Oleh Muhammad Subhan

YA, menulis itu mudah, asal segera dituliskan. Pekerjaan lain pun terasa mudah asal segera dikerjakan. Apa pun itu, jika dilakukan dengan sungguh-sungguh, bertungkus lumus, tentu menemukan jalannya, meski setiap pekerjaan memiliki proses dan kerumitannya masing-masing.

Setidaknya, dorongan itulah yang saya sampaikan pada Gelar Wicara bertajuk “Menulis Itu Mudah” dalam Festival Literasi Sumbar 2026 yang dihelat Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Sumatera Barat di Padang, Rabu (9/9/2026) sore. Di hadapan peserta dari kalangan pelajar, mahasiswa, guru, hingga pegiat komunitas literasi se-Sumatera Barat, diskusi berjalan hangat.

Gelar wicara yang dipandu Sespri Pebriona, S.Sos., M.I.Kom., pustakawan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Solok, itu membawa saya pada perenungan yang lebih mendalam: mengapa kita masih perlu bersusah payah menulis ketika hampir semua alat bantu menulis telah tersedia di hadapan kita?

Pertanyaan ini krusial. Ketika awal mulai menulis puluhan tahun lalu, alat yang saya gunakan masih berupa mesin tik. Salah menekan satu huruf berarti harus mengulang atau menimpanya. Salah satu kata, kadang satu halaman ikut berantakan. Belum lagi pita mesin tik yang mulai memudar atau lembaran kertas yang terbuang saat gagasan merasa belum pas.

Sekarang keadaannya jauh melompat. Ada laptop, komputer, tablet, hingga gawai pintar yang memungkinkan siapa saja menulis di mana pun dan kapan pun. Tulisan dapat diperbaiki berulang kali tanpa menyisakan sampah kertas. Bahkan, kini hadir kecerdasan buatan (artificial intelligence/AI) yang mampu membantu mencari gagasan, menyusun kalimat, memperbaiki ejaan, hingga menghasilkan draf tulisan dalam hitungan detik.

Lantas, jika teknologi sudah serbacanggih, untuk apa manusia masih perlu menulis secara mandiri?

Bagi saya, jawabannya tidak sekadar untuk menghasilkan rangkaian kata. Menulis adalah cara seseorang mengolah dan merapikan pikirannya. Ketika menulis, kita dilatih mengurutkan gagasan, memilah informasi, membedakan fakta dan opini, lalu secara sadar mengambil sikap terhadap suatu persoalan. Proses penjelajahan batin dan olah pikir inilah yang tak bisa digantikan oleh mesin mana pun.

Justru di tengah kemudahan teknologi hari ini, kemampuan menulis yang berkedalaman menjadi kian vital. Banjir informasi di ruang digital tidak otomatis membuat masyarakat menjadi lebih bijak. Setiap hari kita berhadapan dengan informasi berantai, unggahan media sosial, video pendek, potongan pernyataan, hingga disinformasi yang beredar amat cepat.

Di tengah situasi tersebut, orang yang mampu menulis dengan baik pada hakikatnya sedang memegang alat penyaring zaman. Ia tidak sekadar menjadi penyalur pasif atas apa yang diterimanya, tapi dilatih untuk kritis bertanya: dari mana sumber informasi ini, apa kepentingannya, siapa yang terdampak, dan apa fakta sebenarnya di balik peristiwa tersebut?

Menulis juga tidak harus selalu bertolak dari gagasan besar atau rumit. Banyak tulisan berbobot justru lahir dari hal-hal terdekat dengan keseharian. Pengalaman di ruang kelas, percakapan santai di warung kopi, perjalanan pulang, dinamika sosial di kampung halaman, hingga kegelisahan melihat perubahan lingkungan sekitar dapat menjadi bahan baku tulisan yang berharga.

Masalah terbesar pemula sering kali bukan karena ketiadaan bahan, melainkan jebakan untuk tampil sempurna sejak kalimat pertama. Mereka terlalu lama ragu dan menunggu tulisan menjadi utuh sebelum berani menggoreskannya. Padahal, tulisan yang jernih hampir selalu lahir dari proses bertahap: tulis dahulu, baca kembali, perbaiki, lalu susun ulang. Jangan membebani halaman pertama dengan tuntutan kesempurnaan instan.

Pertanyaan berikutnya yang kerap muncul adalah apakah menulis dapat menjadi profesi yang menopang kehidupan secara ekonomis?

Jawabannya tentu bisa. Namun, menulis bukanlah jalan pintas untuk meraih kekayaan secara kilat. Ada proses panjang yang menuntut ketahanan. Seorang penulis perlu mengasah kecakapan, melahap banyak bahan bacaan, mengenali karakter media atau audiens, memiliki kedisiplinan tinggi, dan yang terpenting membangun kepercayaan publik secara konsisten.

Hari ini, lanskap industri kreatif dan media membuka peluang yang sangat lebar. Dulu, seorang penulis mungkin hanya membayangkan koran, majalah, atau buku fisik sebagai satu-satunya panggung publikasi. Kini, hadir media daring, blog, newsletter, media sosial, penulisan naskah iklan, konten korporat, penyuntingan, hingga penulisan skenario video.

Ruang ekonomi di sekitar dunia literasi dan penulisan terbentang luas. Seseorang tidak harus menunggu menjadi penulis buku tersohor untuk memetik manfaat ekonomis dari keterampilan menulisnya. Seorang penulis dapat memulai dari proyek-proyek kecil, merawat portofolio, menjaga mutu karya, serta memperluas jaringan profesional.

Namun, ada satu garis batas yang tidak boleh kabur: menulis bukan semata urusan transaksi ekonomi. Jika seluruh proses kreatif hanya ditakar dengan materi, seorang penulis berisiko kehilangan pijakan idealis dan alasan paling mendasar mengapa ia memilih mencatat.

Menulis adalah cara meninggalkan jejak dan merawat ingatan bersama. Begitu banyak peristiwa penting yang menguap begitu saja karena tidak pernah didokumentasikan. Perjuangan orang-orang kecil yang bekerja dalam diam, wajah perdesaan yang perlahan tergerus zaman, tradisi tutur yang mulai punah, kegelisahan generasi muda, persoalan ketimpangan pendidikan, hingga isu lingkungan hidup membutuhkan insan-insan yang tekun mencatatnya.

BerAKHLAK Menjiwai Birokrasi TR Fahsul Falah Menuju Indonesia Emas 2045

Perjalanan kedinasan di lingkungan Kementerian Dalam Negeri, pengembangan kompetensi aparatur, dan nilai dasar ASN dalam kerangka pembangunan nasional.

PenulisMuhammad SubhanEditorSupriadi Buraerah

INSERT
RAKYAT.COM

Cerita TR · Perjalanan Kedinasan

InsertRakyat.com — TR Fahsul Falah menjalani tiga penugasan di lingkungan Kementerian Dalam Negeri sepanjang 2018–2022, mulai dari Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia (PPSDM) Kemendagri Regional Bandung, PPSDM Kemendagri Regional Makassar, hingga Sekretariat Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Kemendagri. Perjalanan kedinasannya kemudian berlanjut ke bidang strategi kebijakan. Saat ini, Oktober 2026, ia menjabat Kepala Pusat Strategi Kebijakan Kewilayahan, Kependudukan, dan Pelayanan Publik pada Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) Kemendagri.

Pada 2018–2020, TR bertugas sebagai Kepala Bidang Pengembangan Kompetensi Jabatan Fungsional, Pelaksana, Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah, DPRD, dan Lurah di PPSDM Kemendagri Regional Bandung. Pada 2019, ia mengikuti Training of Facilitator untuk Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil dengan Agenda ANEKA. Pada tahun yang sama, ia juga mengikuti pelatihan untuk PNS yang beralih melalui mekanisme inpassing ke jabatan fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah.

Pada 2020, TR mendapat penugasan sebagai Kepala PPSDM Kemendagri Regional Makassar. Wilayah kerja lembaga tersebut mencakup sepuluh provinsi, yakni Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Utara, Sulawesi Barat, Gorontalo, Maluku, Maluku Utara, Papua, dan Papua Barat.

Salah satu kegiatan pada masa penugasan itu ialah Pelatihan Kepemimpinan Administrator Angkatan III yang berlangsung pada 15 September hingga 18 Desember 2020 dengan metode blended learning. Pesertanya berasal dari Kabupaten Bone, Bantaeng, dan Bulukumba di Sulawesi Selatan, serta Kabupaten Buton di Sulawesi Tenggara. TR menyampaikan laporan penyelenggaraan pelatihan tersebut.

Pada November 2020, ia juga terlibat dalam evaluasi program dan pembahasan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) 2021 bersama Lembaga Administrasi Negara (LAN) Makassar. Kegiatan tersebut merupakan bagian dari rangkaian evaluasi program dan perencanaan anggaran di lingkungan PPSDM Kemendagri Regional Makassar.

Pada 2022, TR mengemban tugas sebagai Sekretaris BPSDM Kemendagri. Penugasan berikutnya membawanya ke BSKDN Kemendagri, tempat ia kini menjabat Kepala Pusat Strategi Kebijakan Kewilayahan, Kependudukan, dan Pelayanan Publik. Bidang tugas tersebut berkaitan dengan strategi kebijakan pemerintahan dalam urusan kewilayahan, kependudukan, dan pelayanan publik.

Perjalanan kedinasan tersebut berlangsung dalam konteks penyelenggaraan pemerintahan nasional yang terus berkembang. Sejak kemerdekaan, Indonesia dipimpin oleh presiden dengan agenda, kebijakan, dan tantangan yang berbeda pada setiap masa pemerintahan. Pembangunan nasional berjalan melalui rangkaian keputusan dan program yang dilaksanakan oleh lembaga negara serta aparatur pemerintahan.

Dalam pidato kenegaraan pada 16 Agustus 2016 di hadapan Sidang Bersama DPR RI dan DPD RI, Presiden RI ke-7 Joko Widodo menyampaikan penghargaan terhadap kontribusi para presiden terdahulu, yakni Presiden RI ke-1 Soekarno, Presiden RI ke-2 Soeharto, Presiden RI ke-3 B.J. Habibie, Presiden RI ke-4 Abdurrahman Wahid, Presiden RI ke-5 Megawati Soekarnoputri, dan Presiden RI ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono.

Dalam pidato kenegaraan pada 15 Agustus 2025, Presiden RI ke-8 Prabowo Subianto juga menguraikan kontribusi para pemimpin sebelumnya. Presiden RI ke-1 Soekarno dikaitkan dengan pembentukan Republik Indonesia, upaya mempertahankan keutuhan wilayah, dan integrasi Irian Barat ke dalam NKRI. Pada masa Presiden RI ke-2 Soeharto, agenda pemerintahan mencakup pembangunan ekonomi, swasembada pangan, dan industrialisasi.

Presiden RI ke-3 B.J. Habibie memimpin Indonesia ketika negara menghadapi krisis multidimensi pada 1998, termasuk persoalan stabilitas ekonomi dan pengembangan teknologi. Pada masa Presiden RI ke-4 Abdurrahman Wahid, stabilitas nasional serta hubungan antarkelompok masyarakat menjadi bagian dari dinamika pemerintahan. Presiden RI ke-5 Megawati Soekarnoputri memimpin pada masa pemulihan ekonomi dan penguatan kelembagaan negara, termasuk menjelang pelaksanaan pemilihan presiden secara langsung pada 2004.

Pada masa Presiden RI ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono, pemerintah menangani penyelesaian konflik Aceh dan menghadapi krisis keuangan global. Presiden RI ke-7 Joko Widodo menempatkan pembangunan infrastruktur, hilirisasi, dan penanganan pandemi Covid-19 sebagai bagian penting dari agenda nasional. Sementara itu, Presiden RI ke-8 Prabowo Subianto mengangkat ketahanan pangan, pembangunan sumber daya manusia, peningkatan kesejahteraan, dan pencapaian Indonesia Emas 2045 sebagai agenda pembangunan.

Pelaksanaan agenda nasional tersebut melibatkan berbagai unsur pemerintahan. Aparatur sipil negara (ASN) menjalankan tugas sesuai fungsi dan kewenangan masing-masing, mulai dari perencanaan, pelaksanaan program, pengelolaan administrasi dan anggaran, hingga pelayanan kepada masyarakat. Di tingkat pusat maupun daerah, pekerjaan aparatur menjadi bagian dari proses pelaksanaan kebijakan pemerintah.

Nilai dasar ASN

Dalam penyelenggaraan tugas tersebut, nilai dasar ASN BerAKHLAK menjadi pedoman perilaku aparatur. Nilai ini ditetapkan melalui Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2021. BerAKHLAK mencakup tujuh nilai dasar, yaitu Berorientasi Pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, dan Kolaboratif, dengan semboyan “Bangga Melayani Bangsa”.

Berorientasi Pelayanan menekankan pemenuhan kebutuhan masyarakat melalui pelayanan yang sesuai ketentuan. Akuntabel berkaitan dengan tanggung jawab atas pelaksanaan tugas, penggunaan kewenangan, dan pengelolaan sumber daya. Kompeten menekankan penguasaan pengetahuan serta keterampilan yang diperlukan dalam pekerjaan. Harmonis berkaitan dengan penghormatan terhadap perbedaan dan hubungan kerja yang baik.

Loyal berarti memegang teguh Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, serta pemerintahan yang sah sesuai ketentuan. Adaptif berkaitan dengan kemampuan menyesuaikan diri terhadap perubahan. Kolaboratif menekankan kerja sama antarpihak dalam pelaksanaan tugas dan pencapaian tujuan organisasi.

Ketujuh nilai tersebut menjadi bagian dari kerangka perilaku ASN dalam menjalankan tugas pemerintahan. Penerapannya berkaitan dengan tata cara memberikan pelayanan, mempertanggungjawabkan pekerjaan, meningkatkan kompetensi, menjaga hubungan kerja, memegang teguh ketentuan, menyesuaikan diri dengan perubahan, serta membangun kerja sama.

Dalam perjalanan kedinasan TR Fahsul Falah, penugasan di PPSDM Kemendagri Regional Bandung, PPSDM Kemendagri Regional Makassar, Sekretariat BPSDM Kemendagri, dan BSKDN Kemendagri tercatat dalam rentang tugas yang berbeda. Masing-masing berada pada lingkungan kerja dengan ruang lingkup tanggung jawab yang berkaitan dengan pengembangan kompetensi aparatur, administrasi kelembagaan, dan strategi kebijakan pemerintahan.

Indonesia Emas 2045 merupakan sasaran pembangunan jangka panjang yang mencakup berbagai bidang, termasuk sumber daya manusia, perekonomian, tata kelola pemerintahan, dan pelayanan publik. Pencapaiannya melibatkan peran pemerintah pusat, pemerintah daerah, lembaga negara, dunia usaha, dan masyarakat. Dalam lingkup pemerintahan, ASN menjalankan tugas sesuai kedudukan, kewenangan, dan tanggung jawabnya.

Nilai dasar BerAKHLAK menjadi salah satu pedoman bagi ASN dalam melaksanakan tanggung jawab tersebut. Semboyan “Bangga Melayani Bangsa” melekat pada agenda penguatan budaya kerja aparatur, sedangkan pelaksanaan tugas sehari-hari berlangsung melalui prosedur, program, koordinasi, dan pertanggungjawaban sesuai ketentuan. Dalam kerangka pembangunan menuju Indonesia Emas 2045, birokrasi menjadi bagian dari pelaksanaan agenda nasional melalui pekerjaan aparatur di setiap tingkat pemerintahan.

Penulis: Muhammad Subhan

Editor: Supriadi buraerah