Oleh Muhammad Subhan

DI TENGAH kepungan arus informasi digital yang riuh, seberapa jauh kita bisa berharap pada segelintir aktivis kampus yang masih telaten memegang disiplin jurnalistik? Apakah pers mahasiswa akan bertahan sebagai ruang jernih bagi nalar kritis, atau malah menyerah; larut menjadi sekadar pembuat konten instan yang sibuk berburu like dan lalu lintas klik? Masa depan pers mahasiswa mau dibawa ke mana?

Pertanyaan itu krusial karena pers mahasiswa bukan organisasi kemahasiswaan biasa. Sejak awal kelahirannya, pers mahasiswa tumbuh dari tradisi berpikir kritis dan semangat perubahan.

Pers mahasiswa hadir bukan semata mempublikasikan kegiatan seremonial kampus, sebaliknya menjadi ruang percakapan publik; tempat gagasan diperdebatkan, kebijakan dikritisi, dan aspirasi mahasiswa disampaikan secara bertanggung jawab dan cerdas.

Sejarah mencatat, pers mahasiswa memiliki akar panjang dalam perjalanan bangsa. Pada masa pergerakan nasional, media yang dikelola kaum muda menjadi wadah pembentukan kesadaran kebangsaan. Pascakemerdekaan, pers mahasiswa berkembang sebagai jembatan pemikiran antarkampus dan ruang dialektika politik. Pada masa Orde Baru, ketika ruang kebebasan sipil menyempit, pers mahasiswa justru tampil sebagai salah satu benteng pertahanan nalar kritis.

Kisah pembredelan pers mahasiswa di Bandung, pelarangan berbagai media kampus pasca-Peristiwa Malari 1974, serta pembatasan melalui kebijakan Normalisasi Kehidupan Kampus/Badan Koordinasi Kemahasiswaan (NKK/BKK) pada 1978, membuktikan satu hal: penguasa selalu menyadari bahwa gagasan dari ruang redaksi mahasiswa memiliki daya tawar yang besar. Ketika media arus utama dibungkam, mahasiswa mencari jalan gerilya. Di zamannya, mereka menerbitkan buletin, potongan-potongan selebaran, mencetak secara sembunyi-sembunyi, dan mendistribusikannya dari tangan ke tangan. Semangat itu menunjukkan bahwa pers mahasiswa bukan sekadar urusan cetak-mencetak media, tapi lebih jauh adalah keberanian merawat nalar publik.

Baca Juga :  Membaca 1965: Menjaga Kedaulatan, Merawat Kemanusiaan

Kini zamannya berbeda. Tidak ada lagi pembredelan fisik secara terbuka oleh penguasa. Namun, tantangan baru muncul dalam bentuk yang lebih halus: banjir informasi, budaya serba cepat, algoritma media sosial, serta kecenderungan menyederhanakan persoalan rumit menjadi serpihan konten dangkal. Dan, di sinilah pers mahasiswa diuji.

Pers mahasiswa tentu perlu beradaptasi dengan platform digital dan media sosial. Namun, media sosial hanyalah saluran distribusi, bukan rumah utama jurnalisme. Algoritma bekerja berdasarkan popularitas dan kecenderungan emosional, bukan kedalaman riset. Isu kompleks kerap kalah oleh konten ringan dan sensasional. Jika pers mahasiswa terjebak sekadar mengejar viralitas, ia perlahan akan kehilangan watak utamanya: “intelektualitas”.

Atas dasar itulah, transformasi digital pers mahasiswa tidak boleh berhenti pada perpindahan media dari cetak ke daring. Yang jauh lebih esensial adalah mempertahankan tradisi jurnalistik, yaitu riset mendalam, verifikasi data, liputan investigatif, serta keberanian mengangkat isu publik yang terabaikan.

Baca Juga :  Puisi-Puisi Rahayu Wilujeng

Pers mahasiswa sebaiknya tidak didominasi berita seremonial seperti pelantikan pengurus, seminar, atau kunjungan pejabat. Dokumentasi kegiatan memang perlu, tapi itu bukan inti jurnalisme. Tugas utama pers mahasiswa adalah mengupas persoalan secara objektif dan substantif, baik di dalam kampus maupun di luar kampus, seluas-luasnya isu yang tengah terjadi.

Kampus adalah miniatur masyarakat. Jika mahasiswa tidak dilatih mengkritisi persoalan baik di lingkungannya sendiri maupun di luar kampus, sulit membayangkan lahirnya intelektual publik yang peka terhadap persoalan bangsa di masa depan.

Tentu, kritik yang dimaksud bukanlah tuduhan serampangan atau sensasi tanpa dasar. Kritik jurnalistik harus berdiri tegak di atas data, fakta, verifikasi, dan etika. Pers mahasiswa bukan alat agitasi, bukan pula corong kepentingan faksi politik tertentu. Pers mahasiswa harus menjaga independensi dan menjadikan kepentingan publik sebagai tolok ukur utama.

Sebagian kalangan menilai pers mahasiswa tidak lagi relevan karena setiap orang kini dapat menjadi “wartawan” melalui media sosial (citizen journalism). Pandangan ini sepintas masuk akal, tapi keliru secara mendasar. Perbedaan utama antara unggahan media sosial dan karya jurnalistik terletak pada metodologi dan disiplin proses: verifikasi, keberimbangan (cover both sides), akurasi fakta, serta tanggung jawab etis. Di tengah maraknya disinformasi dan hoaks, keberadaan lembaga pers mahasiswa yang terkelola profesional justru kian krusial.

Baca Juga :  Rumah Adegan

Untuk menjaga dampaknya, pers mahasiswa perlu merawat tradisi penerbitan yang teratur (berkala) dan terkelola baik. Bentuknya dapat menyesuaikan zaman. Hari ini, di era digital, bentuk pers mahasiswa bisa berwajah majalah digital, portal berita daring, jurnalisme multimedia, siniar (podcast), maupun video dokumenter. Namun, harus ada sistem redaksi yang jelas, standar etika, dan proses kurasi yang ketat. Tanpa tata kelola terstruktur, pers mahasiswa rentan terdegradasi menjadi sekadar akun media sosial yang hidup-mati mengikuti siklus pergantian pengurus.

Masa depan pers mahasiswa tidak ditentukan semata oleh canggihnya teknologi, sebaliknya oleh pilihan sikap para pengelolanya. Apakah mereka memilih menjadi pembuat konten yang sibuk berburu perhatian sesaat, atau menjadi jurnalis muda yang teguh menjaga tradisi berpikir kritis?

Bangsa ini membutuhkan kampus yang hidup dengan perdebatan akademis yang sehat. Dan perdebatan yang sehat memerlukan pers mahasiswa yang merdeka, bertanggung jawab, serta konsisten berpihak pada kebenaran dan kepentingan publik.

Dari ruang redaksi kampus yang bersahaja itulah, keberanian bertanya, ketajaman berpikir, dan komitmen merawat akal sehat bangsa terus disemaikan, dan tak dibiarkan terabaikan. []

Muhammad Subhan, penulis, pegiat literasi, founder Sekolah Menulis elipsis

Penulis: Muhammad Subhan
Editor: Supriadi Buraerah

INSERT RAKYATMAJALAH DIGITAL
FEATURE STORY

Birokrasi · Aparatur · Indonesia 2045

BerAKHLAK Menjiwai Birokrasi TR Fahsul Falah Menuju Indonesia Emas 2045

Perjalanan kedinasan di lingkungan Kementerian Dalam Negeri, pengembangan kompetensi aparatur, dan nilai dasar ASN dalam kerangka pembangunan nasional.

Cerita TR · Perjalanan Kedinasan

InsertRakyat.com — TR Fahsul Falah menjalani tiga penugasan di lingkungan Kementerian Dalam Negeri sepanjang 2018–2022, mulai dari Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia (PPSDM) Kemendagri Regional Bandung, PPSDM Kemendagri Regional Makassar, hingga Sekretariat Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Kemendagri. Perjalanan kedinasannya kemudian berlanjut ke bidang strategi kebijakan. Saat ini, Oktober 2026, ia menjabat Kepala Pusat Strategi Kebijakan Kewilayahan, Kependudukan, dan Pelayanan Publik pada Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) Kemendagri.

Pada 2018–2020, TR bertugas sebagai Kepala Bidang Pengembangan Kompetensi Jabatan Fungsional, Pelaksana, Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah, DPRD, dan Lurah di PPSDM Kemendagri Regional Bandung. Pada 2019, ia mengikuti Training of Facilitator untuk Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil dengan Agenda ANEKA. Pada tahun yang sama, ia juga mengikuti pelatihan untuk PNS yang beralih melalui mekanisme inpassing ke jabatan fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah.

Pada 2020, TR mendapat penugasan sebagai Kepala PPSDM Kemendagri Regional Makassar. Wilayah kerja lembaga tersebut mencakup sepuluh provinsi, yakni Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Utara, Sulawesi Barat, Gorontalo, Maluku, Maluku Utara, Papua, dan Papua Barat.

Salah satu kegiatan pada masa penugasan itu ialah Pelatihan Kepemimpinan Administrator Angkatan III yang berlangsung pada 15 September hingga 18 Desember 2020 dengan metode blended learning. Pesertanya berasal dari Kabupaten Bone, Bantaeng, dan Bulukumba di Sulawesi Selatan, serta Kabupaten Buton di Sulawesi Tenggara. TR menyampaikan laporan penyelenggaraan pelatihan tersebut.

Pada November 2020, ia juga terlibat dalam evaluasi program dan pembahasan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) 2021 bersama Lembaga Administrasi Negara (LAN) Makassar. Kegiatan tersebut merupakan bagian dari rangkaian evaluasi program dan perencanaan anggaran di lingkungan PPSDM Kemendagri Regional Makassar.

Pada 2022, TR mengemban tugas sebagai Sekretaris BPSDM Kemendagri. Penugasan berikutnya membawanya ke BSKDN Kemendagri, tempat ia kini menjabat Kepala Pusat Strategi Kebijakan Kewilayahan, Kependudukan, dan Pelayanan Publik. Bidang tugas tersebut berkaitan dengan strategi kebijakan pemerintahan dalam urusan kewilayahan, kependudukan, dan pelayanan publik.

Perjalanan kedinasan tersebut berlangsung dalam konteks penyelenggaraan pemerintahan nasional yang terus berkembang. Sejak kemerdekaan, Indonesia dipimpin oleh presiden dengan agenda, kebijakan, dan tantangan yang berbeda pada setiap masa pemerintahan. Pembangunan nasional berjalan melalui rangkaian keputusan dan program yang dilaksanakan oleh lembaga negara serta aparatur pemerintahan.

Dalam pidato kenegaraan pada 16 Agustus 2016 di hadapan Sidang Bersama DPR RI dan DPD RI, Presiden RI ke-7 Joko Widodo menyampaikan penghargaan terhadap kontribusi para presiden terdahulu, yakni Presiden RI ke-1 Soekarno, Presiden RI ke-2 Soeharto, Presiden RI ke-3 B.J. Habibie, Presiden RI ke-4 Abdurrahman Wahid, Presiden RI ke-5 Megawati Soekarnoputri, dan Presiden RI ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono.

Dalam pidato kenegaraan pada 15 Agustus 2025, Presiden RI ke-8 Prabowo Subianto juga menguraikan kontribusi para pemimpin sebelumnya. Presiden RI ke-1 Soekarno dikaitkan dengan pembentukan Republik Indonesia, upaya mempertahankan keutuhan wilayah, dan integrasi Irian Barat ke dalam NKRI. Pada masa Presiden RI ke-2 Soeharto, agenda pemerintahan mencakup pembangunan ekonomi, swasembada pangan, dan industrialisasi.

Presiden RI ke-3 B.J. Habibie memimpin Indonesia ketika negara menghadapi krisis multidimensi pada 1998, termasuk persoalan stabilitas ekonomi dan pengembangan teknologi. Pada masa Presiden RI ke-4 Abdurrahman Wahid, stabilitas nasional serta hubungan antarkelompok masyarakat menjadi bagian dari dinamika pemerintahan. Presiden RI ke-5 Megawati Soekarnoputri memimpin pada masa pemulihan ekonomi dan penguatan kelembagaan negara, termasuk menjelang pelaksanaan pemilihan presiden secara langsung pada 2004.

Pada masa Presiden RI ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono, pemerintah menangani penyelesaian konflik Aceh dan menghadapi krisis keuangan global. Presiden RI ke-7 Joko Widodo menempatkan pembangunan infrastruktur, hilirisasi, dan penanganan pandemi Covid-19 sebagai bagian penting dari agenda nasional. Sementara itu, Presiden RI ke-8 Prabowo Subianto mengangkat ketahanan pangan, pembangunan sumber daya manusia, peningkatan kesejahteraan, dan pencapaian Indonesia Emas 2045 sebagai agenda pembangunan.

Pelaksanaan agenda nasional tersebut melibatkan berbagai unsur pemerintahan. Aparatur sipil negara (ASN) menjalankan tugas sesuai fungsi dan kewenangan masing-masing, mulai dari perencanaan, pelaksanaan program, pengelolaan administrasi dan anggaran, hingga pelayanan kepada masyarakat. Di tingkat pusat maupun daerah, pekerjaan aparatur menjadi bagian dari proses pelaksanaan kebijakan pemerintah.

Nilai dasar ASN

Dalam penyelenggaraan tugas tersebut, nilai dasar ASN BerAKHLAK menjadi pedoman perilaku aparatur. Nilai ini ditetapkan melalui Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2021. BerAKHLAK mencakup tujuh nilai dasar, yaitu Berorientasi Pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, dan Kolaboratif, dengan semboyan “Bangga Melayani Bangsa”.

Berorientasi Pelayanan menekankan pemenuhan kebutuhan masyarakat melalui pelayanan yang sesuai ketentuan. Akuntabel berkaitan dengan tanggung jawab atas pelaksanaan tugas, penggunaan kewenangan, dan pengelolaan sumber daya. Kompeten menekankan penguasaan pengetahuan serta keterampilan yang diperlukan dalam pekerjaan. Harmonis berkaitan dengan penghormatan terhadap perbedaan dan hubungan kerja yang baik.

Loyal berarti memegang teguh Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, serta pemerintahan yang sah sesuai ketentuan. Adaptif berkaitan dengan kemampuan menyesuaikan diri terhadap perubahan. Kolaboratif menekankan kerja sama antarpihak dalam pelaksanaan tugas dan pencapaian tujuan organisasi.

Ketujuh nilai tersebut menjadi bagian dari kerangka perilaku ASN dalam menjalankan tugas pemerintahan. Penerapannya berkaitan dengan tata cara memberikan pelayanan, mempertanggungjawabkan pekerjaan, meningkatkan kompetensi, menjaga hubungan kerja, memegang teguh ketentuan, menyesuaikan diri dengan perubahan, serta membangun kerja sama.

Dalam perjalanan kedinasan TR Fahsul Falah, penugasan di PPSDM Kemendagri Regional Bandung, PPSDM Kemendagri Regional Makassar, Sekretariat BPSDM Kemendagri, dan BSKDN Kemendagri tercatat dalam rentang tugas yang berbeda. Masing-masing berada pada lingkungan kerja dengan ruang lingkup tanggung jawab yang berkaitan dengan pengembangan kompetensi aparatur, administrasi kelembagaan, dan strategi kebijakan pemerintahan.

Indonesia Emas 2045 merupakan sasaran pembangunan jangka panjang yang mencakup berbagai bidang, termasuk sumber daya manusia, perekonomian, tata kelola pemerintahan, dan pelayanan publik. Pencapaiannya melibatkan peran pemerintah pusat, pemerintah daerah, lembaga negara, dunia usaha, dan masyarakat. Dalam lingkup pemerintahan, ASN menjalankan tugas sesuai kedudukan, kewenangan, dan tanggung jawabnya.

Nilai dasar BerAKHLAK menjadi salah satu pedoman bagi ASN dalam melaksanakan tanggung jawab tersebut. Semboyan “Bangga Melayani Bangsa” melekat pada agenda penguatan budaya kerja aparatur, sedangkan pelaksanaan tugas sehari-hari berlangsung melalui prosedur, program, koordinasi, dan pertanggungjawaban sesuai ketentuan. Dalam kerangka pembangunan menuju Indonesia Emas 2045, birokrasi menjadi bagian dari pelaksanaan agenda nasional melalui pekerjaan aparatur di setiap tingkat pemerintahan.

Penulis: Muhammad Subhan

Editor: Supriadi buraerah

INSERT RAKYATMAJALAH DIGITAL · MOBILE EDITION
TR Fahsul Falah — InsertRakyat.com

Literasi

Bilik Elipsis | InsertRakyat.com

Bilik Elipsis

Sastra, sajak, cerita, dan apresiasi karya.

Karya Pilihan

Ruang Sastra