JAKARTA, INSERTRAKYAT.COM— Kantor pusat BMKG di Jakarta mencatat aktivitas gempa susulan di Flores masih berlangsung hingga Selasa (18/8/2026) pagi, dengan jumlah mencapai 2.119 kejadian dan magnitudo terbesar M6,2.

Gempa susulan kembali muncul dalam rentang waktu berdekatan pada Selasa pagi. Data BMKG mencatat rangkaian M4,2, M3,4, M3,6, M3,9, M3,1, M2,8, M4,1, hingga M2,7 sekitar pukul 05.40–06.03 WIB.

Gempa M4,1 tercatat pukul 05.59 WIB. Selang beberapa menit, gempa M2,7 terjadi pukul 06.03.49 WIB dengan kedalaman sekitar tiga kilometer. Rangkaian tersebut menunjukkan aktivitas seismik masih berlangsung setelah gempa utama M7,7.

Pada 17 Agustus 2026 pukul 11.00 WIB, BMKG sebelumnya mencatat 1.624 gempa susulan dengan magnitudo M1,3 hingga M6,2. Sebanyak 23 kejadian berkekuatan lebih dari M5, sedangkan 59 gempa dirasakan masyarakat. Pembaruan pada 18 Agustus 2026 mencatat jumlah tersebut bertambah menjadi 2.119 kejadian hingga pukul 05.00 WIB.

Gempa utama terjadi pada 15 Agustus 2026 pukul 04.58 WIB. Hasil pemutakhiran BMKG menetapkan magnitudonya M7,7. Direktur Gempa Bumi dan Tsunami BMKG Wijayanto menyebut gempa dangkal tersebut berkaitan dengan aktivitas tektonik Flores Back-Arc melalui mekanisme pergerakan naik atau thrust fault.

BMKG mengirimkan Peringatan Dini 1 dalam waktu 2 menit 16 detik setelah gempa. Status ancaman ditetapkan Siaga dengan potensi tsunami 0,5–3 meter dan Waspada untuk potensi di bawah 0,5 meter.

Baca Juga :  Gerakan Mahasiswa Riau Jakarta, Tempeleng KPK?

“BMKG telah mengirimkan Peringatan Dini 1 pada 2 menit 16 detik setelah gempa bumi dengan status ancaman SIAGA (0.5 – 3 meter) dan Waspada (<0.5 meter),” kata Wijayanto di Jakarta.

Observasi stasiun pasang surut mendeteksi tsunami di 16 lokasi yang tersebar di NTT, NTB, Sulawesi Selatan, dan Sulawesi Tenggara. Tsunami tertinggi tercatat di Pota, Manggarai Timur, sebesar 1,605 meter pada pukul 05.03 WIB. Ketinggian terendah tercatat di Bakalang, Alor, sebesar 0,14 meter pada pukul 05.41 WIB.

Peringatan Dini Tsunami kemudian dinyatakan berakhir pada pukul 07.30 WIB. Hingga Selasa pagi, tidak terdapat peringatan tsunami baru akibat rangkaian gempa susulan.

Di tengah aktivitas seismik tersebut, penanganan dampak gempa masih berlangsung. BNPB mencatat 68 orang meninggal dunia dan 213 orang luka-luka hingga 17 Agustus 2026. Angka korban merupakan data konsolidasi yang masih dapat berubah mengikuti verifikasi lapangan.

Basarnas sebelumnya menyatakan tidak lagi menerima laporan warga hilang. Tim gabungan tetap melakukan penyisiran untuk memastikan wilayah terdampak telah diperiksa. BNPB bersama pemerintah daerah juga masih mendata pengungsi, kerusakan rumah, dan fasilitas publik.

Distribusi bantuan dilakukan melalui jalur darat, laut, dan udara. Wilayah yang sulit dijangkau, termasuk Pulau Palue, mendapat pengiriman kebutuhan dasar berupa makanan, air bersih, tenda, perlengkapan tidur, dan kebutuhan kesehatan.

Baca Juga :  Mendagri Tito: Rekrutmen IPDN Bersih, Tak Ada Bayar-Membayar

Pemulihan komunikasi menjadi bagian lain dari penanganan bencana. Komdigi mencatat 683 dari 794 site/BTS terdampak telah kembali beroperasi atau 86,02 persen. Sebanyak 111 site/BTS masih dalam proses pemulihan.

Gangguan tersebut meliputi 701 site/BTS akibat masalah pasokan listrik dan 93 site/BTS akibat gangguan jaringan transmisi. Alor, Lembata, dan Timor Tengah Utara telah pulih, sementara delapan wilayah masih memiliki site/BTS dalam pemulihan.

Manggarai Timur masih menyisakan 32 site/BTS dengan tingkat pemulihan 57,33 persen. Berikutnya Manggarai 27 site, Nagekeo 19 site, Ende 11 site, Ngada 10 site, Sikka tujuh site, Manggarai Barat empat site, dan Flores Timur satu site.

Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid mengatakan pemulihan jaringan terus dikawal bersama penyelenggara telekomunikasi dan pihak terkait.

“Sejak terjadinya gempa, Komdigi bersama penyelenggara telekomunikasi terus mengawal pemulihan jaringan di wilayah terdampak. Hingga saat ini, dari 794 site/BTS yang terdampak, sebanyak 683 site/BTS atau 86,02 persen telah kembali beroperasi,” ujar Meutya.

Di Manggarai Timur, Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian meminta pemerintah daerah mempercepat pendataan kerusakan rumah. Permintaan itu disampaikan setelah meninjau Desa Satar Kampas, Kecamatan Lamba Leda Utara, pada Senin (17/8/2026).

Baca Juga :  Raih Dua Penghargaan: Inovasi Pemda Aceh Bersinar Dalam Ajang Indonesia Muslim Travel Index 2025

“Kecepatannya sangat tergantung dari pendataan. Kalau didatakan, sudah nyampai ke Bupati, setelah itu ditandatangani juga oleh Kapolres sama Pak Kajari,” ujar Tito.

Pemerintah menyiapkan bantuan berdasarkan tingkat kerusakan rumah. Bantuan sebesar Rp15 juta untuk kerusakan ringan, Rp30 juta untuk kerusakan sedang, dan Rp70 juta untuk kerusakan berat.

Gempa juga berdampak pada lingkungan peradilan di Flores. Enam Pengadilan Negeri berada di pulau tersebut, yakni PN Labuan Bajo, PN Ruteng, PN Bajawa, PN Ende, PN Maumere, dan PN Larantuka. Pendataan kerusakan kantor serta keluarga besar pengadilan masih berlangsung.

Ketua PN Labuan Bajo Isdaryanto mengatakan warga sempat bergerak menuju tempat lebih tinggi setelah merasakan guncangan dan perubahan kondisi air laut.

“Di Labuan Bajo sendiri air laut sempat surut beberapa meter. Masyarakat setempat segera berlari ke atas bukit mencari tempat yang lebih tinggi,” ujar Isdaryanto.

BMKG masih melakukan survei makroseismik, pengukuran mikrotremor dan MASW, pemantauan gempa susulan, serta verifikasi dampak tsunami. Data tersebut digunakan untuk mendukung pemulihan, rekonstruksi, pemetaan mikrozonasi, dan rekomendasi mitigasi.

Di tengah rangkaian gempa yang belum sepenuhnya berhenti, masyarakat diminta menjauhi bangunan retak atau rusak sebelum dinyatakan aman.

(Tim InsertRakyat.com).

INSERT RAKYATMAJALAH DIGITAL
FEATURE STORY

Birokrasi · Aparatur · Indonesia 2045

BerAKHLAK Menjiwai Birokrasi TR Fahsul Falah Menuju Indonesia Emas 2045

Perjalanan kedinasan di lingkungan Kementerian Dalam Negeri, pengembangan kompetensi aparatur, dan nilai dasar ASN dalam kerangka pembangunan nasional.

Cerita TR · Perjalanan Kedinasan

InsertRakyat.com — TR Fahsul Falah menjalani tiga penugasan di lingkungan Kementerian Dalam Negeri sepanjang 2018–2022, mulai dari Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia (PPSDM) Kemendagri Regional Bandung, PPSDM Kemendagri Regional Makassar, hingga Sekretariat Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Kemendagri. Perjalanan kedinasannya kemudian berlanjut ke bidang strategi kebijakan. Saat ini, Oktober 2026, ia menjabat Kepala Pusat Strategi Kebijakan Kewilayahan, Kependudukan, dan Pelayanan Publik pada Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) Kemendagri.

Pada 2018–2020, TR bertugas sebagai Kepala Bidang Pengembangan Kompetensi Jabatan Fungsional, Pelaksana, Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah, DPRD, dan Lurah di PPSDM Kemendagri Regional Bandung. Pada 2019, ia mengikuti Training of Facilitator untuk Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil dengan Agenda ANEKA. Pada tahun yang sama, ia juga mengikuti pelatihan untuk PNS yang beralih melalui mekanisme inpassing ke jabatan fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah.

Pada 2020, TR mendapat penugasan sebagai Kepala PPSDM Kemendagri Regional Makassar. Wilayah kerja lembaga tersebut mencakup sepuluh provinsi, yakni Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Utara, Sulawesi Barat, Gorontalo, Maluku, Maluku Utara, Papua, dan Papua Barat.

Salah satu kegiatan pada masa penugasan itu ialah Pelatihan Kepemimpinan Administrator Angkatan III yang berlangsung pada 15 September hingga 18 Desember 2020 dengan metode blended learning. Pesertanya berasal dari Kabupaten Bone, Bantaeng, dan Bulukumba di Sulawesi Selatan, serta Kabupaten Buton di Sulawesi Tenggara. TR menyampaikan laporan penyelenggaraan pelatihan tersebut.

Pada November 2020, ia juga terlibat dalam evaluasi program dan pembahasan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) 2021 bersama Lembaga Administrasi Negara (LAN) Makassar. Kegiatan tersebut merupakan bagian dari rangkaian evaluasi program dan perencanaan anggaran di lingkungan PPSDM Kemendagri Regional Makassar.

Pada 2022, TR mengemban tugas sebagai Sekretaris BPSDM Kemendagri. Penugasan berikutnya membawanya ke BSKDN Kemendagri, tempat ia kini menjabat Kepala Pusat Strategi Kebijakan Kewilayahan, Kependudukan, dan Pelayanan Publik. Bidang tugas tersebut berkaitan dengan strategi kebijakan pemerintahan dalam urusan kewilayahan, kependudukan, dan pelayanan publik.

Perjalanan kedinasan tersebut berlangsung dalam konteks penyelenggaraan pemerintahan nasional yang terus berkembang. Sejak kemerdekaan, Indonesia dipimpin oleh presiden dengan agenda, kebijakan, dan tantangan yang berbeda pada setiap masa pemerintahan. Pembangunan nasional berjalan melalui rangkaian keputusan dan program yang dilaksanakan oleh lembaga negara serta aparatur pemerintahan.

Dalam pidato kenegaraan pada 16 Agustus 2016 di hadapan Sidang Bersama DPR RI dan DPD RI, Presiden RI ke-7 Joko Widodo menyampaikan penghargaan terhadap kontribusi para presiden terdahulu, yakni Presiden RI ke-1 Soekarno, Presiden RI ke-2 Soeharto, Presiden RI ke-3 B.J. Habibie, Presiden RI ke-4 Abdurrahman Wahid, Presiden RI ke-5 Megawati Soekarnoputri, dan Presiden RI ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono.

Dalam pidato kenegaraan pada 15 Agustus 2025, Presiden RI ke-8 Prabowo Subianto juga menguraikan kontribusi para pemimpin sebelumnya. Presiden RI ke-1 Soekarno dikaitkan dengan pembentukan Republik Indonesia, upaya mempertahankan keutuhan wilayah, dan integrasi Irian Barat ke dalam NKRI. Pada masa Presiden RI ke-2 Soeharto, agenda pemerintahan mencakup pembangunan ekonomi, swasembada pangan, dan industrialisasi.

Presiden RI ke-3 B.J. Habibie memimpin Indonesia ketika negara menghadapi krisis multidimensi pada 1998, termasuk persoalan stabilitas ekonomi dan pengembangan teknologi. Pada masa Presiden RI ke-4 Abdurrahman Wahid, stabilitas nasional serta hubungan antarkelompok masyarakat menjadi bagian dari dinamika pemerintahan. Presiden RI ke-5 Megawati Soekarnoputri memimpin pada masa pemulihan ekonomi dan penguatan kelembagaan negara, termasuk menjelang pelaksanaan pemilihan presiden secara langsung pada 2004.

Pada masa Presiden RI ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono, pemerintah menangani penyelesaian konflik Aceh dan menghadapi krisis keuangan global. Presiden RI ke-7 Joko Widodo menempatkan pembangunan infrastruktur, hilirisasi, dan penanganan pandemi Covid-19 sebagai bagian penting dari agenda nasional. Sementara itu, Presiden RI ke-8 Prabowo Subianto mengangkat ketahanan pangan, pembangunan sumber daya manusia, peningkatan kesejahteraan, dan pencapaian Indonesia Emas 2045 sebagai agenda pembangunan.

Pelaksanaan agenda nasional tersebut melibatkan berbagai unsur pemerintahan. Aparatur sipil negara (ASN) menjalankan tugas sesuai fungsi dan kewenangan masing-masing, mulai dari perencanaan, pelaksanaan program, pengelolaan administrasi dan anggaran, hingga pelayanan kepada masyarakat. Di tingkat pusat maupun daerah, pekerjaan aparatur menjadi bagian dari proses pelaksanaan kebijakan pemerintah.

Nilai dasar ASN

Dalam penyelenggaraan tugas tersebut, nilai dasar ASN BerAKHLAK menjadi pedoman perilaku aparatur. Nilai ini ditetapkan melalui Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2021. BerAKHLAK mencakup tujuh nilai dasar, yaitu Berorientasi Pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, dan Kolaboratif, dengan semboyan “Bangga Melayani Bangsa”.

Berorientasi Pelayanan menekankan pemenuhan kebutuhan masyarakat melalui pelayanan yang sesuai ketentuan. Akuntabel berkaitan dengan tanggung jawab atas pelaksanaan tugas, penggunaan kewenangan, dan pengelolaan sumber daya. Kompeten menekankan penguasaan pengetahuan serta keterampilan yang diperlukan dalam pekerjaan. Harmonis berkaitan dengan penghormatan terhadap perbedaan dan hubungan kerja yang baik.

Loyal berarti memegang teguh Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, serta pemerintahan yang sah sesuai ketentuan. Adaptif berkaitan dengan kemampuan menyesuaikan diri terhadap perubahan. Kolaboratif menekankan kerja sama antarpihak dalam pelaksanaan tugas dan pencapaian tujuan organisasi.

Ketujuh nilai tersebut menjadi bagian dari kerangka perilaku ASN dalam menjalankan tugas pemerintahan. Penerapannya berkaitan dengan tata cara memberikan pelayanan, mempertanggungjawabkan pekerjaan, meningkatkan kompetensi, menjaga hubungan kerja, memegang teguh ketentuan, menyesuaikan diri dengan perubahan, serta membangun kerja sama.

Dalam perjalanan kedinasan TR Fahsul Falah, penugasan di PPSDM Kemendagri Regional Bandung, PPSDM Kemendagri Regional Makassar, Sekretariat BPSDM Kemendagri, dan BSKDN Kemendagri tercatat dalam rentang tugas yang berbeda. Masing-masing berada pada lingkungan kerja dengan ruang lingkup tanggung jawab yang berkaitan dengan pengembangan kompetensi aparatur, administrasi kelembagaan, dan strategi kebijakan pemerintahan.

Indonesia Emas 2045 merupakan sasaran pembangunan jangka panjang yang mencakup berbagai bidang, termasuk sumber daya manusia, perekonomian, tata kelola pemerintahan, dan pelayanan publik. Pencapaiannya melibatkan peran pemerintah pusat, pemerintah daerah, lembaga negara, dunia usaha, dan masyarakat. Dalam lingkup pemerintahan, ASN menjalankan tugas sesuai kedudukan, kewenangan, dan tanggung jawabnya.

Nilai dasar BerAKHLAK menjadi salah satu pedoman bagi ASN dalam melaksanakan tanggung jawab tersebut. Semboyan “Bangga Melayani Bangsa” melekat pada agenda penguatan budaya kerja aparatur, sedangkan pelaksanaan tugas sehari-hari berlangsung melalui prosedur, program, koordinasi, dan pertanggungjawaban sesuai ketentuan. Dalam kerangka pembangunan menuju Indonesia Emas 2045, birokrasi menjadi bagian dari pelaksanaan agenda nasional melalui pekerjaan aparatur di setiap tingkat pemerintahan.

Penulis: Muhammad Subhan

Editor: Supriadi buraerah

INSERT RAKYATMAJALAH DIGITAL · MOBILE EDITION
TR Fahsul Falah — InsertRakyat.com

Literasi

Bilik Elipsis | InsertRakyat.com

Bilik Elipsis

Sastra, sajak, cerita, dan apresiasi karya.

Karya Pilihan

Ruang Sastra