Polewali Mandar, InsertRakyat.com — Kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Polewali Mandar, Sulawesi Barat, mencapai 42,88 hektare pada dua kejadian sepanjang Agustus hingga September 2026.

Luasan tersebut tercatat setelah Satgas Karhutla melakukan pendataan dan pemetaan pascakebakaran di kawasan Pallis-Tamanggalle, Kecamatan Balanipa, serta Bukit Bungin-Bungin, Kecamatan Luyo.

Kebakaran di kawasan Pallis, Desa Pallis, meluas hingga Desa Tamanggalle pada 22 Agustus 2026. Pendataan dan pemetaan menggunakan Google Earth mencatat luas lahan terdampak sekitar 22 hektare.

Kejadian kedua berlangsung di Bukit Bungin-Bungin, Dusun Landi Pokki, Desa Baru, Kecamatan Luyo, pada 2 September 2026. Hasil investigasi dan pendataan pada 3 September mencatat luas lahan terdampak mencapai 20,88 hektare.

Data Satgas Karhutla Sulawesi Barat periode 1 Januari hingga 3 September 2026 mencatat 49 kejadian karhutla di Polewali Mandar. Dashboard yang sama mencatat 24 kejadian kebakaran permukiman atau gedung, dengan total lahan atau kebun terdampak mencapai 92,91 hektare.

Di kawasan Pallis-Tamanggalle, api bermula dari Dusun Tondo, Desa Pallis, sekitar pukul 17.57 WITA pada 22 Agustus. Api kemudian meluas ke Dusun Panuttungan, Desa Tamanggalle.

Laporan awal memperkirakan luas kebakaran sekitar lima hektare. Setelah pendataan, pembaruan pencatatan, dan pemetaan, luas terdampak tercatat sekitar 22 hektare.

Petugas Damkar Polewali Mandar mengerahkan dua armada dari Pos Tinambung dan Pos Campalagian. Petugas tiba sekitar lima menit setelah laporan diterima.

Baca Juga :  Mahasiswi Kimia UNHAS Kenalkan Puding Daun Kelor Cegah Stunting di Desa Maddenra

Pemadaman dan pendinginan berlangsung sekitar 40 menit. Rekap kejadian juga menunjukkan Desa Pallis mengalami sedikitnya tujuh karhutla sejak 5 Juli hingga 25 Agustus 2026.

Enam kejadian di Desa Pallis yang memiliki data luasan mencatat akumulasi sedikitnya 36 hektare. Satu kejadian pada 9 Agustus belum memiliki data luasan sehingga total terdampak berpotensi lebih besar.

Di Desa Baru, Kecamatan Luyo, kebakaran pada 2 September dilaporkan sekitar pukul 19.15 WITA. Tim gabungan tiba sekitar pukul 19.30 WITA dan menyelesaikan penanganan sekitar pukul 20.20 WITA.

Petugas mengerahkan lima armada, terdiri atas dua unit Pos Induk Polewali, masing-masing satu unit dari Pos Campalagian dan Pos Tinambung, serta satu tangki air bantuan TNI Yon TP Keris Muda Mandar.

Kemarau dan banyaknya bahan bakar kering di lahan menjadi kendala dalam pemadaman. Pemetaan pascakebakaran kemudian mencatat 20,88 hektare lahan terdampak.

Kebakaran tidak menimbulkan korban jiwa maupun luka. Kerugian diperkirakan mencapai ratusan juta rupiah karena api mengenai perkebunan produktif masyarakat.

Tanaman yang terdampak antara lain sawit, pohon produktif, dan bibit tanaman.

Karhutla Polman Capai 42,88 Hektar, Mendagri Minta Pencegahan Sampai Desa
Karhutla Polman Capai 42,88 Hektar, Mendagri Minta Pencegahan Sampai Desa

Kepala UPTD Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Polewali Mandar, Imran, meminta masyarakat meningkatkan kewaspadaan selama musim kemarau.

Baca Juga :  TIMES Indonesia, RLD dan ORADO Jatim Buka Jalan Domino Menuju Prestasi

“Dua kejadian dengan luasan masing-masing lebih dari 20 hektare menunjukkan bahwa api di lahan kering dapat berkembang dengan sangat cepat dan melintasi batas wilayah desa. Kami mengimbau masyarakat menghentikan pembukaan lahan dengan cara membakar dan segera melapor apabila menemukan titik api agar penanganan dapat dilakukan sejak dini,” ujar Imran.

Sekretaris Desa Luyo, Sulaeman, mengatakan kebakaran di Bukit Bungin-Bungin mengenai kawasan perkebunan produktif masyarakat.

“Lahan yang terbakar merupakan kawasan perkebunan produktif yang dikelola masyarakat. Di dalamnya terdapat tanaman sawit, pohon produktif, dan bibit tanaman. Pemerintah desa bersama Satgas Karhutla melakukan verifikasi agar luas terdampak dan nilai kerugian dapat dicatat secara tepat,” kata Sulaeman.

Pada 3 September 2026, Satgas Karhutla Polewali Mandar bersama Damkar Polman dan Bhabinkamtibmas Desa Luyo melakukan pendataan lapangan.

Karhutla Polman Capai 42,88 Hektar, Mendagri Minta Pencegahan Sampai Desa

Tim kemudian menuju Kantor Desa Luyo untuk memverifikasi data bersama pemerintah desa. Verifikasi mencakup pemetaan luas lahan, dokumentasi kondisi lapangan, pemeriksaan informasi, dan pendalaman estimasi kerugian.

Satgas mengingatkan masyarakat tidak membuka atau membersihkan lahan dengan cara membakar. Warga juga diminta tidak membuang puntung rokok sembarangan atau meninggalkan sumber api di kebun dan lahan kering.

Setiap kemunculan asap atau titik api diminta segera dilaporkan kepada aparat desa atau layanan Pemadam Kebakaran Kabupaten Polewali Mandar.

Baca Juga :  Bonus Demografi Terancam: KPK Ungkap Alarm “Korupsi Usia Muda” Jelang Indonesia Emas 2045

Tito Minta Pencegahan Sampai Desa

Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian menghadiri Rapat Internal Karhutla bersama Presiden Prabowo Subianto di Posko Aju, Pekanbaru, Riau, Senin (24/8/2026).
Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian menghadiri Rapat Internal Karhutla bersama Presiden Prabowo Subianto di Posko Aju, Pekanbaru, Riau, Senin (24/8/2026).

Kondisi karhutla di Polewali Mandar beririsan dengan arahan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian agar pemerintah daerah memperluas pencegahan hingga tingkat desa.

Tito menyampaikan arahan tersebut dalam Rapat Satgas Karhutla pada Senin (24/8/2026). Rapat dipimpin Presiden Prabowo Subianto.

Mantan Kapolri itu meminta pemerintah daerah melibatkan TNI dan Polri dalam pencegahan karhutla. Kedua institusi memiliki jajaran hingga tingkat desa yang dapat membantu mencegah pembakaran lahan.

Menurut Tito, pencegahan perlu dilakukan dengan memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai bahaya pembakaran lahan.

Pendekatan tersebut juga perlu diberikan kepada masyarakat yang kerap melakukan pembakaran. Jika pembakaran tetap dilakukan setelah diberikan pemahaman, pendekatan hukum dapat diterapkan.

“Nah, ini dikumpulkan, di-move sedikit, di-bluffing, supaya mereka mentaati, kalau enggak, akan dilakukan pendekatan hukum yang tegas. Kami kira demikian,” ujar Mendagri.

Tito juga menegaskan pemadaman dan pencegahan harus berjalan bersamaan. Penanganan karhutla tidak cukup dengan memadamkan area yang sudah terbakar.

Arahan tersebut menempatkan desa sebagai salah satu lapis pencegahan karhutla. Di Polewali Mandar, kejadian berulang dan luas lahan terdampak menunjukkan risiko kebakaran tetap tinggi selama musim kemarau.

 

Penulis : Rahmat

Editor   : Supriadi Buraerah

 

INSERT RAKYATMAJALAH DIGITAL
FEATURE STORY

Birokrasi · Aparatur · Indonesia 2045

BerAKHLAK Menjiwai Birokrasi TR Fahsul Falah Menuju Indonesia Emas 2045

Perjalanan kedinasan di lingkungan Kementerian Dalam Negeri, pengembangan kompetensi aparatur, dan nilai dasar ASN dalam kerangka pembangunan nasional.

Cerita TR · Perjalanan Kedinasan

InsertRakyat.com — TR Fahsul Falah menjalani tiga penugasan di lingkungan Kementerian Dalam Negeri sepanjang 2018–2022, mulai dari Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia (PPSDM) Kemendagri Regional Bandung, PPSDM Kemendagri Regional Makassar, hingga Sekretariat Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Kemendagri. Perjalanan kedinasannya kemudian berlanjut ke bidang strategi kebijakan. Saat ini, Oktober 2026, ia menjabat Kepala Pusat Strategi Kebijakan Kewilayahan, Kependudukan, dan Pelayanan Publik pada Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) Kemendagri.

Pada 2018–2020, TR bertugas sebagai Kepala Bidang Pengembangan Kompetensi Jabatan Fungsional, Pelaksana, Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah, DPRD, dan Lurah di PPSDM Kemendagri Regional Bandung. Pada 2019, ia mengikuti Training of Facilitator untuk Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil dengan Agenda ANEKA. Pada tahun yang sama, ia juga mengikuti pelatihan untuk PNS yang beralih melalui mekanisme inpassing ke jabatan fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah.

Pada 2020, TR mendapat penugasan sebagai Kepala PPSDM Kemendagri Regional Makassar. Wilayah kerja lembaga tersebut mencakup sepuluh provinsi, yakni Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Utara, Sulawesi Barat, Gorontalo, Maluku, Maluku Utara, Papua, dan Papua Barat.

Salah satu kegiatan pada masa penugasan itu ialah Pelatihan Kepemimpinan Administrator Angkatan III yang berlangsung pada 15 September hingga 18 Desember 2020 dengan metode blended learning. Pesertanya berasal dari Kabupaten Bone, Bantaeng, dan Bulukumba di Sulawesi Selatan, serta Kabupaten Buton di Sulawesi Tenggara. TR menyampaikan laporan penyelenggaraan pelatihan tersebut.

Pada November 2020, ia juga terlibat dalam evaluasi program dan pembahasan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) 2021 bersama Lembaga Administrasi Negara (LAN) Makassar. Kegiatan tersebut merupakan bagian dari rangkaian evaluasi program dan perencanaan anggaran di lingkungan PPSDM Kemendagri Regional Makassar.

Pada 2022, TR mengemban tugas sebagai Sekretaris BPSDM Kemendagri. Penugasan berikutnya membawanya ke BSKDN Kemendagri, tempat ia kini menjabat Kepala Pusat Strategi Kebijakan Kewilayahan, Kependudukan, dan Pelayanan Publik. Bidang tugas tersebut berkaitan dengan strategi kebijakan pemerintahan dalam urusan kewilayahan, kependudukan, dan pelayanan publik.

Perjalanan kedinasan tersebut berlangsung dalam konteks penyelenggaraan pemerintahan nasional yang terus berkembang. Sejak kemerdekaan, Indonesia dipimpin oleh presiden dengan agenda, kebijakan, dan tantangan yang berbeda pada setiap masa pemerintahan. Pembangunan nasional berjalan melalui rangkaian keputusan dan program yang dilaksanakan oleh lembaga negara serta aparatur pemerintahan.

Dalam pidato kenegaraan pada 16 Agustus 2016 di hadapan Sidang Bersama DPR RI dan DPD RI, Presiden RI ke-7 Joko Widodo menyampaikan penghargaan terhadap kontribusi para presiden terdahulu, yakni Presiden RI ke-1 Soekarno, Presiden RI ke-2 Soeharto, Presiden RI ke-3 B.J. Habibie, Presiden RI ke-4 Abdurrahman Wahid, Presiden RI ke-5 Megawati Soekarnoputri, dan Presiden RI ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono.

Dalam pidato kenegaraan pada 15 Agustus 2025, Presiden RI ke-8 Prabowo Subianto juga menguraikan kontribusi para pemimpin sebelumnya. Presiden RI ke-1 Soekarno dikaitkan dengan pembentukan Republik Indonesia, upaya mempertahankan keutuhan wilayah, dan integrasi Irian Barat ke dalam NKRI. Pada masa Presiden RI ke-2 Soeharto, agenda pemerintahan mencakup pembangunan ekonomi, swasembada pangan, dan industrialisasi.

Presiden RI ke-3 B.J. Habibie memimpin Indonesia ketika negara menghadapi krisis multidimensi pada 1998, termasuk persoalan stabilitas ekonomi dan pengembangan teknologi. Pada masa Presiden RI ke-4 Abdurrahman Wahid, stabilitas nasional serta hubungan antarkelompok masyarakat menjadi bagian dari dinamika pemerintahan. Presiden RI ke-5 Megawati Soekarnoputri memimpin pada masa pemulihan ekonomi dan penguatan kelembagaan negara, termasuk menjelang pelaksanaan pemilihan presiden secara langsung pada 2004.

Pada masa Presiden RI ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono, pemerintah menangani penyelesaian konflik Aceh dan menghadapi krisis keuangan global. Presiden RI ke-7 Joko Widodo menempatkan pembangunan infrastruktur, hilirisasi, dan penanganan pandemi Covid-19 sebagai bagian penting dari agenda nasional. Sementara itu, Presiden RI ke-8 Prabowo Subianto mengangkat ketahanan pangan, pembangunan sumber daya manusia, peningkatan kesejahteraan, dan pencapaian Indonesia Emas 2045 sebagai agenda pembangunan.

Pelaksanaan agenda nasional tersebut melibatkan berbagai unsur pemerintahan. Aparatur sipil negara (ASN) menjalankan tugas sesuai fungsi dan kewenangan masing-masing, mulai dari perencanaan, pelaksanaan program, pengelolaan administrasi dan anggaran, hingga pelayanan kepada masyarakat. Di tingkat pusat maupun daerah, pekerjaan aparatur menjadi bagian dari proses pelaksanaan kebijakan pemerintah.

Nilai dasar ASN

Dalam penyelenggaraan tugas tersebut, nilai dasar ASN BerAKHLAK menjadi pedoman perilaku aparatur. Nilai ini ditetapkan melalui Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2021. BerAKHLAK mencakup tujuh nilai dasar, yaitu Berorientasi Pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, dan Kolaboratif, dengan semboyan “Bangga Melayani Bangsa”.

Berorientasi Pelayanan menekankan pemenuhan kebutuhan masyarakat melalui pelayanan yang sesuai ketentuan. Akuntabel berkaitan dengan tanggung jawab atas pelaksanaan tugas, penggunaan kewenangan, dan pengelolaan sumber daya. Kompeten menekankan penguasaan pengetahuan serta keterampilan yang diperlukan dalam pekerjaan. Harmonis berkaitan dengan penghormatan terhadap perbedaan dan hubungan kerja yang baik.

Loyal berarti memegang teguh Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, serta pemerintahan yang sah sesuai ketentuan. Adaptif berkaitan dengan kemampuan menyesuaikan diri terhadap perubahan. Kolaboratif menekankan kerja sama antarpihak dalam pelaksanaan tugas dan pencapaian tujuan organisasi.

Ketujuh nilai tersebut menjadi bagian dari kerangka perilaku ASN dalam menjalankan tugas pemerintahan. Penerapannya berkaitan dengan tata cara memberikan pelayanan, mempertanggungjawabkan pekerjaan, meningkatkan kompetensi, menjaga hubungan kerja, memegang teguh ketentuan, menyesuaikan diri dengan perubahan, serta membangun kerja sama.

Dalam perjalanan kedinasan TR Fahsul Falah, penugasan di PPSDM Kemendagri Regional Bandung, PPSDM Kemendagri Regional Makassar, Sekretariat BPSDM Kemendagri, dan BSKDN Kemendagri tercatat dalam rentang tugas yang berbeda. Masing-masing berada pada lingkungan kerja dengan ruang lingkup tanggung jawab yang berkaitan dengan pengembangan kompetensi aparatur, administrasi kelembagaan, dan strategi kebijakan pemerintahan.

Indonesia Emas 2045 merupakan sasaran pembangunan jangka panjang yang mencakup berbagai bidang, termasuk sumber daya manusia, perekonomian, tata kelola pemerintahan, dan pelayanan publik. Pencapaiannya melibatkan peran pemerintah pusat, pemerintah daerah, lembaga negara, dunia usaha, dan masyarakat. Dalam lingkup pemerintahan, ASN menjalankan tugas sesuai kedudukan, kewenangan, dan tanggung jawabnya.

Nilai dasar BerAKHLAK menjadi salah satu pedoman bagi ASN dalam melaksanakan tanggung jawab tersebut. Semboyan “Bangga Melayani Bangsa” melekat pada agenda penguatan budaya kerja aparatur, sedangkan pelaksanaan tugas sehari-hari berlangsung melalui prosedur, program, koordinasi, dan pertanggungjawaban sesuai ketentuan. Dalam kerangka pembangunan menuju Indonesia Emas 2045, birokrasi menjadi bagian dari pelaksanaan agenda nasional melalui pekerjaan aparatur di setiap tingkat pemerintahan.

Penulis: Muhammad Subhan

Editor: Supriadi buraerah

INSERT RAKYATMAJALAH DIGITAL · MOBILE EDITION
TR Fahsul Falah — InsertRakyat.com

Literasi

Bilik Elipsis | InsertRakyat.com

Bilik Elipsis

Sastra, sajak, cerita, dan apresiasi karya.

Karya Pilihan

Ruang Sastra