Oleh Muhammad Subhan

TIBA-TIBA saya teringat kembali pengalaman beberapa tahun lampau. Sebuah instansi di sebuah kota menghubungi saya dan meminta saya menjadi salah seorang narasumber dari “daerah”. Mereka juga meminta dua narasumber lainnya dari “nasional”. “Nasional” yang dimaksud adalah penulis yang berasal dari Pulau Jawa, terutama Ibu Kota Jakarta.

Saya memberikan beberapa nama penulis yang selama ini dikenal secara nasional. Namun, saya juga menyodorkan nama lain, penulis daerah yang karya-karyanya sudah menasional.

Mulanya mereka menolak. Saya jelaskan panjang lebar. Akhirnya mereka memahami. Apalagi kegiatan yang akan dihelat berkaitan dengan budaya lokal. Tentu saja, penulis yang berasal dari daerah dan telah memiliki pengalaman berkarya secara nasional lebih memahami persoalan budaya setempat dibandingkan penulis dari luar yang secara geografis dan kultural jauh dari daerah yang dibicarakan.

Pengalaman itu kembali terlintas pagi ini setelah saya membaca tulisan Duta Baca Indonesia, Gol A Gong, di laman Facebook-nya berjudul “Gelombang dari Lubuklinggau” (Jumat, 2/10/2026) yang menyorot kiprah penulis Benny Arnas di daerahnya. Dari daerah, Benny sukses menembus media-media nasional, bahkan melanglang buana ke berbagai kota di dunia.

Benny salah satu penulis di daerah yang telah membuktikan bahwa ia tak harus ke Jakarta untuk menjadi “penulis nasional”.

Secara satir, pada alenia pembuka tulisannya, Gol A Gong mengemukakan pandangan yang sudah lama hidup dalam dunia kesenian dan kepenulisan, yaitu untuk menjadi besar, seorang seniman harus pergi ke Jakarta. Setelah memiliki nama di Jakarta, apa pun yang dikatakan akan lebih mudah didengar. Ia juga mengutip perkataan ayahnya, “Di Indonesia ini bukan pada apa yang dikatakan, tapi pada siapa yang mengatakan.”

Baca Juga :  Selamat Jalan, Da Bram….

Saya kira, kalimat itu masih relevan untuk direnungkan.

Selama bertahun-tahun Jakarta memang menjadi salah satu pusat penting kehidupan kebudayaan Indonesia. Penyair membawa puisi ke Jakarta, pelukis membawa kanvas, penulis membawa manuskrip, dan anak-anak muda dari daerah memandang ibu kota seperti sebuah mercusuar bahwa di sanalah pengakuan berada.

Gol A Gong mengakui dirinya pernah mengalami hal serupa demikian. Ia membawa karya-karyanya ke Jakarta, mengetuki pintu-pintu redaksi. Setelah memiliki nama, ia kembali ke kampung halaman dan membangun Rumah Dunia pada 1998.

Pertanyaannya, apakah seorang penulis harus meninggalkan daerahnya untuk dianggap sebagai penulis nasional?

Ini menarik. Sebab, istilah “penulis daerah” dan “penulis nasional” kadang-kadang tidak sekadar menunjukkan wilayah tempat seorang penulis tinggal. Di baliknya terdapat semacam “pengotakan” berdasarkan pusat dan pinggiran. Penulis yang hidup dan berkarya di daerah mudah ditempatkan sebagai “penulis daerah”. Sementara penulis yang masuk ke jaringan media nasional, penerbit besar, festival sastra, atau ruang-ruang kebudayaan di Jakarta lebih cepat dianggap sebagai “penulis nasional”.

Baca Juga :  Pariwisata, Literasi, dan Kekuatan Narasi

Padahal, batas itu tidak pernah benar-benar tegas. Seorang penulis dapat tinggal di daerah, menulis dari bilik rumahnya, tapi karyanya bisa menjangkau luas di mana saja. Pembacanya bisa datang dari berbagai penjuru.

Banyak sastrawan Sumatera Barat yang memilih daerah sebagai tempat menjalani proses kreatif. A.A. Navis, misalnya, tetap menjadi bagian penting dari sejarah sastra Indonesia tanpa harus kehilangan akar Minangkabaunya. Ada “Papa” Rusli Marzuki Saria, Gus tf Sakai, Adri Sandra, dan sejumlah nama lainnya yang memperlihatkan bahwa daerah bukan penghalang untuk melahirkan karya yang dibaca secara luas.

Justru dari daerah, banyak karya penting lahir. Persoalannya bukan semata-mata di mana penulis tinggal. Persoalannya adalah bagaimana ekosistem kebudayaan kita memberi ruang kepada karya dan penulis dari berbagai wilayah.

Seorang penulis dari daerah bisa menulis tentang kampung halaman mereka; tradisi, perubahan sosial, lingkungan, kemiskinan, pendidikan, keluarga, dan berbagai persoalan manusia. Lokalnya mungkin kuat, tapi persoalan yang dibicarakan bisa menjadi milik siapa saja.

Karya sastra tidak harus kehilangan warna daerahnya agar bisa disebut nasional. Malah sering kali kekuatan sebuah karya justru terletak pada keberanian penulis menghadirkan tempat yang dikenalnya dengan baik.

Yang perlu diubah mungkin bukan penulisnya, tapi cara kita memandang pusat dan daerah.

Baca Juga :  Rahasia Dinding

Perkembangan teknologi digital juga perlahan mengubah peta tersebut. Penulis tidak selalu harus membawa naskah dengan kereta atau pesawat menuju Jakarta untuk mengetuki pintu redaksi. Naskah dapat dikirim dari rumah. Buku dapat dipasarkan melalui jaringan digital. Diskusi sastra dapat berlangsung secara daring. Pembaca dapat ditemukan dari berbagai kota tanpa harus mengetahui di mana penulisnya tinggal.

Tentu saja, persoalan akses belum selesai. Jaringan penerbit, media, festival, penghargaan, dan berbagai ruang kebudayaan masih memiliki konsentrasi tertentu. Penulis di daerah tetap menghadapi jarak, biaya, jaringan, dan kesempatan yang tidak selalu sama.

Daerah dan nasional semestinya bukan dua kutub yang harus dipertentangkan. Seorang penulis dapat berakar di daerah sekaligus memiliki pembaca nasional. Ia tidak perlu pindah alamat untuk memperluas jangkauan karya.

Barangkali yang perlu kita tinggalkan adalah cara pandang lama bahwa untuk menjadi besar, seorang penulis daerah harus terlebih dahulu mendapat pengakuan dari pusat. Sebab, penulis tidak menjadi nasional hanya karena tinggal di Jakarta.

Dan penulis tidak menjadi daerah hanya karena memilih tetap tinggal di kampung halamannya. Yang semestinya berbicara adalah karya. Ya, biarlah karya yang bicara dan menemukan nasibnya sendiri di kemudian hari. []

Muhammad Subhan, penulis, pegiat literasi, founder Sekolah Menulis elipsis

Penulis: Muhammad Subhan
Editor: Supriadi Buraerah

INSERT RAKYATMAJALAH DIGITAL
FEATURE STORY

Birokrasi · Aparatur · Indonesia 2045

BerAKHLAK Menjiwai Birokrasi TR Fahsul Falah Menuju Indonesia Emas 2045

Perjalanan kedinasan di lingkungan Kementerian Dalam Negeri, pengembangan kompetensi aparatur, dan nilai dasar ASN dalam kerangka pembangunan nasional.

Cerita TR · Perjalanan Kedinasan

InsertRakyat.com — TR Fahsul Falah menjalani tiga penugasan di lingkungan Kementerian Dalam Negeri sepanjang 2018–2022, mulai dari Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia (PPSDM) Kemendagri Regional Bandung, PPSDM Kemendagri Regional Makassar, hingga Sekretariat Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Kemendagri. Perjalanan kedinasannya kemudian berlanjut ke bidang strategi kebijakan. Saat ini, Oktober 2026, ia menjabat Kepala Pusat Strategi Kebijakan Kewilayahan, Kependudukan, dan Pelayanan Publik pada Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) Kemendagri.

Pada 2018–2020, TR bertugas sebagai Kepala Bidang Pengembangan Kompetensi Jabatan Fungsional, Pelaksana, Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah, DPRD, dan Lurah di PPSDM Kemendagri Regional Bandung. Pada 2019, ia mengikuti Training of Facilitator untuk Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil dengan Agenda ANEKA. Pada tahun yang sama, ia juga mengikuti pelatihan untuk PNS yang beralih melalui mekanisme inpassing ke jabatan fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah.

Pada 2020, TR mendapat penugasan sebagai Kepala PPSDM Kemendagri Regional Makassar. Wilayah kerja lembaga tersebut mencakup sepuluh provinsi, yakni Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Utara, Sulawesi Barat, Gorontalo, Maluku, Maluku Utara, Papua, dan Papua Barat.

Salah satu kegiatan pada masa penugasan itu ialah Pelatihan Kepemimpinan Administrator Angkatan III yang berlangsung pada 15 September hingga 18 Desember 2020 dengan metode blended learning. Pesertanya berasal dari Kabupaten Bone, Bantaeng, dan Bulukumba di Sulawesi Selatan, serta Kabupaten Buton di Sulawesi Tenggara. TR menyampaikan laporan penyelenggaraan pelatihan tersebut.

Pada November 2020, ia juga terlibat dalam evaluasi program dan pembahasan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) 2021 bersama Lembaga Administrasi Negara (LAN) Makassar. Kegiatan tersebut merupakan bagian dari rangkaian evaluasi program dan perencanaan anggaran di lingkungan PPSDM Kemendagri Regional Makassar.

Pada 2022, TR mengemban tugas sebagai Sekretaris BPSDM Kemendagri. Penugasan berikutnya membawanya ke BSKDN Kemendagri, tempat ia kini menjabat Kepala Pusat Strategi Kebijakan Kewilayahan, Kependudukan, dan Pelayanan Publik. Bidang tugas tersebut berkaitan dengan strategi kebijakan pemerintahan dalam urusan kewilayahan, kependudukan, dan pelayanan publik.

Perjalanan kedinasan tersebut berlangsung dalam konteks penyelenggaraan pemerintahan nasional yang terus berkembang. Sejak kemerdekaan, Indonesia dipimpin oleh presiden dengan agenda, kebijakan, dan tantangan yang berbeda pada setiap masa pemerintahan. Pembangunan nasional berjalan melalui rangkaian keputusan dan program yang dilaksanakan oleh lembaga negara serta aparatur pemerintahan.

Dalam pidato kenegaraan pada 16 Agustus 2016 di hadapan Sidang Bersama DPR RI dan DPD RI, Presiden RI ke-7 Joko Widodo menyampaikan penghargaan terhadap kontribusi para presiden terdahulu, yakni Presiden RI ke-1 Soekarno, Presiden RI ke-2 Soeharto, Presiden RI ke-3 B.J. Habibie, Presiden RI ke-4 Abdurrahman Wahid, Presiden RI ke-5 Megawati Soekarnoputri, dan Presiden RI ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono.

Dalam pidato kenegaraan pada 15 Agustus 2025, Presiden RI ke-8 Prabowo Subianto juga menguraikan kontribusi para pemimpin sebelumnya. Presiden RI ke-1 Soekarno dikaitkan dengan pembentukan Republik Indonesia, upaya mempertahankan keutuhan wilayah, dan integrasi Irian Barat ke dalam NKRI. Pada masa Presiden RI ke-2 Soeharto, agenda pemerintahan mencakup pembangunan ekonomi, swasembada pangan, dan industrialisasi.

Presiden RI ke-3 B.J. Habibie memimpin Indonesia ketika negara menghadapi krisis multidimensi pada 1998, termasuk persoalan stabilitas ekonomi dan pengembangan teknologi. Pada masa Presiden RI ke-4 Abdurrahman Wahid, stabilitas nasional serta hubungan antarkelompok masyarakat menjadi bagian dari dinamika pemerintahan. Presiden RI ke-5 Megawati Soekarnoputri memimpin pada masa pemulihan ekonomi dan penguatan kelembagaan negara, termasuk menjelang pelaksanaan pemilihan presiden secara langsung pada 2004.

Pada masa Presiden RI ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono, pemerintah menangani penyelesaian konflik Aceh dan menghadapi krisis keuangan global. Presiden RI ke-7 Joko Widodo menempatkan pembangunan infrastruktur, hilirisasi, dan penanganan pandemi Covid-19 sebagai bagian penting dari agenda nasional. Sementara itu, Presiden RI ke-8 Prabowo Subianto mengangkat ketahanan pangan, pembangunan sumber daya manusia, peningkatan kesejahteraan, dan pencapaian Indonesia Emas 2045 sebagai agenda pembangunan.

Pelaksanaan agenda nasional tersebut melibatkan berbagai unsur pemerintahan. Aparatur sipil negara (ASN) menjalankan tugas sesuai fungsi dan kewenangan masing-masing, mulai dari perencanaan, pelaksanaan program, pengelolaan administrasi dan anggaran, hingga pelayanan kepada masyarakat. Di tingkat pusat maupun daerah, pekerjaan aparatur menjadi bagian dari proses pelaksanaan kebijakan pemerintah.

Nilai dasar ASN

Dalam penyelenggaraan tugas tersebut, nilai dasar ASN BerAKHLAK menjadi pedoman perilaku aparatur. Nilai ini ditetapkan melalui Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2021. BerAKHLAK mencakup tujuh nilai dasar, yaitu Berorientasi Pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, dan Kolaboratif, dengan semboyan “Bangga Melayani Bangsa”.

Berorientasi Pelayanan menekankan pemenuhan kebutuhan masyarakat melalui pelayanan yang sesuai ketentuan. Akuntabel berkaitan dengan tanggung jawab atas pelaksanaan tugas, penggunaan kewenangan, dan pengelolaan sumber daya. Kompeten menekankan penguasaan pengetahuan serta keterampilan yang diperlukan dalam pekerjaan. Harmonis berkaitan dengan penghormatan terhadap perbedaan dan hubungan kerja yang baik.

Loyal berarti memegang teguh Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, serta pemerintahan yang sah sesuai ketentuan. Adaptif berkaitan dengan kemampuan menyesuaikan diri terhadap perubahan. Kolaboratif menekankan kerja sama antarpihak dalam pelaksanaan tugas dan pencapaian tujuan organisasi.

Ketujuh nilai tersebut menjadi bagian dari kerangka perilaku ASN dalam menjalankan tugas pemerintahan. Penerapannya berkaitan dengan tata cara memberikan pelayanan, mempertanggungjawabkan pekerjaan, meningkatkan kompetensi, menjaga hubungan kerja, memegang teguh ketentuan, menyesuaikan diri dengan perubahan, serta membangun kerja sama.

Dalam perjalanan kedinasan TR Fahsul Falah, penugasan di PPSDM Kemendagri Regional Bandung, PPSDM Kemendagri Regional Makassar, Sekretariat BPSDM Kemendagri, dan BSKDN Kemendagri tercatat dalam rentang tugas yang berbeda. Masing-masing berada pada lingkungan kerja dengan ruang lingkup tanggung jawab yang berkaitan dengan pengembangan kompetensi aparatur, administrasi kelembagaan, dan strategi kebijakan pemerintahan.

Indonesia Emas 2045 merupakan sasaran pembangunan jangka panjang yang mencakup berbagai bidang, termasuk sumber daya manusia, perekonomian, tata kelola pemerintahan, dan pelayanan publik. Pencapaiannya melibatkan peran pemerintah pusat, pemerintah daerah, lembaga negara, dunia usaha, dan masyarakat. Dalam lingkup pemerintahan, ASN menjalankan tugas sesuai kedudukan, kewenangan, dan tanggung jawabnya.

Nilai dasar BerAKHLAK menjadi salah satu pedoman bagi ASN dalam melaksanakan tanggung jawab tersebut. Semboyan “Bangga Melayani Bangsa” melekat pada agenda penguatan budaya kerja aparatur, sedangkan pelaksanaan tugas sehari-hari berlangsung melalui prosedur, program, koordinasi, dan pertanggungjawaban sesuai ketentuan. Dalam kerangka pembangunan menuju Indonesia Emas 2045, birokrasi menjadi bagian dari pelaksanaan agenda nasional melalui pekerjaan aparatur di setiap tingkat pemerintahan.

Penulis: Muhammad Subhan

Editor: Supriadi buraerah

INSERT RAKYATMAJALAH DIGITAL · MOBILE EDITION
TR Fahsul Falah — InsertRakyat.com

Literasi

Bilik Elipsis | InsertRakyat.com

Bilik Elipsis

Sastra, sajak, cerita, dan apresiasi karya.

Karya Pilihan

Ruang Sastra