SIKKA, INSERTRAKYAT.com — Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming meninjau langsung penanganan dampak gempa di Kabupaten Sikka, Nusa Tenggara Timur, Kamis (20/8/2026).

Kunjungan dilakukan ke sejumlah fasilitas publik, sekolah, rumah sakit, pelabuhan, tempat ibadah, dan posko pengungsian.

Wapres memastikan keselamatan warga, pemenuhan kebutuhan dasar, serta keberlangsungan layanan publik menjadi perhatian pemerintah selama masa tanggap darurat.

Di Stadion Gelora Samador, Maumere, Wapres berdialog dengan warga yang mengungsi akibat gempa.

Ia menanyakan kebutuhan warga sekaligus kondisi kelompok rentan, termasuk ibu hamil, ibu menyusui, lansia, penyandang disabilitas, dan anak-anak.

“Keselamatan masyarakat adalah yang utama. Karena itu, seluruh langkah penanganan darurat harus memprioritaskan keselamatan dan pemenuhan kebutuhan mendesak masyarakat,” ujar Gibran.

Wapres Tinjau Dampak Gempa NTT, Pastikan Warga Terlindungi.
Wapres Tinjau Dampak Gempa NTT, Pastikan Warga Terlindungi.

Wapres meminta bantuan menjangkau seluruh warga terdampak, termasuk masyarakat yang tinggal di wilayah sulit diakses seperti permukiman pegunungan.

Kebutuhan makanan, air bersih, toilet, obat-obatan, layanan kesehatan, dan kebutuhan mendesak lainnya harus tersedia.

Gibran juga meminta pemerintah daerah dan Forkopimda turun langsung memastikan penanganan berjalan di lapangan.

Baca Juga :  Membawa (Kembali) Sastrawan Masuk ke Sekolah

Setiap kendala diminta segera diidentifikasi dan diselesaikan dengan penanggung jawab serta target waktu yang jelas.

“Saya meminta seluruh kepala daerah dan Forkopimda turun langsung ke lapangan, memastikan setiap instruksi benar-benar terlaksana tanpa sekat birokrasi,” tegasnya.

Pendidikan Tetap Berjalan

Wapres Tinjau Dampak Gempa NTT, Pastikan Warga Terlindungi
Wapres saat melihat fasilitas pendidikan di NNT. (20/8/2028).

Perhatian Wapres juga menyasar keberlangsungan pendidikan anak-anak terdampak gempa.

Di SD Inpres LXXVI Wairklau, Gibran melihat kondisi sekolah yang sekaligus digunakan sebagai posko pengungsian.

Ia menanyakan kondisi anak-anak kepada warga dan memastikan mereka mendapatkan makanan serta berada dalam keadaan aman.

“Anaknya sudah makan?” tanya Gibran kepada warga.

Wapres juga menyerahkan peralatan bayi kepada salah seorang ibu di lokasi pengungsian.

Kondisi sekolah menjadi perhatian karena fasilitas pendidikan harus kembali digunakan secara aman setelah situasi memungkinkan.

Pemerintah juga memastikan fasilitas pendidikan yang terdampak bencana masuk dalam proses pemulihan.

Cek Pelabuhan, Gereja, dan Rumah Sakit

Wapres Tinjau Dampak Gempa NTT, Pastikan Warga Terlindungi
Wapres Gibran saat tinjau pelabuhan di NTT (20/8/2026).

Wapres kemudian meninjau Pelabuhan Laurentius Say untuk melihat kondisi fasilitas serta aktivitas pelayanan.

General Manager Pelindo Cabang Maumere Angga Adi Prebawa menjelaskan operasional pelabuhan masih berjalan untuk pelayanan logistik dan angkutan penumpang.

Baca Juga :  Mendagri Tito Karnavian Ajak Pemda Dukung Program Tiga Juta Rumah

Peninjauan berlanjut ke Gereja Santa Maria Magdalena Nangahure.

Gereja Santa Maria Magdalena Nangahure.
Wapres saat di Gereja Santa Maria Magdalena Nangahure.(20/8/2026)

Gibran meminta perbaikan dilakukan agar masyarakat dapat kembali beribadah di tempat yang aman dan layak.

Di RSUD Dr. T.C. Hillers Sikka, Wapres memeriksa sejumlah fasilitas kesehatan, termasuk ruang ICU dan posko pelayanan.

Ia menemukan kondisi fasilitas yang belum memadai, termasuk ventilator yang mengalami kerusakan.

“Enggak proper. Ventilatornya rusak,” ujar Gibran saat melihat kondisi ruang ICU.

Gereja Santa Maria Magdalena Nangahure.
Wapres saat di RS, menyempatkan berinteraksi dengan masyarakat dan bayi yang lahir di tengah Gempa NTT (20/8/2026).

Wapres meminta pasien yang membutuhkan layanan lanjutan segera dirujuk ke rumah sakit dengan kemampuan pelayanan lebih tinggi.

Ia juga meminta fasilitas posko kesehatan ditingkatkan dan pembangunan rumah sakit lapangan dipercepat.

Sejumlah posko pelayanan direncanakan terintegrasi dalam satu area agar pelayanan kesehatan lebih terkoordinasi.

Warga Diminta Tetap di Posko

Wapres Gibran berinteraksi dengan masyarakat di posko pengungsian. (20/8/2026).

Di hadapan para pengungsi, Wapres meminta warga tidak segera kembali ke rumah yang mengalami kerusakan.

Imbauan itu disampaikan karena potensi gempa susulan masih perlu diwaspadai.

“Di sini dulu sampai semuanya pulih. Kita hari ini kunjungin sekolah, gereja, tadi rumah sakit. Nanti kita perbaiki semuanya,” kata Gibran.

Baca Juga :  PN Pekanbaru Gelar Sidang Perdana Terdakwa Abdul Wahid Eks Gubernur Riau

Ia juga menyampaikan permohonan maaf atas berbagai kekurangan yang masih terjadi dalam penanganan di lapangan.

Menurut Wapres, pemerintah akan terus menangani masa tanggap darurat sekaligus menyiapkan pemulihan pascabencana.

“Masyarakat NTT tidak sendirian. Negara hadir dan akan terus bersama masyarakat,” tegasnya.

Wapres Tinjau Dampak Gempa NTT, Pastikan Warga Terlindungi
Atraksi Mahasiswa UI untuk pemulihan psikologi Masyarakat di NTT (20/8/2026).

Dalam kunjungan tersebut, mahasiswa Fakultas Psikologi Universitas Indonesia turut memberikan pendampingan psikososial kepada anak-anak pengungsi.

Anak-anak diajak bermain, bernyanyi, dan mengikuti kegiatan sederhana untuk membantu menciptakan suasana lebih nyaman.

Rangkaian peninjauan tersebut memperlihatkan cakupan penanganan yang menyentuh kebutuhan langsung masyarakat.

Mulai dari keselamatan pengungsi, pendidikan, kesehatan, tempat ibadah, hingga konektivitas pelabuhan menjadi perhatian dalam proses pemulihan.

Dalam kunjungan itu, Wapres didampingi Menko PMK Pratikno, Kepala BNPB Suharyanto, Gubernur NTT Emanuel Melkiades Laka Lena, Pangdam IX/Udayana Piek Budyakto, Kapolda NTT Rudi Darmoko, dan Bupati Sikka Juventus Prima Yoris Kago.

Penulis : Arif/Syamsul

Editor  : Zamroni

INSERT RAKYATMAJALAH DIGITAL
FEATURE STORY

Birokrasi · Aparatur · Indonesia 2045

BerAKHLAK Menjiwai Birokrasi TR Fahsul Falah Menuju Indonesia Emas 2045

Perjalanan kedinasan di lingkungan Kementerian Dalam Negeri, pengembangan kompetensi aparatur, dan nilai dasar ASN dalam kerangka pembangunan nasional.

Cerita TR · Perjalanan Kedinasan

InsertRakyat.com — TR Fahsul Falah menjalani tiga penugasan di lingkungan Kementerian Dalam Negeri sepanjang 2018–2022, mulai dari Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia (PPSDM) Kemendagri Regional Bandung, PPSDM Kemendagri Regional Makassar, hingga Sekretariat Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Kemendagri. Perjalanan kedinasannya kemudian berlanjut ke bidang strategi kebijakan. Saat ini, Oktober 2026, ia menjabat Kepala Pusat Strategi Kebijakan Kewilayahan, Kependudukan, dan Pelayanan Publik pada Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) Kemendagri.

Pada 2018–2020, TR bertugas sebagai Kepala Bidang Pengembangan Kompetensi Jabatan Fungsional, Pelaksana, Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah, DPRD, dan Lurah di PPSDM Kemendagri Regional Bandung. Pada 2019, ia mengikuti Training of Facilitator untuk Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil dengan Agenda ANEKA. Pada tahun yang sama, ia juga mengikuti pelatihan untuk PNS yang beralih melalui mekanisme inpassing ke jabatan fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah.

Pada 2020, TR mendapat penugasan sebagai Kepala PPSDM Kemendagri Regional Makassar. Wilayah kerja lembaga tersebut mencakup sepuluh provinsi, yakni Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Utara, Sulawesi Barat, Gorontalo, Maluku, Maluku Utara, Papua, dan Papua Barat.

Salah satu kegiatan pada masa penugasan itu ialah Pelatihan Kepemimpinan Administrator Angkatan III yang berlangsung pada 15 September hingga 18 Desember 2020 dengan metode blended learning. Pesertanya berasal dari Kabupaten Bone, Bantaeng, dan Bulukumba di Sulawesi Selatan, serta Kabupaten Buton di Sulawesi Tenggara. TR menyampaikan laporan penyelenggaraan pelatihan tersebut.

Pada November 2020, ia juga terlibat dalam evaluasi program dan pembahasan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) 2021 bersama Lembaga Administrasi Negara (LAN) Makassar. Kegiatan tersebut merupakan bagian dari rangkaian evaluasi program dan perencanaan anggaran di lingkungan PPSDM Kemendagri Regional Makassar.

Pada 2022, TR mengemban tugas sebagai Sekretaris BPSDM Kemendagri. Penugasan berikutnya membawanya ke BSKDN Kemendagri, tempat ia kini menjabat Kepala Pusat Strategi Kebijakan Kewilayahan, Kependudukan, dan Pelayanan Publik. Bidang tugas tersebut berkaitan dengan strategi kebijakan pemerintahan dalam urusan kewilayahan, kependudukan, dan pelayanan publik.

Perjalanan kedinasan tersebut berlangsung dalam konteks penyelenggaraan pemerintahan nasional yang terus berkembang. Sejak kemerdekaan, Indonesia dipimpin oleh presiden dengan agenda, kebijakan, dan tantangan yang berbeda pada setiap masa pemerintahan. Pembangunan nasional berjalan melalui rangkaian keputusan dan program yang dilaksanakan oleh lembaga negara serta aparatur pemerintahan.

Dalam pidato kenegaraan pada 16 Agustus 2016 di hadapan Sidang Bersama DPR RI dan DPD RI, Presiden RI ke-7 Joko Widodo menyampaikan penghargaan terhadap kontribusi para presiden terdahulu, yakni Presiden RI ke-1 Soekarno, Presiden RI ke-2 Soeharto, Presiden RI ke-3 B.J. Habibie, Presiden RI ke-4 Abdurrahman Wahid, Presiden RI ke-5 Megawati Soekarnoputri, dan Presiden RI ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono.

Dalam pidato kenegaraan pada 15 Agustus 2025, Presiden RI ke-8 Prabowo Subianto juga menguraikan kontribusi para pemimpin sebelumnya. Presiden RI ke-1 Soekarno dikaitkan dengan pembentukan Republik Indonesia, upaya mempertahankan keutuhan wilayah, dan integrasi Irian Barat ke dalam NKRI. Pada masa Presiden RI ke-2 Soeharto, agenda pemerintahan mencakup pembangunan ekonomi, swasembada pangan, dan industrialisasi.

Presiden RI ke-3 B.J. Habibie memimpin Indonesia ketika negara menghadapi krisis multidimensi pada 1998, termasuk persoalan stabilitas ekonomi dan pengembangan teknologi. Pada masa Presiden RI ke-4 Abdurrahman Wahid, stabilitas nasional serta hubungan antarkelompok masyarakat menjadi bagian dari dinamika pemerintahan. Presiden RI ke-5 Megawati Soekarnoputri memimpin pada masa pemulihan ekonomi dan penguatan kelembagaan negara, termasuk menjelang pelaksanaan pemilihan presiden secara langsung pada 2004.

Pada masa Presiden RI ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono, pemerintah menangani penyelesaian konflik Aceh dan menghadapi krisis keuangan global. Presiden RI ke-7 Joko Widodo menempatkan pembangunan infrastruktur, hilirisasi, dan penanganan pandemi Covid-19 sebagai bagian penting dari agenda nasional. Sementara itu, Presiden RI ke-8 Prabowo Subianto mengangkat ketahanan pangan, pembangunan sumber daya manusia, peningkatan kesejahteraan, dan pencapaian Indonesia Emas 2045 sebagai agenda pembangunan.

Pelaksanaan agenda nasional tersebut melibatkan berbagai unsur pemerintahan. Aparatur sipil negara (ASN) menjalankan tugas sesuai fungsi dan kewenangan masing-masing, mulai dari perencanaan, pelaksanaan program, pengelolaan administrasi dan anggaran, hingga pelayanan kepada masyarakat. Di tingkat pusat maupun daerah, pekerjaan aparatur menjadi bagian dari proses pelaksanaan kebijakan pemerintah.

Nilai dasar ASN

Dalam penyelenggaraan tugas tersebut, nilai dasar ASN BerAKHLAK menjadi pedoman perilaku aparatur. Nilai ini ditetapkan melalui Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2021. BerAKHLAK mencakup tujuh nilai dasar, yaitu Berorientasi Pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, dan Kolaboratif, dengan semboyan “Bangga Melayani Bangsa”.

Berorientasi Pelayanan menekankan pemenuhan kebutuhan masyarakat melalui pelayanan yang sesuai ketentuan. Akuntabel berkaitan dengan tanggung jawab atas pelaksanaan tugas, penggunaan kewenangan, dan pengelolaan sumber daya. Kompeten menekankan penguasaan pengetahuan serta keterampilan yang diperlukan dalam pekerjaan. Harmonis berkaitan dengan penghormatan terhadap perbedaan dan hubungan kerja yang baik.

Loyal berarti memegang teguh Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, serta pemerintahan yang sah sesuai ketentuan. Adaptif berkaitan dengan kemampuan menyesuaikan diri terhadap perubahan. Kolaboratif menekankan kerja sama antarpihak dalam pelaksanaan tugas dan pencapaian tujuan organisasi.

Ketujuh nilai tersebut menjadi bagian dari kerangka perilaku ASN dalam menjalankan tugas pemerintahan. Penerapannya berkaitan dengan tata cara memberikan pelayanan, mempertanggungjawabkan pekerjaan, meningkatkan kompetensi, menjaga hubungan kerja, memegang teguh ketentuan, menyesuaikan diri dengan perubahan, serta membangun kerja sama.

Dalam perjalanan kedinasan TR Fahsul Falah, penugasan di PPSDM Kemendagri Regional Bandung, PPSDM Kemendagri Regional Makassar, Sekretariat BPSDM Kemendagri, dan BSKDN Kemendagri tercatat dalam rentang tugas yang berbeda. Masing-masing berada pada lingkungan kerja dengan ruang lingkup tanggung jawab yang berkaitan dengan pengembangan kompetensi aparatur, administrasi kelembagaan, dan strategi kebijakan pemerintahan.

Indonesia Emas 2045 merupakan sasaran pembangunan jangka panjang yang mencakup berbagai bidang, termasuk sumber daya manusia, perekonomian, tata kelola pemerintahan, dan pelayanan publik. Pencapaiannya melibatkan peran pemerintah pusat, pemerintah daerah, lembaga negara, dunia usaha, dan masyarakat. Dalam lingkup pemerintahan, ASN menjalankan tugas sesuai kedudukan, kewenangan, dan tanggung jawabnya.

Nilai dasar BerAKHLAK menjadi salah satu pedoman bagi ASN dalam melaksanakan tanggung jawab tersebut. Semboyan “Bangga Melayani Bangsa” melekat pada agenda penguatan budaya kerja aparatur, sedangkan pelaksanaan tugas sehari-hari berlangsung melalui prosedur, program, koordinasi, dan pertanggungjawaban sesuai ketentuan. Dalam kerangka pembangunan menuju Indonesia Emas 2045, birokrasi menjadi bagian dari pelaksanaan agenda nasional melalui pekerjaan aparatur di setiap tingkat pemerintahan.

Penulis: Muhammad Subhan

Editor: Supriadi buraerah

INSERT RAKYATMAJALAH DIGITAL · MOBILE EDITION
TR Fahsul Falah — InsertRakyat.com

Literasi

Bilik Elipsis | InsertRakyat.com

Bilik Elipsis

Sastra, sajak, cerita, dan apresiasi karya.

Karya Pilihan

Ruang Sastra