Oleh Muhammad Subhan

SOAL parkir sering kali menjadi sumber persoalan pelik. Tak jarang kita mendengar juru parkir bersitegang dengan pemilik kendaraan. Sebaliknya, pemilik kendaraan bercekcok dengan juru parkir. Atau sesama juru parkir berebut lahan.

Yang tak kalah sering, sesama pengemudi saling gertak hanya demi mengincar sepetak tempat parkir yang luput dari perhatian.

Itulah yang berulang terjadi di tengah masyarakat, termasuk peristiwa di sebuah kafe di kawasan Megamendung, Bogor, Jawa Barat, baru-baru ini. Sebuah rekaman video memperlihatkan percekcokan dua pria—salah satunya sedang menggendong bayi—yang dipicu perebutan tempat parkir. Area yang padat kendaraan menguji daya tahan emosi. Pria bertubuh besar membuka baju, mengamuk karena merasa istrinya dimaki. Adu mulut tak terelakkan.

Kasus tersebut sejatinya telah diselesaikan secara kekeluargaan oleh pengelola tempat usaha. Namun, potongan videonya terlanjur meluncur ke media sosial, menjadi viral, lalu digoreng publik lewat beragam video parodi. Inilah potret zaman ketika perkara yang sejatinya sudah selesai di dunia nyata justru tak pernah usai di dunia maya.

Tentu ada beragam motif di baliknya: dari sekadar dorongan membagikan cerita, kebutuhan menggaet engagement, hingga eksploitasi konten demi keuntungan algoritma.

Peristiwa semacam ini seharusnya menjadi peringatan keras bagi para pengelola tempat usaha dan pemangku kebijakan tata kota. Parkir bukan urusan sepele. Kafe, restoran, pusat perbelanjaan, atau destinasi wisata yang mengundang massa wajib memperhitungkan ketersediaan lahan dan keteraturan arus lalu lintas sejak mengajukan izin usaha.

Tentu tidak semua tempat usaha beruntung memiliki lahan lapang. Namun, persoalannya bukan semata-mata menyediakan area berhektar-hektar, tapi bagaimana ruang yang terbatas dikelola secara tertib, aman, dan manusiawi. Kejelasan tugas juru parkir, pengaturan jalur keluar-masuk, serta kepastian informasi ketika area penuh adalah prasyarat dasar. Pengelolaan parkir yang serampangan selalu sukses menjadi pemantik gesekan. Ketika tubuh lelah, waktu mendesak, atau ada perasaan didahului, emosi warga mudah sekali tersulut.

Di titik inilah, kesabaran warga diuji. Memang tidak mudah mengalah ketika merasa berada di pihak yang benar. Tidak mudah pula menahan diri ketika merasa diperlakukan tidak adil, apalagi jika menyangkut harga diri dan keselamatan keluarga. Tapi dalam situasi yang memanas, keputusan untuk menahan diri sejenak sering kali jauh lebih berharga ketimbang melayani provokasi.

Kesabaran bukan bentuk pembenaran atas kesalahan orang lain. Mengalah juga bukan tanda kalah. Dalam dinamika sehari-hari, kesabaran justru memberi jeda agar pikiran jernih kembali bekerja. Dari sanalah ruang dialog yang bermartabat bisa dibuka.

Namun, ada persoalan lain yang tak kalah krusial: kegemaran merekam setiap percekcokan.

Gawai berlayar sentuh membuat hampir setiap orang menggenggam kamera setiap saat. Ketika terjadi pertengakaran di ruang publik, refleks sebagian orang bukan lagi mendekat untuk meredakan keadaan, tapi lebih dulu menghunus ponsel, merekam, lalu langsung mengunggahnya ke jagat maya. Hal ini juga sering terjadi pada peristiwa bencana atau kecelakaan lalu lintas.

Memang, merekam tidak selalu buruk. Dalam konteks penegakan hukum dan transparansi publik—terutama ketika terjadi ketimpangan relasi kuasa—dokumentasi video sering kali menjadi alat pembuktian yang krusial (no viral, no justice). Rekaman dapat melindungi korban dan membantu pihak berwenang memetakan fakta secara objektif.

Persoalan mendasar timbul dari etika pascamerekam: apa niat di balik tombol share?

Tidak setiap perselisihan pribadi pantas dijadikan konsumsi publik. Sebelum membagikan sebuah rekaman, ada pertanyaan etis yang mesti diajukan: Apakah video ini sungguh membawa manfaat bagi publik? Apakah orang-orang di dalamnya memberikan persetujuan? Apakah penyebarannya membantu menyelesaikan masalah atau justru memperluas jangkauan konflik? Apakah ada anak-anak atau kelompok rentan yang akan menanggung dampak psikologis berkepanjangan akibat video tersebut?

Kita akrab dengan slogan “saring sebelum bagikan”. Namun, praktik di lapangan sering kali bertolak belakang. Video kekerasan, percekcokan, penghinaan, atau orang yang sedang kehilangan kontrol emosi disebar begitu saja. Bagi sebagian orang dewasa, konten itu mungkin dianggap sekadar hiburan. Namun, bagi anak-anak, tayangan berulang tersebut dapat mengikis kepekaan empati dan melegitimasi kemarahan sebagai hal wajar. Ketika konflik pribadi terus-menerus disajikan sebagai bahan tertawaan, batas antara mana perilaku yang harus dihindari dan mana yang layak ditertawakan menjadi kabur.

Di sinilah pembuat konten dan warga net memiliki tanggung jawab sosial. Kebebasan merekam tidak otomatis membebaskan kita dari pertimbangan etis. Apalagi algoritma media sosial dirancang untuk memelihara sensasi. Konflik yang berlangsung lima menit di dunia nyata bisa diabadikan berhari-hari di dunia maya. Pihak yang berselisih mungkin sudah bersalaman dan saling maaf, tapi publik terus mengunyah gambarnya. Wajah orang-orang yang terlibat mendadak diubah menjadi meme, bahan parodi, dan sasaran perundungan masal.

Kita tentu tidak ingin setiap persoalan kecil di pinggir jalan menjelma menjadi sirkus publik yang menghancurkan kehidupan seseorang.

Sudah saatnya kita belajar kembali bahwa tidak semua peristiwa harus diubah menjadi konten. Ada persoalan yang jauh lebih bermartabat jika diselesaikan lewat tatap muka. Ada kemarahan yang cukup diredakan dengan keheningan. Ada kesalahpahaman yang tuntas ketika salah satu pihak bersedia mengalah. Dan ada video yang, meskipun mudah dibuat dan menarik untuk dibagikan, jauh lebih bijak jika disimpan dan berhenti di dalam ponsel kita saja.

Kedewasaan bermedia sosial tidak diukur dari seberapa cepat kita merekam peristiwa, sebaliknya dari sejauh mana kita mampu menimbang kapan sebuah kejadian perlu dipublikasikan, dan kapan ia harus biarkan selesai di tempatnya.

Sepetak tempat parkir tidak perlu berubah menjadi panggung permusuhan. Dan pertengkaran beberapa menit tidak sepatutnya menjadi hukuman sosial tanpa batas waktu. Di tengah kehidupan yang makin tergesa dan serba terdedah, kita justru perlu belajar memperlambat langkah: menarik napas panjang, mengelola emosi, memberi ruang orang lain menjelaskan, lalu mencari jalan keluar bersama. []

Muhammad Subhan, jurnalis InsertRakyat.com, penulis, founder Sekolah Menulis elipsis

Penulis: Muhammad Subhan
Editor: Supriadi Buraerah