JAKARTA, INSERTRAKYAT.COM — Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian melantik 21 Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama dan dua Pejabat Fungsional di lingkungan Kementerian Dalam Negeri, Senin (5/10/2026).
Pelantikan berlangsung di Gedung Sasana Bhakti Praja, Kantor Pusat Kementerian Dalam Negeri, Jakarta, dan menjadi bagian dari keberlangsungan pelaksanaan tugas serta fungsi organisasi.
Tito mengatakan pelantikan pejabat merupakan hal yang lazim dalam organisasi birokrasi pemerintahan. Pengisian jabatan, rotasi, penyegaran, dan promosi dilakukan sesuai dinamika serta kebutuhan organisasi.
“Ada rotasi di eselon yang sama, juga untuk penyegaran, karena enggak mungkin berlama-lama betul di satu tempat. Kemudian itu enggak sehat juga buat organisasi. Kemudian kedua, ada juga yang naik promosi dari eselon III ke eselon II,” kata Tito.
Menurut Tito, proses pelantikan dilakukan setelah melalui penilaian dan pengamatan terhadap kinerja masing-masing pejabat. Ia mengatakan telah mengenal sejumlah pejabat selama menjabat sebagai Mendagri, termasuk karakter, kelebihan, dan kekurangan mereka.
“Ada yang [kinerja] bagus, saya juga enggak akan segan-segan, yang muda-muda juga tampil. Sebaliknya yang senior-senior, jangan kemudian merasa bahwa karena senior, itu enggak akan mungkin diganti, atau tetap bertahan di jabatan itu,” ujarnya.
Tito mengatakan rotasi diperlukan untuk menjaga kinerja sekaligus memberikan penyegaran bagi pejabat dan organisasi. Menurutnya, pejabat yang terlalu lama berada dalam satu jabatan dapat mengalami penurunan semangat dan kinerja sehingga perlu menghadapi lingkungan serta tantangan baru.
“Saya percaya bahwa Saudara akan melaksanakan tugas yang sebaik-baiknya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan,” imbuhnya.
Mendagri juga meminta pejabat yang dilantik menjalankan amanah dan tugas yang diberikan. Menurut Tito, setiap proses dalam organisasi perlu diterima secara positif, termasuk oleh pejabat yang belum memperoleh kesempatan atau mengalami perubahan penugasan.
“Selamat bagi rekan-rekan yang mendapatkan promosi dan mendapatkan amanah di tempat yang baru. Bagi rekan-rekan yang belum mendapatkan kesempatan, ada waktunya. Setiap masa, setiap jabatan, juga enggak akan mungkin akan selamanya. Pasti ada ujungnya, ada juga akhirnya,” tandasnya.
Lengkapnya, sebanyak 21 pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang dilantik menempati sejumlah jabatan di Sekretariat Jenderal, Inspektorat Jenderal, Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan, Direktorat Jenderal Otonomi Daerah, Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah, Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa, Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah, Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri, serta Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia.
Sri Purwaningsih dilantik sebagai Kepala Biro Organisasi dan Tatalaksana pada Sekretariat Jenderal. Andi Bataralifu sebagai Sekretaris Inspektorat Jenderal, Yudia Ramli sebagai Inspektur IV pada Inspektorat Jenderal, dan Dwi Budi Wahyuningsih sebagai Inspektur Khusus pada Inspektorat Jenderal.
Hani Syopiar Rustam dilantik sebagai Sekretaris Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan, Sri Handoko Taruna sebagai Direktur Toponimi dan Batas Daerah, serta Thephilus Lukas Ayomi sebagai Direktur Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat.
Murtono dilantik sebagai Sekretaris Direktorat Jenderal Otonomi Daerah dan Mohammad Noval sebagai Direktur Evaluasi Kinerja dan Peningkatan Kapasitas Daerah. Heriyandi Roni menjadi Direktur Sinkronisasi Urusan Pemerintahan Daerah I pada Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah.
Indra Gunawan dilantik sebagai Sekretaris Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa, Aferi Syamsidar sebagai Direktur Pengembangan Kapasitas Pemerintahan Desa, Data, dan Evaluasi Perkembangan Desa, serta Maharina Desimaria sebagai Kepala Balai Besar Pemerintahan Desa di Malang.
Di lingkungan Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Dian Andy Permana dilantik sebagai Sekretaris Direktorat Jenderal. Handayani Ningrum sebagai Direktur Integrasi Data Kependudukan Daerah dan Irvan Amirullah sebagai Direktur Integrasi Data Kependudukan Nasional.
Ihsan Dirgahayu dilantik sebagai Direktur Badan Usaha Milik Daerah, Badan Layanan Umum Daerah, dan Barang Milik Daerah pada Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah.
Sementara itu, Sarjayadi dilantik sebagai Kepala Pusat Strategi Kebijakan Pembangunan, Keuangan Daerah dan Desa pada Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri. Moh Zain Afif sebagai Kepala Pusat Standarisasi dan Sertifikasi, Sugiarto sebagai Kepala Balai Besar Pengembangan Kompetensi Aparatur Pemerintahan Dalam Negeri I, dan Asep Setiadi sebagai Kepala Balai Besar Pengembangan Kompetensi Aparatur Pemerintahan Dalam Negeri IV pada Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia.
Dua pejabat fungsional yang dilantik adalah Bachril Bakri sebagai Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Ahli Utama pada Kemendagri dan Raziras Rahmadillah sebagai Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Ahli Madya pada Inspektorat Jenderal.
Penulis: Syamsul Bahri
Editor : Supriadi Buraerah
