MALINAU, INSERTRAKYAT.COM — Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian memimpin Rapat koordinasi (Rakor) bersama Pemerintah Kabupaten Malinau, Kalimantan Utara, Selasa (6/10/2026), untuk membahas kondisi infrastruktur jalan di kawasan perbatasan negara, termasuk akses menuju Kecamatan Krayan, Kabupaten Nunukan.
Rapat koordinasi berlangsung di Kantor Bupati Malinau. Tito hadir dalam kapasitasnya sebagai Menteri Dalam Negeri sekaligus Kepala Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP).
Tito mengatakan kunjungannya ke Malinau untuk mengetahui kondisi jalan di kawasan perbatasan secara langsung. Berdasarkan informasi yang diterimanya, sejumlah akses jalan, khususnya menuju Krayan, mengalami kerusakan dan menghambat transportasi serta distribusi logistik.
“Mereka harus melalui seperti Krayan, harus melalui jalan udara atau jalan sungai, sampai berhari-hari. Nah, ini buat kita juga prihatin,” ujar Tito.
Menurut Tito, persoalan akses tersebut sebelumnya telah dibahas untuk memperoleh penanganan. Namun, pembahasan itu belum menghasilkan penanganan yang optimal.
Perkembangan kemudian terjadi setelah Menteri Pertahanan yang juga Ketua Harian Dewan Pertahanan Nasional (DPN) Sjafrie Sjamsoeddin meninjau kawasan perbatasan. Sjafrie selanjutnya berkoordinasi dengan Tito untuk memperkuat kawasan tersebut dalam kerangka program penguatan daerah perbatasan BNPP.
Tito menilai pembangunan infrastruktur di kawasan perbatasan tidak sebatas menyangkut konektivitas dan pemerataan pembangunan. Menurut dia, pembangunan akses juga berkaitan dengan penguatan kawasan perbatasan sebagai bagian dari wilayah terdepan negara.
“Nah, oleh karena itu Pak Menhan menelepon saya, menelepon Menteri PU, agar dikoordinasikan akses jalan ini harus bisa dituntaskan. Nah, tadi kita mendengar paparan dari Kementerian PU, mereka sanggup menyelesaikannya dalam waktu 3 tahun, paling lambat awal 2029, dimulai tahun depan 2027-2029,” kata Tito.
Dalam rapat tersebut, perwakilan Kementerian Pekerjaan Umum menyampaikan kebutuhan anggaran pembangunan infrastruktur sekitar Rp32 triliun.
Tito meminta Kementerian PU mematangkan konsep pembangunan dan menyusun rencana berdasarkan skala prioritas. Masukan tersebut juga disampaikan Gubernur Kalimantan Utara Zainal Arifin Paliwang dan Bupati Malinau Wempi Wellem Mawa, yang mengusulkan agar pembangunan diprioritaskan di wilayah yang memiliki penduduk.
Rencana induk pembangunan nantinya akan dibagi berdasarkan kebutuhan setiap tahun serta skala prioritas. Setelah konsep tersebut dimatangkan, hasilnya akan dilaporkan kepada Presiden Prabowo Subianto.
“Kita akan matangkan dulu konsep, tadi dari PU akan mematangkan konsep Rencana Induk Pembangunannya, dan dibelah per tahun, sesuai skala prioritas tadi, berapa anggaran tiap tahun. Setelah itu kami akan melapor kepada Bapak Presiden,” ujar Tito.
Tito juga menyarankan rapat lintas kementerian dan lembaga digelar secara rutin untuk membahas perkembangan pembangunan kawasan perbatasan.
Rakor tersebut turut dihadiri Gubernur Kaltara Zainal Arifin Paliwang, Bupati Malinau Wempi Wellem Mawa, Direktur Pertahanan Kementerian Pertahanan Raymond Lambok Malindo Sitanggang, Plt. Direktur Pembangunan Jalan Kementerian PU Moch. Iqbal Tamher, serta Kepala Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Kaltara Kementerian PU Tri Bakti Mulianto.
Jurnalis : Syamsul Bahri
Editor : Supriadi Buraerah
Presiden FIFA Puji Indonesia sebagai Tuan Rumah FIFA ASEAN Cup
