JAKARTA, INSERTRAKYAT.COM — Pemerintah menilai digitalisasi pemilu menghadirkan peluang sekaligus risiko baru yang harus diantisipasi sebelum Pemilu 2029.
Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto mengatakan penerapan sistem pemilu digital perlu mengutamakan keterbukaan dan akuntabilitas. Ia mengingatkan modernisasi pemungutan suara tidak boleh hanya mengejar efisiensi kerja petugas.
“Jangan sampai kita hanya menukar risiko lama dengan risiko baru. Belum lagi berhadapan dengan cyber attack, authentication failure, insider threat, foreign interference dan lain-lain,” jelas Bima dalam Konferensi Demokrasi Digital: Menjamin Keadilan Teknologi dalam Demokrasi Elektoral di Hotel Le Meridien, Jakarta, Senin.
Menurut Bima, Kemendagri melalui Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa telah menguji sistem e-voting dalam Pemilihan Kepala Desa (Pilkades). Uji coba tersebut menjadi salah satu pengalaman pemerintah dalam melihat penerapan teknologi pada proses pemungutan suara.
“Enggak ada masalah, dan murah. Bahkan tidak pakai APBDes. Penghitungan tabulasi juga bisa dilakukan dengan cepat dan akurat. Human error karena kelelahan itu enggak ada lagi. Terus dalam jangka panjang juga dapat mengurangi sebagian besar kebutuhan logistik, lebih praktis,” ujar Bima.
Bima menilai perkembangan teknologi telah membawa Indonesia memasuki fase demokrasi digital. Pemanfaatan sistem digital kini semakin luas dalam berbagai aspek yang mendukung penyelenggaraan pemilu.
Namun, pemerintah masih perlu mematangkan sejumlah aspek sebelum digitalisasi diterapkan dalam skala nasional. Keamanan sistem, autentikasi, ancaman dari pihak internal, serangan siber, dan potensi campur tangan asing menjadi bagian dari risiko yang perlu diperhitungkan.
Karena itu, Bima meminta seluruh pemangku kepentingan membangun kolaborasi untuk menyusun peta jalan demokrasi digital secara komprehensif. Pemerintah menargetkan persiapan tersebut dapat mendukung pelaksanaan transformasi digital kepemiluan yang aman dan berintegritas menuju Pemilu 2029.
“Intinya menuju masa depan digitalisasi pemilu hanya bisa kita lakukan dengan kolaborasi, dan co-creation,” pungkasnya.
Konferensi tersebut turut menghadirkan Direktur Eksekutif Perludem Heroik M. Pratama dan anggota DPR RI Mardani Ali Sera secara langsung. Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Betty Epsilon Idroos mengikuti kegiatan tersebut secara virtual.
Jurnalis: Syamsul Bahri
Editor : Supriadi Buraerah
Polisi Selidiki Kecelakaan Libatkan Motor dan Truk di Sinjai
Kajian Ilmiah: Bencana Gletser Nepal Picu Banjir Bandang
Polisi Dalami dan Mengungkap Penyebab Utama Kebakaran Toko di Sidoarjo
Karhutla Riau Membakar 900 Hektare Lahan, Hari Ini Dibahas RI1
