JAKARTA, – Presiden Prabowo Subianto dan Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian membahas percepatan pemulihan pascabencana Sumatera dalam Rapat Terbatas (Ratas) di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (9/11/2026).
Rapat tersebut mengevaluasi rehabilitasi dan rekonstruksi di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat yang mencakup 53 kabupaten/kota terdampak. Pemerintah juga membahas antisipasi bencana hidrometeorologi serta optimalisasi anggaran daerah.
Tito menyampaikan hasil rapat dalam konferensi pers seusai pertemuan. Sebagai Ketua Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Sumatera, ia melaporkan perkembangan pemulihan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, pasar, UMKM, pertanian, dan perikanan. Pemerintah juga membangun hunian sementara dan hunian tetap bagi warga terdampak.
“Intinya adalah Beliau (Presiden Prabowo) ingin mendapatkan laporan progres satu tahun pascabencana Sumatera. Kemudian langkah yang jangka pendek menghadapi potensi hujan, hidrometeorologi lagi di Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan sudah terjadi di beberapa tempat. Sekaligus juga untuk program 2027 dalam rangka rehab dan rekon berikut anggarannya,” kata Tito.
Pemerintah menargetkan rehabilitasi dan rekonstruksi berlangsung hingga 2028. Hujan yang masih mengguyur sejumlah wilayah memicu banjir dan longsor susulan sehingga menghambat perbaikan sungai, jalan, dan fasilitas umum.
“Ditarget sampai tahun 2028, yang penting kita terus ada bergerak dan terus bekerja semua kementerian dan lembaga. Dan juga saya minta rekan-rekan semua pemerintah daerah memanfaatkan anggaran-anggaran yang ada, baik dari TKD maupun dari PAD,” ujar Tito.
Pemerintah menyiapkan dukungan anggaran sekurang-kurangnya Rp12,34 triliun untuk wilayah terdampak. Anggaran tersebut terdiri atas Belanja Tidak Terduga (BTT) Rp268 miliar, tambahan Transfer ke Daerah (TKD) Rp10,64 triliun, serta tambahan alokasi TKD Rp1,44 triliun.
Tito menyoroti perbedaan realisasi penggunaan anggaran antardaerah. Sumatera Barat mencatat realisasi tertinggi sebesar 54 persen, sementara beberapa daerah baru mencapai 5 persen.
“Realisasinya ini bervariasi yang sudah diterima oleh daerah. Di Sumatera Barat yang tertinggi 54 persen tapi ada juga yang baru 5 persen. Ini, dalam kesempatan yang baik ini saya ingatkan kepada rekan-rekan kepala daerah, agar tambahan TKD yang sudah diberikan Bapak Presiden tolong manfaatkan betul maksimal,” tuturnya.
Ia meminta pemerintah daerah segera memanfaatkan anggaran tersebut untuk memenuhi kebutuhan mendesak, seperti penyediaan tenda, perbaikan jalan rawan longsor, dan normalisasi sungai. Langkah itu juga mendukung mitigasi untuk mengurangi risiko bencana susulan.
Kegiatan tersebut turut dihadiri Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo, Kepala BMKG Teuku Faisal Fathani, serta Kepala BNPB Kristomei Sianturi.
(Supriadi Buraerah)
