Pendidikan, Investasi Manusia, dan Keberanian Kepala Daerah

Oleh Muhammad Subhan

HEBAT! Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah berani menanggung biaya pendidikan tinggi warganya, dari jenjang S1 hingga S3. Saya membaca beritanya di media dan, sejujurnya, saya iri.

Bukan iri karena provinsi itu memiliki program pendidikan yang tidak dimiliki daerah lain. Saya iri karena ada pemerintah daerah yang berani menempatkan pendidikan sebagai investasi utama masa depan warganya, sejajar bahkan melampaui prioritas fisik.

Program itu bernama “Berani Cerdas”. Melalui program tersebut, Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah mengalokasikan anggaran untuk membantu biaya pendidikan warga, mulai dari siswa, mahasiswa S1, S2, S3, pendidikan dokter spesialis, hingga peningkatan kapasitas guru.

Per awal Agustus 2026, program itu dilaporkan telah membantu lebih dari 30.000 warga Sulawesi Tengah. Anggaran yang disiapkan pun tidak kecil, mencapai sekitar Rp351 miliar. Ada pula alokasi Rp21,56 miliar untuk mendukung uji kompetensi dan praktik kerja industri siswa SMK serta Rp2,48 miliar untuk beasiswa magister bagi guru melalui kerja sama dengan sebuah perguruan tinggi.

Perlulah kita angkat topi kepada Gubernur Sulawesi Tengah. Sebab, di tengah banyaknya pemerintah daerah yang masih sibuk mengejar pembangunan fisik, keberanian mengalokasikan anggaran besar untuk pendidikan tinggi adalah pilihan politik anggaran yang patut diapresiasi.

Jalan, gedung, jembatan, dan berbagai infrastruktur memang penting. Tapi manusia yang kelak mengisi, merawat, dan mengembangkan semua itu jauh lebih penting. Jalan dapat dibangun dalam hitungan tahun. Gedung dapat berdiri dalam hitungan bulan. Namun, membangun manusia membutuhkan waktu panjang, bahkan lintas generasi. Di situlah pendidikan mengambil peran.

Saya selalu percaya, pendidikan bukan sekadar urusan mendapatkan ijazah atau mengejar formalitas akademis. Pendidikan membuka pintu. Pendidikan memberi seseorang kemampuan untuk membaca keadaan, berpikir kritis, mengambil keputusan, dan mencari jalan keluar dari persoalan hidup. Ketika seorang anak tidak bisa kuliah hanya karena orang tuanya tidak mampu membayar Uang Kuliah Tunggal (UKT), dampak psikologisnya berat: hilang kesempatan mengubah masa depan sebuah keluarga.

Kita tentu sering mendengar kisah anak-anak yang diterima di perguruan tinggi, tapi akhirnya mereka mengurungkan niat kuliah karena keterbatasan biaya. Kandas di tengah jalan. Ada yang memilih bekerja serabutan lebih dulu, ada yang menikah muda, ada pula yang berhenti bermimpi karena merasa pendidikan tinggi bukan untuk kelompok mereka.

Padahal, kemampuan akademik mereka memadai. Yang tidak memadai adalah kondisi ekonomi keluarga.

Program seperti “Berani Cerdas” di Sulawesi Tengah sebuah “kebijakan berani” yang sangat strategis. Program itu berusaha memutus hubungan antara kemiskinan dan putusnya pendidikan. Anak dari keluarga kurang mampu diberi kesempatan yang sama untuk masuk perguruan tinggi. Pendidikan tinggi tidak lagi semata-mata menjadi ruang eksklusif bagi keluarga yang memiliki kemampuan ekonomi.

Lebih menarik lagi, program ini membawa gagasan “Sulteng Nambaso”, dengan cita-cita agar setidaknya ada satu sarjana dalam satu rumah tangga. Gagasan tersebut sederhana, tapi dampaknya panjang.

Kita bisa membayangkan, sebuah keluarga yang sebelumnya tidak memiliki anggota keluarga berpendidikan tinggi kemudian seorang anak menjadi sarjana. Di kemudian hari, ia bekerja, membuka usaha, menjadi guru, tenaga kesehatan, birokrat, peneliti, atau profesi lainnya. Pengetahuan dan pengalaman yang dibawanya pulang tidak berhenti pada dirinya. Ia dapat menjadi jalan pembuka bagi adik-adiknya, keluarganya, bahkan lingkungan sekitarnya.

Dari satu orang terdidik, perubahan dapat merambat ke banyak orang.

Namun begitu, beasiswa dan pembiayaan pendidikan tidak boleh berhenti pada angka kuantitatif tentang berapa ribu orang yang telah dibantu. Kritik dan kekhawatiran klasik terhadap program beasiswa massal adalah risiko ketidaktepatan sasaran dan lonjakan pengangguran terdidik jika industri daerah tidak siap menyerapnya.

Pemerintah daerah perlu memastikan lulusan itu benar-benar memiliki ruang untuk tumbuh dan mengabdi. Komitmen penerima manfaat untuk kembali membangun daerah patut dirawat dengan kebijakan lanjutan: pemetaan kebutuhan tenaga kerja lokal, penciptaan lapangan kerja, ruang inovasi, dukungan kewirausahaan, riset, serta kesempatan berkontribusi secara nyata di daerah.

Jangan sampai anak-anak daerah dibiayai untuk menjadi sarjana, tapi setelah lulus mereka justru terpaksa migrasi dan meninggalkan daerah karena tidak menemukan ruang berkarya.

Di sisi lain, tata kelola dan transparansi menjadi syarat mutlak. Program dengan anggaran ratusan miliar rupiah harus dapat dipantau publik secara terbuka. Siapa yang menerima, apa kriteria seleksinya, berapa besar bantuan, dan bagaimana evaluasi capaian akademisnya, semuanya semestinya transparan. Pendidikan adalah hak warga negara, dan uang yang digunakan untuk membiayainya adalah uang publik yang wajib dipertanggungjawabkan.

Sekali lagi, yang membuat saya iri pada Sulawesi Tengah bukan semata-mata besaran angka miliaran rupiah untuk mendukung pendidikan tinggi warganya itu. Yang membuat saya iri adalah keberanian melangkah dan menjadikan pengembangan SDM sebagai prioritas utama. Ini provinsi yang literat. Mendudukkan literasi di kursi tertinggi dan terhormat.

Barangkali sudah waktunya pemerintah daerah lain bercermin. Tidak harus meniru persis bentuk programnya, sebab setiap daerah memiliki kemampuan fiskal, tantangan, dan karakter masyarakat yang berbeda. Namun, semangat dasar dan keberanian politik anggarannya dapat ditiru: jangan biarkan anak-anak berhenti kuliah hanya karena orang tuanya tidak sanggup membayar uang kuliah.

Membiayai pendidikan bukanlah membuang anggaran atau membebani APBD. Itulah cara paling panjang, tapi paling masuk akal dan berkelanjutan untuk membangun masa depan.

Hari ini pemerintah daerah membayar UKT seorang anak. Dua puluh tahun kemudian, anak itu yang menjadi dokter di rumah sakit daerah, guru di pelosok, insinyur yang merancang infrastruktur lokal, atau pengusaha yang membuka lapangan kerja bagi warga lainnya, termasuk yang kelak menjadi pelanjut tongkat estafet kepemimpin di daerah itu.

Kita tidak pernah tahu sejauh mana sebuah bantuan pendidikan akan mengubah jalan hidup seseorang. Namun, satu hal pasti, ketika biaya tidak lagi menjadi penghalang, lebih banyak anak akan memiliki kesempatan untuk membuktikan potensi terbaik mereka.

Dan, dari situlah sebuah daerah benar-benar membangun masa depannya. Bukan hanya dengan semen dan beton, tidak semata pembangunan fisik, tapi juga membangun manusia berdaya dan terdidik. []

Muhammad Subhan, penulis, pegiat literasi, founder Sekolah Menulis elipsis

Penulis: Muhammad Subhan
Editor: Supriadi Buraerah