Realisasi Belanja APBN Sulsel Tembus Rp36,34 Triliun hingga Agustus 2026, Apa Dampaknya?

MAKASSAR, INSERTRAKYAT.com — Realisasi belanja negara melalui APBN di Sulawesi Selatan mencapai Rp36,34 triliun hingga 31 Agustus 2026, tumbuh 11,24 persen dibanding periode yang sama tahun sebelumnya. Penyaluran anggaran tersebut berjalan bersamaan dengan pertumbuhan ekonomi Sulsel sebesar 5,59 persen pada triwulan II 2026.

Realisasi belanja negara itu menjadi bagian dari kinerja APBN regional Sulawesi Selatan yang dipaparkan Kantor Perwakilan Kementerian Keuangan Provinsi Sulawesi Selatan dalam konferensi pers di Gedung Keuangan Negara (GKN) II Makassar, Rabu, 23 September 2026.

Pertumbuhan ekonomi Sulawesi Selatan pada triwulan II 2026 tercatat 5,59 persen, lebih tinggi dibanding pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 5,29 persen. Pada Agustus 2026, neraca perdagangan Sulsel juga masih mencatat surplus US$72,07 juta.

Sementara inflasi tercatat 0,14 persen secara bulanan (m-to-m), 2,86 persen secara tahunan (y-on-y), dan 2,51 persen sejak awal tahun (y-to-d).

Dari sisi penerimaan, pendapatan negara di Sulawesi Selatan mencapai Rp9,82 triliun atau 57,23 persen dari target. Penerimaan perpajakan menjadi salah satu sumber utama dengan realisasi sekitar Rp6,82 triliun atau 52,18 persen dari target Rp13,08 triliun.

Penerimaan perpajakan tersebut terdiri atas Pajak Penghasilan (PPh) Rp3,29 triliun, Pajak Pertambahan Nilai dan PPnBM Rp3,53 triliun, Pajak Bumi dan Bangunan Rp24,56 miliar, serta pajak lainnya minus Rp32,74 miliar.

Dari kepabeanan dan cukai, penerimaan hingga 31 Agustus 2026 mencapai Rp163,56 miliar atau 43,80 persen dari target Rp373,43 miliar. Angka tersebut terdiri atas Bea Masuk Rp96,55 miliar, Bea Keluar Rp23,17 miliar, dan Cukai Rp43,84 miliar.

Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) mencapai Rp2,83 triliun atau 76,43 persen dari target Rp3,71 triliun. Kontribusi terbesar berasal dari PNBP Badan Layanan Umum (BLU) sebesar Rp1,89 triliun, sedangkan PNBP lainnya mencapai Rp948,09 miliar.

Pada sisi belanja, Belanja Pemerintah Pusat (BPP) terealisasi Rp15,88 triliun atau 59,18 persen dari pagu Rp26,83 triliun.

Belanja pegawai mencapai Rp8,46 triliun atau 68,74 persen dari pagu Rp12,31 triliun. Anggaran tersebut digunakan untuk pembayaran gaji dan tunjangan sekitar 50 ribu TNI/Polri, 14 ribu dosen dan guru, 35 ribu PNS, serta 9 ribu PPPK.

Belanja barang terealisasi Rp5,01 triliun atau 49,12 persen dari pagu Rp10,20 triliun. Anggaran itu digunakan untuk mendukung tugas, fungsi, dan layanan perkantoran pada 754 satuan kerja di 50 kementerian/lembaga di Sulawesi Selatan.

Belanja modal mencapai Rp2,39 triliun atau 55,61 persen dari pagu Rp4,29 triliun. Penggunaannya antara lain untuk preservasi Jalan dan Jembatan Watampone-Pompanua-Tarumpakae, preservasi Jalan dan Jembatan Batas Kota Makassar-Maros, Batas Kabupaten Pangkep, Maros-Batas Kabupaten Bone, serta pembangunan Terminal Tipe A Songka Palopo.

Adapun belanja bantuan sosial terealisasi Rp17,73 miliar atau 71,30 persen dari pagu Rp24,87 miliar. Anggaran tersebut mencakup asistensi rehabilitasi sosial bagi kelompok rentan, penyandang disabilitas, anak-anak, lanjut usia, korban penyalahgunaan Napza, dan ODHIV.

Transfer ke Daerah (TKD) menjadi komponen besar lainnya dengan realisasi Rp20,46 triliun atau 72,57 persen dari pagu Rp28,19 triliun. Penyaluran TKD tersebar ke kabupaten dan kota di Sulawesi Selatan.

Dana Bagi Hasil (DBH) terealisasi Rp610,89 miliar atau 76,86 persen dari pagu Rp794,76 miliar. Dana Alokasi Umum (DAU) mencapai Rp14,39 triliun atau 75,23 persen dari pagu Rp19,13 triliun.

Sementara DAK Fisik baru terealisasi Rp88 miliar atau 30,28 persen dari pagu Rp290,58 miliar. Dana tersebut digunakan antara lain untuk rehabilitasi ruang kelas sekolah dasar dan menengah, fasilitas kesehatan masyarakat, serta pembangunan jalan lokal.

DAK Nonfisik terealisasi Rp4,70 triliun atau 75,02 persen dari pagu Rp6,26 triliun. Dana tersebut mencakup BOK Puskesmas, BOS pendidikan, tunjangan profesi guru, dan tambahan penghasilan ASN daerah.

Dana Desa menjadi salah satu komponen dengan realisasi yang masih berada di bawah separuh pagu. Hingga 31 Agustus 2026, realisasinya mencapai Rp676,79 miliar atau 39,31 persen dari pagu Rp1,72 triliun.

Dana Desa tersebut digunakan untuk mendukung Koperasi Merah Putih, ketahanan pangan, penanganan stunting dan kesehatan dasar, Program Kampung Iklim (PROKLIM), serta pemberdayaan masyarakat.

Jika dilihat berdasarkan fungsi, belanja pemerintah pusat di Sulawesi Selatan paling besar tercatat pada fungsi pelayanan umum sebesar Rp21,08 triliun. Berikutnya fungsi pendidikan Rp5,06 triliun, ketertiban dan keamanan Rp2,99 triliun, pertahanan Rp2,40 triliun, serta ekonomi Rp2,33 triliun.

Belanja pada fungsi kesehatan tercatat Rp1,28 triliun. Kemudian fungsi agama Rp474,90 miliar, perumahan dan fasilitas umum Rp404,53 miliar, perlindungan lingkungan hidup Rp242,48 miliar, serta perlindungan sosial Rp61,92 miliar.

Dampak belanja pemerintah juga terlihat melalui sejumlah program yang menyentuh masyarakat secara langsung.

Program Makan Bergizi Gratis telah disalurkan kepada 1.929.720 penerima manfaat melalui 876 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di 24 kabupaten/kota.

Di sektor pembiayaan usaha, Kredit Usaha Rakyat (KUR) telah disalurkan Rp12,96 triliun kepada 181.912 debitur. Penyaluran tersebut mencakup sektor pertanian, perdagangan, real estate, dan sektor lainnya, dengan perkiraan subsidi bunga Rp1,15 triliun.

Penyaluran Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) juga mencapai 11.111 unit rumah dengan nilai Rp1,39 triliun.

Pada sektor pendidikan, terdapat 16 Sekolah Rakyat dengan 1.750 siswa. Pemerintah juga menindaklanjuti pembangunan sembilan Sekolah Rakyat baru dengan pagu Rp1,79 triliun dan realisasi Rp1,47 triliun.

Sektor ketahanan pangan mencatat produksi padi sebanyak 5.466.592 ton dari 1.041.701 hektare sawah.

Untuk Koperasi Merah Putih, sebanyak 3.074 koperasi telah memiliki NPWP dan 2.517 koperasi memiliki NIB. Program tersebut tercatat menghasilkan dampak ekonomi Rp9,69 miliar melalui 1.197.517 transaksi.

Data tersebut menunjukkan APBN tidak hanya tercermin dari besarnya angka penerimaan dan belanja, tetapi juga melalui penyaluran anggaran untuk layanan publik, infrastruktur, pendidikan, kesehatan, pangan, pembiayaan usaha, dan perumahan.

Namun, tingkat realisasi antarkomponen belum sama. Belanja negara secara keseluruhan mencapai Rp36,34 triliun atau 66,04 persen dari pagu, sedangkan DAK Fisik baru terealisasi 30,28 persen dan Dana Desa 39,31 persen hingga akhir Agustus 2026.

Kinerja APBN Sulawesi Selatan hingga Agustus 2026 selanjutnya akan bergantung pada penyerapan anggaran pada sisa tahun berjalan, termasuk penyelesaian program fisik, penyaluran transfer ke daerah, serta pelaksanaan program yang langsung menyentuh masyarakat.

Konferensi pers tersebut menghadirkan Kepala Kanwil DJBC Sulawesi Bagian Selatan sekaligus Kepala Perwakilan Kementerian Keuangan Provinsi Sulawesi Selatan Martha Octvia, Kepala Kanwil DJPb Provinsi Sulawesi Selatan Hari Utomo, Kepala Kanwil DJKN Sulawesi Selatan, Tenggara, dan Barat Panca Putra Jaya, serta Kepala Bidang Pendaftaran, Ekstensifikasi, dan Penilaian Kanwil DJP Sulawesi Selatan, Barat, dan Tenggara Agung Pranoto Eko Putro. Moderator kegiatan adalah Widyaiswara BDK Makassar Kusuma Aji Nugraha.

(Red/InsertRakyat.com)