MAKASSAR, INSERTRAKYAT.com – KPP Pratama Parepare bersama KP2KP Enrekang menyerahkan Piagam Wajib Pajak.
Kegiatan berlangsung dalam FGD di Ruang Rapat Kecamatan Anggeraja, Jumat (12/9).
Piagam diberikan kepada Camat Anggeraja Kadang K, Camat Alla Abdul Salam, dan Camat Anggeraja Irwan Piri.
Hadir Kepala KPP Pratama Parepare Helmy Afrul dan sejumlah pejabat pajak terkait.
Piagam Wajib Pajak diluncurkan 14 Juli 2025, bertepatan dengan Hari Pajak nasional.
Dokumen ini menjadi deklarasi DJP untuk menegakkan hak dan kewajiban wajib pajak.
Helmy menjelaskan, piagam merangkum delapan hak dan delapan kewajiban utama.
Sebelumnya, aturan hak wajib pajak tersebar pada 272 regulasi.
Sedangkan kewajiban wajib pajak diatur dalam 175 regulasi berbeda.
Piagam ini dikodifikasi agar lebih mudah dipahami masyarakat luas.
Camat Anggeraja Kadang K menyebut piagam penting untuk aparat kecamatan.
Menurutnya, masyarakat masih sering ragu memahami hak dan kewajiban pajak.
Dengan piagam ini, camat lebih percaya diri memberi penjelasan.
Kepala KP2KP Enrekang, Sudirman, menilai piagam bukan sekadar dokumen formal.
Ia menekankan, hak dan kewajiban wajib pajak harus berjalan beriringan.
Sumin, pejabat Kanwil DJP Sulselbartra, memberi apresiasi pada inisiatif tersebut.
Menurutnya, penyerahan piagam memperkuat edukasi pajak hingga tingkat kecamatan.
“Keterlibatan camat dapat mempercepat penyebaran informasi pajak ke desa,” ungkap Sumin kepada Insertrakyat.com, melalui sambungan daring, (16/9/2025).
Sumin berharap kerja sama dengan pemerintah kecamatan makin kuat.
Harapannya, masyarakat memperoleh informasi lebih jelas, transparan, dan mudah memahami perpajakan.
Penulis: Isma.
