PASAMAN BARAT, InsertRakyat.com — Kabupaten Pasaman Barat, Sumatera Barat, tercatat memiliki 51 Taman Bacaan Masyarakat (TBM), jumlah terbanyak dibandingkan kabupaten dan kota lain dalam jejaring Forum TBM Sumatera Barat.

Ketua Forum Pegiat Literasi (FPL) Pasaman Barat sekaligus Ketua Forum TBM Pasaman Barat, Denni Meilizon, mengatakan keberadaan puluhan TBM tersebut menjadi salah satu modal penting dalam mengembangkan gerakan literasi berbasis masyarakat.

“Pasaman Barat memiliki 51 TBM dari 210 TBM yang terdata di Sumatera Barat. Ini menjadi kekuatan sekaligus tanggung jawab untuk terus mengembangkan gerakan literasi yang berdampak bagi masyarakat,” kata Denni kepada InsertRakyat.com, Selasa (8/9/2026).

Berdasarkan data Forum TBM Sumatera Barat, setelah Pasaman Barat, Kabupaten Agam memiliki 27 TBM, Kota Padang 18 TBM, Kota Padang Panjang 15 TBM, sedangkan Kabupaten Pesisir Selatan dan Kabupaten Lima Puluh Kota masing-masing memiliki 11 TBM. Kabupaten dan kota lainnya memiliki jumlah TBM lebih sedikit.

Menurut Denni, TBM tidak lagi hanya menjadi tempat masyarakat membaca buku. Sejumlah TBM berkembang menjadi ruang belajar, kegiatan kreatif, interaksi anak dan remaja, serta tempat masyarakat memperoleh akses pengetahuan.

Baca Juga :  Suara Imajiner ‘Sempurna’ yang Mati Akibat Asap Karhutla

“TBM menjadi simpul literasi di tengah masyarakat. Karena itu, keberadaannya perlu diperkuat, bukan hanya dari jumlah, tetapi juga dari kualitas program dan dampaknya,” ujarnya.

Target 900 Kantong Literasi

Pengembangan gerakan literasi di Pasaman Barat tidak berhenti pada keberadaan TBM. Sejak 2021, FPL Pasaman Barat telah mencetuskan target pembentukan 900 kantong literasi di seluruh Pasaman Barat pada 2030.

Kantong literasi tersebut diharapkan menjadi ruang-ruang kreatif yang memungkinkan masyarakat, terutama anak-anak dan remaja, mendapatkan akses terhadap bahan bacaan dan kegiatan literasi di lingkungan tempat tinggal mereka.

Denni mengatakan, target tersebut membutuhkan kolaborasi antara pemerintah daerah, sekolah, komunitas, keluarga, relawan, dan masyarakat.

“Kalau 51 TBM menjadi simpul yang sudah ada, maka 900 kantong literasi adalah upaya memperluas jangkauan gerakan sampai ke lingkungan masyarakat,” katanya.

Penguatan gerakan literasi juga dilakukan melalui Festival Literasi Kabupaten Pasaman Barat 2026 yang digelar Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat melalui Dinas Kearsipan dan Perpustakaan.

Festival bertema “Membaca Bersama, Bergerak untuk Semua” itu dijadwalkan berlangsung pada 14–16 September 2026 di Gedung Layanan Perpustakaan Umum Daerah Kabupaten Pasaman Barat.

Baca Juga :  Mahasiswa FK UPN Veteran Jatim Raih Best Oral Presenter ES-Defense 2026

Kegiatan tersebut melibatkan pemerintah daerah, sekolah, Forum Pegiat Literasi Pasaman Barat, Forum TBM, komunitas membaca, Read Aloud Pasaman Barat, serta masyarakat.

Sejumlah kegiatan dijadwalkan dalam festival tersebut, antara lain pertunjukan seni budaya, musikalisasi puisi, pembacaan puisi, bertutur, membaca nyaring, talk show literasi, dan bedah buku.

Keterlibatan siswa juga menjadi bagian dari rangkaian kegiatan. Mereka tidak hanya menjadi peserta, tetapi diberi ruang untuk tampil melalui kegiatan membaca, berbicara, seni, dan penyampaian gagasan.

Dorong Guru dan Siswa Hasilkan Karya

Selain festival literasi, FPL Pasaman Barat bersama PGRI Pasaman Barat, Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat melalui Dinas Pendidikan dan Dinas Kearsipan dan Perpustakaan, serta Bunda Literasi Pasaman Barat, juga menjadwalkan kegiatan “Seribu Guru Hebat Sejuta Murid Literat”.

Kegiatan tersebut dijadwalkan berlangsung pada 10–11 Oktober 2026 di Simpang Empat dengan menghadirkan Gol A Gong, Duta Baca Indonesia, sebagai narasumber utama.

Sekitar 1.000 guru dan siswa ditargetkan mengikuti kegiatan tersebut. Materi yang diberikan tidak hanya berupa seminar, tetapi juga praktik menemukan ide, menulis, dan mengembangkan karya.

Menurut Denni, kegiatan tersebut diarahkan agar guru tidak hanya mengajarkan membaca dan menulis, tetapi juga menjadi penggerak budaya literasi di sekolah.

Baca Juga :  Percasi Kolaka Sultra Gelar Turnamen Catur Nasional, 240 Atlet Bertanding dengan Total Hadiah Rp100 Juta

Sementara bagi siswa, kegiatan tersebut diharapkan membuka ruang untuk menyampaikan gagasan melalui tulisan dan karya kreatif.

“Targetnya bukan sekadar menghadirkan 1.000 peserta. Kami ingin ada 1.000 gagasan yang lahir dari kegiatan ini dan bisa dikembangkan menjadi karya,” kata Denni.

Peserta juga akan mendapatkan buku bacaan sebagai bagian dari kegiatan. Lebih dari 1.000 buku bermutu direncanakan dibagikan kepada peserta.

Denni menegaskan, ukuran keberhasilan gerakan literasi tidak cukup dilihat dari jumlah kantong literasi atau banyaknya kegiatan yang digelar.

Menurutnya, keberadaan komunitas literasi dan berbagai program literasi harus berujung pada perubahan kebiasaan membaca, kemampuan menulis, keberanian menyampaikan gagasan, serta tumbuhnya masyarakat yang mampu berpikir kritis.

“Literasi tidak berhenti pada membaca buku. Masyarakat juga perlu mampu membaca persoalan di sekitarnya, memahami informasi, berpikir kritis, kemudian menghasilkan gagasan dan karya,” ujarnya.

Ia berharap kolaborasi yang telah terbangun antara pemerintah, sekolah, komunitas, TBM, relawan, dan masyarakat dapat terus diperkuat. (*/rls)

Penulis: Fitrah Helmy
Editor: Muhammad Subhan

INSERT RAKYATMAJALAH DIGITAL
FEATURE STORY

Birokrasi · Aparatur · Indonesia 2045

BerAKHLAK Menjiwai Birokrasi TR Fahsul Falah Menuju Indonesia Emas 2045

Perjalanan kedinasan di lingkungan Kementerian Dalam Negeri, pengembangan kompetensi aparatur, dan nilai dasar ASN dalam kerangka pembangunan nasional.

Cerita TR · Perjalanan Kedinasan

InsertRakyat.com — TR Fahsul Falah menjalani tiga penugasan di lingkungan Kementerian Dalam Negeri sepanjang 2018–2022, mulai dari Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia (PPSDM) Kemendagri Regional Bandung, PPSDM Kemendagri Regional Makassar, hingga Sekretariat Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Kemendagri. Perjalanan kedinasannya kemudian berlanjut ke bidang strategi kebijakan. Saat ini, Oktober 2026, ia menjabat Kepala Pusat Strategi Kebijakan Kewilayahan, Kependudukan, dan Pelayanan Publik pada Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) Kemendagri.

Pada 2018–2020, TR bertugas sebagai Kepala Bidang Pengembangan Kompetensi Jabatan Fungsional, Pelaksana, Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah, DPRD, dan Lurah di PPSDM Kemendagri Regional Bandung. Pada 2019, ia mengikuti Training of Facilitator untuk Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil dengan Agenda ANEKA. Pada tahun yang sama, ia juga mengikuti pelatihan untuk PNS yang beralih melalui mekanisme inpassing ke jabatan fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah.

Pada 2020, TR mendapat penugasan sebagai Kepala PPSDM Kemendagri Regional Makassar. Wilayah kerja lembaga tersebut mencakup sepuluh provinsi, yakni Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Utara, Sulawesi Barat, Gorontalo, Maluku, Maluku Utara, Papua, dan Papua Barat.

Salah satu kegiatan pada masa penugasan itu ialah Pelatihan Kepemimpinan Administrator Angkatan III yang berlangsung pada 15 September hingga 18 Desember 2020 dengan metode blended learning. Pesertanya berasal dari Kabupaten Bone, Bantaeng, dan Bulukumba di Sulawesi Selatan, serta Kabupaten Buton di Sulawesi Tenggara. TR menyampaikan laporan penyelenggaraan pelatihan tersebut.

Pada November 2020, ia juga terlibat dalam evaluasi program dan pembahasan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) 2021 bersama Lembaga Administrasi Negara (LAN) Makassar. Kegiatan tersebut merupakan bagian dari rangkaian evaluasi program dan perencanaan anggaran di lingkungan PPSDM Kemendagri Regional Makassar.

Pada 2022, TR mengemban tugas sebagai Sekretaris BPSDM Kemendagri. Penugasan berikutnya membawanya ke BSKDN Kemendagri, tempat ia kini menjabat Kepala Pusat Strategi Kebijakan Kewilayahan, Kependudukan, dan Pelayanan Publik. Bidang tugas tersebut berkaitan dengan strategi kebijakan pemerintahan dalam urusan kewilayahan, kependudukan, dan pelayanan publik.

Perjalanan kedinasan tersebut berlangsung dalam konteks penyelenggaraan pemerintahan nasional yang terus berkembang. Sejak kemerdekaan, Indonesia dipimpin oleh presiden dengan agenda, kebijakan, dan tantangan yang berbeda pada setiap masa pemerintahan. Pembangunan nasional berjalan melalui rangkaian keputusan dan program yang dilaksanakan oleh lembaga negara serta aparatur pemerintahan.

Dalam pidato kenegaraan pada 16 Agustus 2016 di hadapan Sidang Bersama DPR RI dan DPD RI, Presiden RI ke-7 Joko Widodo menyampaikan penghargaan terhadap kontribusi para presiden terdahulu, yakni Presiden RI ke-1 Soekarno, Presiden RI ke-2 Soeharto, Presiden RI ke-3 B.J. Habibie, Presiden RI ke-4 Abdurrahman Wahid, Presiden RI ke-5 Megawati Soekarnoputri, dan Presiden RI ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono.

Dalam pidato kenegaraan pada 15 Agustus 2025, Presiden RI ke-8 Prabowo Subianto juga menguraikan kontribusi para pemimpin sebelumnya. Presiden RI ke-1 Soekarno dikaitkan dengan pembentukan Republik Indonesia, upaya mempertahankan keutuhan wilayah, dan integrasi Irian Barat ke dalam NKRI. Pada masa Presiden RI ke-2 Soeharto, agenda pemerintahan mencakup pembangunan ekonomi, swasembada pangan, dan industrialisasi.

Presiden RI ke-3 B.J. Habibie memimpin Indonesia ketika negara menghadapi krisis multidimensi pada 1998, termasuk persoalan stabilitas ekonomi dan pengembangan teknologi. Pada masa Presiden RI ke-4 Abdurrahman Wahid, stabilitas nasional serta hubungan antarkelompok masyarakat menjadi bagian dari dinamika pemerintahan. Presiden RI ke-5 Megawati Soekarnoputri memimpin pada masa pemulihan ekonomi dan penguatan kelembagaan negara, termasuk menjelang pelaksanaan pemilihan presiden secara langsung pada 2004.

Pada masa Presiden RI ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono, pemerintah menangani penyelesaian konflik Aceh dan menghadapi krisis keuangan global. Presiden RI ke-7 Joko Widodo menempatkan pembangunan infrastruktur, hilirisasi, dan penanganan pandemi Covid-19 sebagai bagian penting dari agenda nasional. Sementara itu, Presiden RI ke-8 Prabowo Subianto mengangkat ketahanan pangan, pembangunan sumber daya manusia, peningkatan kesejahteraan, dan pencapaian Indonesia Emas 2045 sebagai agenda pembangunan.

Pelaksanaan agenda nasional tersebut melibatkan berbagai unsur pemerintahan. Aparatur sipil negara (ASN) menjalankan tugas sesuai fungsi dan kewenangan masing-masing, mulai dari perencanaan, pelaksanaan program, pengelolaan administrasi dan anggaran, hingga pelayanan kepada masyarakat. Di tingkat pusat maupun daerah, pekerjaan aparatur menjadi bagian dari proses pelaksanaan kebijakan pemerintah.

Nilai dasar ASN

Dalam penyelenggaraan tugas tersebut, nilai dasar ASN BerAKHLAK menjadi pedoman perilaku aparatur. Nilai ini ditetapkan melalui Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2021. BerAKHLAK mencakup tujuh nilai dasar, yaitu Berorientasi Pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, dan Kolaboratif, dengan semboyan “Bangga Melayani Bangsa”.

Berorientasi Pelayanan menekankan pemenuhan kebutuhan masyarakat melalui pelayanan yang sesuai ketentuan. Akuntabel berkaitan dengan tanggung jawab atas pelaksanaan tugas, penggunaan kewenangan, dan pengelolaan sumber daya. Kompeten menekankan penguasaan pengetahuan serta keterampilan yang diperlukan dalam pekerjaan. Harmonis berkaitan dengan penghormatan terhadap perbedaan dan hubungan kerja yang baik.

Loyal berarti memegang teguh Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, serta pemerintahan yang sah sesuai ketentuan. Adaptif berkaitan dengan kemampuan menyesuaikan diri terhadap perubahan. Kolaboratif menekankan kerja sama antarpihak dalam pelaksanaan tugas dan pencapaian tujuan organisasi.

Ketujuh nilai tersebut menjadi bagian dari kerangka perilaku ASN dalam menjalankan tugas pemerintahan. Penerapannya berkaitan dengan tata cara memberikan pelayanan, mempertanggungjawabkan pekerjaan, meningkatkan kompetensi, menjaga hubungan kerja, memegang teguh ketentuan, menyesuaikan diri dengan perubahan, serta membangun kerja sama.

Dalam perjalanan kedinasan TR Fahsul Falah, penugasan di PPSDM Kemendagri Regional Bandung, PPSDM Kemendagri Regional Makassar, Sekretariat BPSDM Kemendagri, dan BSKDN Kemendagri tercatat dalam rentang tugas yang berbeda. Masing-masing berada pada lingkungan kerja dengan ruang lingkup tanggung jawab yang berkaitan dengan pengembangan kompetensi aparatur, administrasi kelembagaan, dan strategi kebijakan pemerintahan.

Indonesia Emas 2045 merupakan sasaran pembangunan jangka panjang yang mencakup berbagai bidang, termasuk sumber daya manusia, perekonomian, tata kelola pemerintahan, dan pelayanan publik. Pencapaiannya melibatkan peran pemerintah pusat, pemerintah daerah, lembaga negara, dunia usaha, dan masyarakat. Dalam lingkup pemerintahan, ASN menjalankan tugas sesuai kedudukan, kewenangan, dan tanggung jawabnya.

Nilai dasar BerAKHLAK menjadi salah satu pedoman bagi ASN dalam melaksanakan tanggung jawab tersebut. Semboyan “Bangga Melayani Bangsa” melekat pada agenda penguatan budaya kerja aparatur, sedangkan pelaksanaan tugas sehari-hari berlangsung melalui prosedur, program, koordinasi, dan pertanggungjawaban sesuai ketentuan. Dalam kerangka pembangunan menuju Indonesia Emas 2045, birokrasi menjadi bagian dari pelaksanaan agenda nasional melalui pekerjaan aparatur di setiap tingkat pemerintahan.

Penulis: Muhammad Subhan

Editor: Supriadi buraerah

INSERT RAKYATMAJALAH DIGITAL · MOBILE EDITION
TR Fahsul Falah — InsertRakyat.com

Literasi

Bilik Elipsis | InsertRakyat.com

Bilik Elipsis

Sastra, sajak, cerita, dan apresiasi karya.

Karya Pilihan

Ruang Sastra