SIKKA, INSERTRAKYAT.com — Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian memastikan penanganan gempa Nusa Tenggara Timur (NTT) terus dikawal pemerintah pusat. Selama lima hari, Tito mengunjungi sejumlah wilayah terdampak untuk memantau evakuasi, layanan dasar, bantuan, pendataan kerusakan, hingga persiapan rehabilitasi dan rekonstruksi.
Gempa bumi melanda sejumlah wilayah NTT pada Sabtu, 15 Agustus 2026. Pemerintah pusat bersama pemerintah daerah kemudian melakukan penanganan terhadap masyarakat terdampak.
Tito mengatakan pemerintah pusat tidak akan membiarkan pemerintah daerah menghadapi bencana sendirian.
“Pemerintah pusat pasti enggak akan tinggal diam. Kita keroyok semua ya,” bunyi keterangan Tito yang diberitakan Insertrakyat.com, Kamis (20/8).

Kemarin Tito mengunjungi Posko Tanggap Darurat Gempa Bumi di Maumere, Kabupaten Sikka.
Dalam kunjungannya, Tito memantau penanganan bencana sekaligus memastikan dukungan pemerintah dapat diarahkan sesuai kebutuhan daerah.
Langkah awal penanganan diarahkan pada penyelamatan korban dan pemulihan layanan dasar masyarakat.
Layanan tersebut mencakup listrik, telekomunikasi, bahan bakar minyak, logistik, serta penanganan korban meninggal dan warga yang mengalami luka.
Pada Minggu, 16 Agustus 2026, Tito mengikuti Rapat Koordinasi Penanganan Gempa Wilayah NTT secara hybrid dari Kabupaten Manggarai Barat.
Pada hari yang sama, ia meninjau penanganan pascagempa di Kabupaten Manggarai Timur. Bantuan yang diserahkan meliputi tenda, makanan, dan makanan cepat saji.
Sehari kemudian, Tito memimpin upacara HUT ke-81 Kemerdekaan RI di Lapangan Natas Lehong, Manggarai Timur.
Setelah upacara, ia meninjau kerusakan di Desa Satar Kampas, Kecamatan Lamba Leda Utara. Wilayah tersebut disebut sebagai salah satu lokasi terdampak paling parah.
Tito kemudian meminta bantuan untuk Manggarai Timur memprioritaskan wilayah tersebut.
Kemendagri juga menyerahkan santunan Rp15 juta kepada ahli waris korban meninggal dunia. Bantuan lainnya berupa dua genset, 10 velbed, dan uang tunai Rp200 juta untuk dua desa.
Selain itu, Tito turut memberikan bantuan pribadi kepada SMP Abdurrahman Wahid.
Tito meminta pemerintah daerah mempercepat pendataan dampak gempa.
Pendataan mencakup rumah, fasilitas ibadah, fasilitas pendidikan, sarana usaha, serta fasilitas publik lainnya.
Menurut Tito, data tersebut diperlukan agar bantuan kementerian dan lembaga dapat disalurkan secara tepat sasaran.
“Kecepatannya sangat tergantung dari pendataan,” ujar Tito.
Ia menjelaskan data yang telah diterima pemerintah daerah kemudian perlu melalui proses administrasi dan verifikasi.
Pendataan juga menjadi dasar pemerintah menyiapkan tahap rehabilitasi dan rekonstruksi.
Pada Selasa, 18 Agustus 2026, Tito bergerak menuju Kabupaten Ende untuk meninjau sejumlah lokasi terdampak.
Di Kecamatan Nangapanda, ia menyerahkan santunan Rp15 juta kepada ahli waris korban meninggal dunia.
Dari Ende, rombongan melanjutkan perjalanan darat menuju Kabupaten Nagekeo.
Saat melintasi Kampung Kajulaki, Jalan Jenderal Sudirman, Mbay, rombongan sempat dihentikan sejumlah warga.
Sejumlah ibu menyampaikan keluhan mengenai kondisi setelah gempa. Tito kemudian menitipkan uang tunai Rp50 juta kepada ketua RT untuk dibagikan kepada warga.
Di Nagekeo, Tito memastikan Ditjen Dukcapil Kemendagri membantu penerbitan ulang dokumen kependudukan warga terdampak.
Dokumen tersebut meliputi KTP-el, akta kelahiran, dan Kartu Keluarga.
Kemendagri juga akan berkoordinasi dengan Kementerian ATR/BPN mengenai pencetakan ulang dokumen pertanahan yang terdampak.
Koordinasi dengan kepolisian juga disiapkan untuk membantu penerbitan ulang BPKB, STNK, dan SIM milik korban gempa.
Santunan Rp15 juta kembali diberikan kepada ahli waris korban meninggal dunia di Posko Desa Waekokak.
Pada Rabu, 19 Agustus 2026, Tito melanjutkan peninjauan ke Pelabuhan Laurentius Say, Maumere, Kabupaten Sikka.
Ia juga mengunjungi sejumlah titik pengungsian di wilayah tersebut.
Di Kelurahan Kota Uneng, Kecamatan Alok, Tito menyerahkan santunan Rp15 juta kepada ahli waris korban meninggal dunia.
Ia juga menitipkan uang tunai Rp200 juta untuk kebutuhan masyarakat Pulau Palue.
Di Sikka, Tito kembali meminta pemerintah daerah memperbarui dan merapikan data dampak gempa.
Data kerusakan rumah, sekolah, tempat ibadah, fasilitas kesehatan, bangunan pemerintah, serta sarana publik akan menjadi dasar penyusunan rehabilitasi dan rekonstruksi.
Tito memastikan pemerintah pusat tetap mengawal penanganan gempa hingga tahap rehabilitasi dan rekonstruksi.
Kementerian dan lembaga akan memberikan dukungan sesuai bidang masing-masing berdasarkan data kerusakan yang telah diverifikasi.
“Dari Dinas Kesehatan kan bisa komunikasi dengan Menteri Kesehatan. Kalau fasilitas pendidikan nanti Menteri Dikdasmen,” ujar Tito.
Untuk bangunan pemerintah, koordinasi akan dilakukan dengan Kementerian Pekerjaan Umum.
Rangkaian kunjungan selama lima hari menunjukkan penanganan gempa tidak berhenti pada bantuan darurat.
Tahap berikutnya bergantung pada keakuratan pendataan kerusakan dan kebutuhan masyarakat terdampak.
Data tersebut menjadi dasar pemerintah menentukan bantuan, pemulihan layanan, serta pembangunan kembali fasilitas yang rusak.
Ikuti saluran WhatsApp InsertRakyat.com untuk mendapatkan informasi terbaru.
Reporter : Afri Juang
Editor : Supriadi Buraerah






























































