengan bagaimana kebijakan diterjemahkan sampai tingkat daerah.

Warga tidak menerima kebijakan dalam bentuk rapat atau dokumen. Mereka menerimanya dalam bentuk layanan yang tetap berjalan, harga pangan yang dapat dijangkau, bantuan yang sampai ketika dibutuhkan, rumah yang kembali berdiri, sekolah yang kembali digunakan, dokumen yang kembali dimiliki, data yang terlindungi, dan ruang yang membuat perempuan serta anak memperoleh perlindungan.

Karena itu, perjalanan agenda Kemendagri selama 6–14 September bukan sekadar catatan kegiatan sembilan hari. Ia merupakan rangkaian pekerjaan pemerintah yang bergerak dari keputusan menuju pelaksanaan, dari pusat menuju daerah, dan dari meja kebijakan menuju kehidupan warga.

(Tim InsertRakyat.com).