PONOROGO, INSERTRAKYAT.COM — Pimpinan Pondok Modern Darussalam Gontor, KH Hasan Abdullah Sahal, melontarkan guyonan tentang orang yang sibuk mencari ijazah, nama, uang hingga jabatan saat menyampaikan sambutan di hadapan Presiden Prabowo Subianto dalam Resepsi Kesyukuran 100 Tahun Gontor di Ponorogo, Jawa Timur, Sabtu (19/9/2026).

 

BACA JUGA: Abu Nawas Buka Tabir Dibalik Tirai Tanda Kelulusan Kosong

Ucapan itu muncul setelah Kiai Hasan bercerita tentang penantiannya terhadap kehadiran Presiden Prabowo dalam peringatan satu abad Pondok Modern Darussalam Gontor (PMDG).

Ia mengatakan kehadiran Prabowo membuat suasana acara menjadi lebih nyaman. Sebelumnya, Kiai Hasan sempat bergurau tentang kemungkinan jika Presiden tidak datang.

“Andai kata Pak Prabowo hari ini enggak datang, muka saya mau saya taruh di mana? Akhirnya saya harus cari muka,” ujar Kiai Hasan dalam sambutannya.

Guyonan itu kemudian berlanjut pada pengertian “cari muka” yang lebih luas.

“Sekarang banyak orang yang cari muka. Orang tak punya ijazah, cari ijazah. Orang tak punya nama, cari nama. Orang tak punya uang, cari uang. Orang tak punya jabatan, cari jabatan. Orang tak punya muka, cari muka,” tuturnya.

Baca Juga :  Raja Mimpi Melihat Sapi Berkacamata, Abunawas : Ekor Ganjil Kaki Genap

Pernyataan tersebut disampaikan dalam suasana sambutan yang diselingi humor. Laporan sejumlah media yang meliput pidato tersebut menyebut Kiai Hasan tidak menyebut nama maupun mengarahkan pernyataannya secara spesifik kepada Presiden Prabowo atau pejabat tertentu.

Sebelum masuk ke bagian guyonan tersebut, Kiai Hasan menegaskan pilihan Gontor untuk tetap menjadikan pendidikan sebagai jalan pengabdian.

“Kami tetap memilih pendidikan, Bapak Presiden,” kata Kiai Hasan.

Ia kemudian berbicara mengenai sejarah. Menurutnya, sejarah bukan sekadar sesuatu yang dikenang, tetapi perlu dipelajari secara cerdas agar generasi berikutnya mampu membangun sejarah dan peradaban.

“Gontor tidak puas. Cerdaslah menyikapi sejarah karena kita akan membangun sejarah. Tidak menyerah pada sejarah,” tuturnya.

Pesan tersebut menempatkan pendidikan sebagai bagian utama dari perjalanan Gontor memasuki abad kedua. Gontor memperingati 100 tahun perjalanan lembaga pendidikannya melalui Resepsi Kesyukuran yang berlangsung di Balai Pertemuan Pondok Modern, Kampus Pusat Gontor Putra, Ponorogo.

Baca Juga :  UPT SMA Negeri 1 Sinjai Menjadi Pusat Pendidikan Berprestasi dengan Visi Sekolah Modern dan Generasi Unggul

Presiden Prabowo hadir dalam acara tersebut dan disambut ribuan santri yang membawa bendera Merah Putih. Sekretariat Negara menyebut peringatan satu abad itu menjadi momentum refleksi perjalanan Gontor dalam bidang pendidikan sekaligus memasuki abad kedua pengabdian.

Dalam kesempatan yang sama, KH Hasan Abdullah Sahal menyerahkan buku “Gontor untuk Indonesia” kepada Presiden Prabowo. Buku tersebut mendokumentasikan perjalanan, peran, dan pengabdian alumni Gontor di berbagai bidang bagi bangsa dan negara. Mushaf Al-Qur’an Gontor juga diserahkan kepada Presiden oleh KH Akrim Mariyat.

Kehadiran Presiden juga menjadi bagian dari rangkaian agenda peringatan satu abad Gontor. Pemerintah mencatat kegiatan tersebut sebagai refleksi atas perjalanan panjang Gontor dalam pendidikan serta kontribusinya terhadap pengembangan sumber daya manusia.

Di tengah rangkaian acara yang sarat pesan pendidikan dan sejarah itu, guyonan tentang “cari muka” menjadi bagian yang menonjol dari sambutan Kiai Hasan. Ia menyebut ijazah, nama, uang dan jabatan sebagai hal yang dalam guyonannya dapat “dicari” seseorang ketika hal tersebut belum dimilikinya.

Baca Juga :  Mengorkestrasi Kolaborasi, Menguatkan Gerakan Literasi

Namun, Kiai Hasan tidak menyertakan nama atau tudingan spesifik kepada pihak tertentu dalam rangkaian pernyataan tersebut. Karena itu, pernyataan tersebut ditempatkan sebagai bagian dari guyonan dan pesan moral dalam sambutannya, bukan sebagai tuduhan terhadap individu tertentu.

Sejarah, menurut Kiai Hasan, tidak cukup hanya dipelajari. Pendidikan harus membuat generasi mampu membaca sejarah sekaligus mengambil bagian dalam membangun sejarah dan peradaban.

Resepsi 100 Tahun Gontor kemudian menjadi penanda perjalanan menuju abad kedua lembaga pendidikan tersebut. Di hadapan Presiden, Kiai Hasan menyampaikan pesan melalui dua cara sekaligus: bahasa pendidikan yang serius dan guyonan yang membuat hadirin tertawa dan gembira.

Jurnalis: Redho
Editor : Supriadi Buraerah

INSERT RAKYATMAJALAH DIGITAL
FEATURE STORY

Birokrasi · Aparatur · Indonesia 2045

BerAKHLAK Menjiwai Birokrasi TR Fahsul Falah Menuju Indonesia Emas 2045

Perjalanan kedinasan di lingkungan Kementerian Dalam Negeri, pengembangan kompetensi aparatur, dan nilai dasar ASN dalam kerangka pembangunan nasional.

Cerita TR · Perjalanan Kedinasan

InsertRakyat.com — TR Fahsul Falah menjalani tiga penugasan di lingkungan Kementerian Dalam Negeri sepanjang 2018–2022, mulai dari Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia (PPSDM) Kemendagri Regional Bandung, PPSDM Kemendagri Regional Makassar, hingga Sekretariat Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Kemendagri. Perjalanan kedinasannya kemudian berlanjut ke bidang strategi kebijakan. Saat ini, Oktober 2026, ia menjabat Kepala Pusat Strategi Kebijakan Kewilayahan, Kependudukan, dan Pelayanan Publik pada Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) Kemendagri.

Pada 2018–2020, TR bertugas sebagai Kepala Bidang Pengembangan Kompetensi Jabatan Fungsional, Pelaksana, Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah, DPRD, dan Lurah di PPSDM Kemendagri Regional Bandung. Pada 2019, ia mengikuti Training of Facilitator untuk Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil dengan Agenda ANEKA. Pada tahun yang sama, ia juga mengikuti pelatihan untuk PNS yang beralih melalui mekanisme inpassing ke jabatan fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah.

Pada 2020, TR mendapat penugasan sebagai Kepala PPSDM Kemendagri Regional Makassar. Wilayah kerja lembaga tersebut mencakup sepuluh provinsi, yakni Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Utara, Sulawesi Barat, Gorontalo, Maluku, Maluku Utara, Papua, dan Papua Barat.

Salah satu kegiatan pada masa penugasan itu ialah Pelatihan Kepemimpinan Administrator Angkatan III yang berlangsung pada 15 September hingga 18 Desember 2020 dengan metode blended learning. Pesertanya berasal dari Kabupaten Bone, Bantaeng, dan Bulukumba di Sulawesi Selatan, serta Kabupaten Buton di Sulawesi Tenggara. TR menyampaikan laporan penyelenggaraan pelatihan tersebut.

Pada November 2020, ia juga terlibat dalam evaluasi program dan pembahasan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) 2021 bersama Lembaga Administrasi Negara (LAN) Makassar. Kegiatan tersebut merupakan bagian dari rangkaian evaluasi program dan perencanaan anggaran di lingkungan PPSDM Kemendagri Regional Makassar.

Pada 2022, TR mengemban tugas sebagai Sekretaris BPSDM Kemendagri. Penugasan berikutnya membawanya ke BSKDN Kemendagri, tempat ia kini menjabat Kepala Pusat Strategi Kebijakan Kewilayahan, Kependudukan, dan Pelayanan Publik. Bidang tugas tersebut berkaitan dengan strategi kebijakan pemerintahan dalam urusan kewilayahan, kependudukan, dan pelayanan publik.

Perjalanan kedinasan tersebut berlangsung dalam konteks penyelenggaraan pemerintahan nasional yang terus berkembang. Sejak kemerdekaan, Indonesia dipimpin oleh presiden dengan agenda, kebijakan, dan tantangan yang berbeda pada setiap masa pemerintahan. Pembangunan nasional berjalan melalui rangkaian keputusan dan program yang dilaksanakan oleh lembaga negara serta aparatur pemerintahan.

Dalam pidato kenegaraan pada 16 Agustus 2016 di hadapan Sidang Bersama DPR RI dan DPD RI, Presiden RI ke-7 Joko Widodo menyampaikan penghargaan terhadap kontribusi para presiden terdahulu, yakni Presiden RI ke-1 Soekarno, Presiden RI ke-2 Soeharto, Presiden RI ke-3 B.J. Habibie, Presiden RI ke-4 Abdurrahman Wahid, Presiden RI ke-5 Megawati Soekarnoputri, dan Presiden RI ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono.

Dalam pidato kenegaraan pada 15 Agustus 2025, Presiden RI ke-8 Prabowo Subianto juga menguraikan kontribusi para pemimpin sebelumnya. Presiden RI ke-1 Soekarno dikaitkan dengan pembentukan Republik Indonesia, upaya mempertahankan keutuhan wilayah, dan integrasi Irian Barat ke dalam NKRI. Pada masa Presiden RI ke-2 Soeharto, agenda pemerintahan mencakup pembangunan ekonomi, swasembada pangan, dan industrialisasi.

Presiden RI ke-3 B.J. Habibie memimpin Indonesia ketika negara menghadapi krisis multidimensi pada 1998, termasuk persoalan stabilitas ekonomi dan pengembangan teknologi. Pada masa Presiden RI ke-4 Abdurrahman Wahid, stabilitas nasional serta hubungan antarkelompok masyarakat menjadi bagian dari dinamika pemerintahan. Presiden RI ke-5 Megawati Soekarnoputri memimpin pada masa pemulihan ekonomi dan penguatan kelembagaan negara, termasuk menjelang pelaksanaan pemilihan presiden secara langsung pada 2004.

Pada masa Presiden RI ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono, pemerintah menangani penyelesaian konflik Aceh dan menghadapi krisis keuangan global. Presiden RI ke-7 Joko Widodo menempatkan pembangunan infrastruktur, hilirisasi, dan penanganan pandemi Covid-19 sebagai bagian penting dari agenda nasional. Sementara itu, Presiden RI ke-8 Prabowo Subianto mengangkat ketahanan pangan, pembangunan sumber daya manusia, peningkatan kesejahteraan, dan pencapaian Indonesia Emas 2045 sebagai agenda pembangunan.

Pelaksanaan agenda nasional tersebut melibatkan berbagai unsur pemerintahan. Aparatur sipil negara (ASN) menjalankan tugas sesuai fungsi dan kewenangan masing-masing, mulai dari perencanaan, pelaksanaan program, pengelolaan administrasi dan anggaran, hingga pelayanan kepada masyarakat. Di tingkat pusat maupun daerah, pekerjaan aparatur menjadi bagian dari proses pelaksanaan kebijakan pemerintah.

Nilai dasar ASN

Dalam penyelenggaraan tugas tersebut, nilai dasar ASN BerAKHLAK menjadi pedoman perilaku aparatur. Nilai ini ditetapkan melalui Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2021. BerAKHLAK mencakup tujuh nilai dasar, yaitu Berorientasi Pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, dan Kolaboratif, dengan semboyan “Bangga Melayani Bangsa”.

Berorientasi Pelayanan menekankan pemenuhan kebutuhan masyarakat melalui pelayanan yang sesuai ketentuan. Akuntabel berkaitan dengan tanggung jawab atas pelaksanaan tugas, penggunaan kewenangan, dan pengelolaan sumber daya. Kompeten menekankan penguasaan pengetahuan serta keterampilan yang diperlukan dalam pekerjaan. Harmonis berkaitan dengan penghormatan terhadap perbedaan dan hubungan kerja yang baik.

Loyal berarti memegang teguh Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, serta pemerintahan yang sah sesuai ketentuan. Adaptif berkaitan dengan kemampuan menyesuaikan diri terhadap perubahan. Kolaboratif menekankan kerja sama antarpihak dalam pelaksanaan tugas dan pencapaian tujuan organisasi.

Ketujuh nilai tersebut menjadi bagian dari kerangka perilaku ASN dalam menjalankan tugas pemerintahan. Penerapannya berkaitan dengan tata cara memberikan pelayanan, mempertanggungjawabkan pekerjaan, meningkatkan kompetensi, menjaga hubungan kerja, memegang teguh ketentuan, menyesuaikan diri dengan perubahan, serta membangun kerja sama.

Dalam perjalanan kedinasan TR Fahsul Falah, penugasan di PPSDM Kemendagri Regional Bandung, PPSDM Kemendagri Regional Makassar, Sekretariat BPSDM Kemendagri, dan BSKDN Kemendagri tercatat dalam rentang tugas yang berbeda. Masing-masing berada pada lingkungan kerja dengan ruang lingkup tanggung jawab yang berkaitan dengan pengembangan kompetensi aparatur, administrasi kelembagaan, dan strategi kebijakan pemerintahan.

Indonesia Emas 2045 merupakan sasaran pembangunan jangka panjang yang mencakup berbagai bidang, termasuk sumber daya manusia, perekonomian, tata kelola pemerintahan, dan pelayanan publik. Pencapaiannya melibatkan peran pemerintah pusat, pemerintah daerah, lembaga negara, dunia usaha, dan masyarakat. Dalam lingkup pemerintahan, ASN menjalankan tugas sesuai kedudukan, kewenangan, dan tanggung jawabnya.

Nilai dasar BerAKHLAK menjadi salah satu pedoman bagi ASN dalam melaksanakan tanggung jawab tersebut. Semboyan “Bangga Melayani Bangsa” melekat pada agenda penguatan budaya kerja aparatur, sedangkan pelaksanaan tugas sehari-hari berlangsung melalui prosedur, program, koordinasi, dan pertanggungjawaban sesuai ketentuan. Dalam kerangka pembangunan menuju Indonesia Emas 2045, birokrasi menjadi bagian dari pelaksanaan agenda nasional melalui pekerjaan aparatur di setiap tingkat pemerintahan.

Penulis: Muhammad Subhan

Editor: Supriadi buraerah

INSERT RAKYATMAJALAH DIGITAL · MOBILE EDITION
TR Fahsul Falah — InsertRakyat.com

Literasi

Bilik Elipsis | InsertRakyat.com

Bilik Elipsis

Sastra, sajak, cerita, dan apresiasi karya.

Karya Pilihan

Ruang Sastra