Tepung Singkong untuk Karhutla, Inovasi Menuju Indonesia Emas

PEKANBARU, INSERTRAKYAT.com — Presiden Prabowo Subianto meminta inovasi tepung berbahan singkong yang dapat membantu meredam api dikembangkan dan diproduksi dalam skala besar sebagai salah satu alternatif penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Indonesia.

Pembahasan mengenai inovasi tersebut berlangsung dalam rapat penanganan karhutla di Posko Aju Provinsi Riau, Pekanbaru, Senin (24/8/2026). Dalam rapat itu, Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo menjelaskan kepada Presiden mengenai penggunaan bahan berbentuk tepung untuk membantu meredam api, terutama pada tahap awal kebakaran.

“Jadi tepung bisa meredam api, ya?” tanya Presiden Prabowo.

Kapolri menjelaskan bahan tersebut dapat membantu meredam api. Namun, pemanfaatannya pada kebakaran dengan skala lebih besar masih bergantung pada ketersediaan bahan dan membutuhkan pengembangan lebih lanjut.

Bahan tersebut berasal dari singkong dan merupakan hasil temuan atau riset anggota kepolisian di wilayah Lubuklinggau. Kapasitas produksinya saat ini masih terbatas.

Dalam pemaparan rapat, bahan itu telah disampaikan kepada pihak terkait, termasuk Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), untuk melihat kemungkinan pemanfaatannya dalam penanganan kebakaran.

Selain dalam bentuk tepung, bahan tersebut dapat diaplikasikan melalui metode penyemprotan. Penggunaannya diklaim dapat membantu menghambat penyebaran api pada area dengan panas tinggi.

Presiden Prabowo kemudian menanyakan kemampuan bahan tersebut apabila digunakan menghadapi kebakaran dengan skala lebih besar.

Dalam pembahasan tersebut dijelaskan bahwa efektivitasnya masih membutuhkan pengembangan dan pengujian teknis. Pengujian diperlukan untuk mengetahui kemampuan, batas penggunaan, serta tingkat efektivitas bahan dalam berbagai kondisi kebakaran.

Setelah mendengar pemaparan itu, Prabowo meminta inovasi tepung berbahan singkong tersebut dikembangkan dan diproduksi dalam skala besar.

“Coba diproduksi dalam skala besar, ya. Ajukan biaya untuk produksinya,” ujar Prabowo yang juga menantu Presiden kedua RI, Soeharto. “Menarik sekali, ini,” ucapnya lagi (Prabowo-red).

Mantan petinggi tentara ini kemudian mengaitkan penggunaan bahan tersebut dengan metode pemadaman melalui udara yang selama ini digunakan untuk menjangkau titik api yang sulit ditangani dari darat.

“Berarti yang kita water bombing bukan water bombing, ya? Ubi bombing,” kata Prabowo.

Pernyataan petinggi Partai Gerindra itu muncul dalam konteks pembahasan mengenai kemungkinan pemanfaatan bahan berbasis singkong sebagai salah satu alternatif dalam penanganan karhutla.

Namun, tepung singkong tersebut masih berada dalam tahap pengembangan. Klaim mengenai kemampuannya menangani kebakaran berskala sedang maupun besar belum dapat dipastikan tanpa pengujian teknis lebih lanjut.

Pembahasan mengenai inovasi tersebut berlangsung ketika pemerintah masih menangani karhutla di sejumlah wilayah Indonesia, termasuk Riau, Sumatera Selatan, Kalimantan Barat, dan Kalimantan Tengah.

Di Riau, Kepala Pelaksana BPBD Riau M. Edy Afrizal melaporkan sekitar 900 hektare lahan masih terbakar hingga Senin (24/8/2026).

Sejak Januari hingga 23 Agustus 2026, tercatat 10.514 hotspot di Riau. Dari jumlah tersebut, 521 titik dinyatakan terbakar dengan total luas mencapai 16.277,50 hektare.

Saat rapat berlangsung, api masih tersebar di tujuh titik pada empat kabupaten dengan luas sekitar 900 hektare.

Pemerintah memadukan pemadaman melalui operasi darat dan udara, pengendalian kawasan gambut, penyediaan sumber air, serta penegakan hukum.

Pangdam XIX/Tuanku Tambusai Mayjen TNI Dr. Agus Hadi Waluyo mengatakan kondisi lahan yang lebih kering membuat penanganan tidak cukup hanya mengandalkan pasukan darat.

“Tindakan efektif dengan melakukan IMC karena kadar tanah di Riau tahun ini lebih kering. Titik yang tidak terjangkau pasukan darat dibantu dengan helikopter water bombing untuk memutus luasan kebakaran,” ujar Agus Hadi Waluyo.

Dukungan udara diperkuat melalui rencana penambahan helikopter water bombing untuk menjangkau titik api yang sulit ditembus personel dan peralatan dari darat.

Untuk kawasan gambut, pemerintah menyiapkan pembangunan sekat kanal selebar 5–7 meter. Sebanyak 15 unit ekskavator dikerahkan untuk mendukung pekerjaan tersebut.

Selain itu, 500 sumur bor disiapkan sebagai sumber air. Pemerintah juga menyiapkan 700 tabung oksigen dan dua helikopter water bombing.

Pencegahan Karhutla Harus Berjalan Bersamaan

Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian menilai pencegahan karhutla di Riau berjalan melalui pelibatan berbagai pihak, termasuk perusahaan perkebunan kelapa sawit.

Pemerintah daerah bersama Forkopimda telah mengumpulkan perusahaan perkebunan untuk mencegah pembakaran lahan. Upaya tersebut juga melibatkan aparat serta pemerintah hingga tingkat kecamatan dan desa.

Tito meminta langkah pencegahan tidak dikendurkan meskipun luasan lahan terbakar berhasil ditekan.

“Saran kami memang langkah ini terus dilanjutkan sambil, untuk mencegah jangan sampai ada pembakaran baru, jangan sampai kendor. Karena ini kan panasnya masih berlanjut,” kata Tito.

Menurutnya, pencegahan harus tetap dilakukan setelah sekitar 900 hektare lahan yang masih terbakar berhasil ditangani.

“Mungkin meskipun nanti 900 hektare sudah selesai, terus saja apa namanya itu, tidak kendor pencegahannya,” ujarnya.

Pencegahan Karhutla Diperkuat di Sumatera Selatan

Di Sumatera Selatan, Tito juga menekankan pentingnya peran pemerintah daerah dalam memperkuat pencegahan karhutla dengan melibatkan jajaran hingga tingkat desa.

Penjelasan itu disampaikan Tito dalam Rapat Satgas Karhutla Provinsi Sumatera Selatan di Posko Utama Satgas Karhutla Provinsi Sumatera Selatan, Kota Palembang, Senin (24/8/2026).

Rapat tersebut dipimpin langsung Presiden Prabowo. Forum itu berlangsung setelah Mendagri mengikuti Rapat Internal Karhutla bersama Presiden di Posko Aju, Kota Pekanbaru, Riau.

Menurut Tito, pencegahan juga perlu melibatkan jajaran Kepolisian dan TNI yang memiliki jaringan teritorial hingga tingkat desa. Upaya tersebut dilakukan dengan memberikan pemahaman kepada masyarakat, termasuk pihak yang kerap disuruh melakukan pembakaran.

“Nah, ini dikumpulkan, di-move sedikit, di-bluffing, supaya mereka mentaati, kalau enggak, akan dilakukan pendekatan hukum yang tegas. Kami kira demikian,” ujar Mendagri.

Tito menegaskan penanganan karhutla tidak cukup hanya berfokus pada pemadaman titik api yang sudah muncul. Langkah tersebut harus berjalan bersamaan dengan pencegahan agar kebakaran baru tidak terjadi.

“Ini sambil yang 1.900 hektare dikeroyok rame-rame untuk dipadamkan, paralel dengan itu karena ini seperti kami sampaikan di Pekanbaru tadi, kemarau yang cukup lumayan panjang, Pak, jadi jangan sampai terjadi pembakaran baru,” jelasnya di hadapan Presiden.

Penanganan Karhutla Kalimantan

Penanganan karhutla juga menjadi perhatian pemerintah di Kalimantan.

Pada Sabtu (22/8/2026), Presiden Prabowo didampingi Mendagri Muhammad Tito Karnavian meninjau langsung penanganan karhutla di Desa Limbung, Kabupaten Kubu Raya, Kalimantan Barat.

Peninjauan dilakukan setelah Presiden memimpin rapat terbatas terkait penanganan karhutla di Pangkalan TNI AU Supadio.

Dalam pengantarnya pada rapat terbatas, Presiden Prabowo menegaskan kedatangannya ke Kalimantan Barat bertujuan melihat langsung kondisi di lapangan sekaligus memperoleh laporan mengenai situasi terkini.

“Saya datang untuk melihat keadaan setempat yang nyata. Sekarang saya minta siapa yang bisa kasih saya presentasi tentang situasi,” ujar Presiden.

Setibanya di lokasi, Presiden Prabowo menyusuri area terdampak kebakaran untuk melihat kondisi lahan sekaligus proses pemadaman yang dilakukan petugas gabungan.

Presiden juga memberikan arahan kepada para menteri dan jajaran terkait mengenai pentingnya penanganan secara cepat dan terkoordinasi.

Dalam kesempatan tersebut, Presiden menyapa para petugas yang tengah melakukan pemadaman dan berinteraksi dengan sejumlah warga di sekitar lokasi untuk melihat kondisi masyarakat di wilayah terdampak.

Setelah dari Kalimantan Barat, Presiden Prabowo melanjutkan kunjungan ke Palangka Raya, Kalimantan Tengah, untuk membahas penguatan penanganan karhutla.

Kalteng Catat 19.992 Hotspot

Setibanya di Palangka Raya, Presiden Prabowo memimpin rapat bersama jajaran terkait di Posko Aju Penanganan Kebakaran Hutan dan Lahan Kalteng yang berada di kawasan Bandara Tjilik Riwut.

Kepala Pelaksana BPBPK Provinsi Kalteng Ahmad Toyib melaporkan bahwa sepanjang 1 Januari hingga 22 Agustus 2026 terdapat 19.992 titik panas atau hotspot.

Pada periode yang sama, tercatat 1.639 kejadian karhutla dengan luas lahan yang telah ditangani mencapai 4.499,21 hektare.

“Data ini berdasarkan laporan harian dari 14 kabupaten/kota se-Kalimantan Tengah yang setiap hari kami himpun di Pusdalops Satgas Karhutla Provinsi Kalimantan Tengah,” ujar Ahmad Toyib.

Berdasarkan analisis satelit Kementerian Kehutanan, luas karhutla di Kalteng mencapai 7.634,46 hektare dan menempatkan provinsi tersebut pada urutan kesembilan secara nasional.

Sebanyak 13 kabupaten/kota juga telah menetapkan status siaga darurat bencana karhutla.

Penanganan di lapangan melibatkan sekitar 10.700 personel dari berbagai unsur, mulai dari BPBD, Dinas Kehutanan, pemadam kebakaran, TNI, Polri, Manggala Agni, Masyarakat Peduli Api, hingga unsur masyarakat lainnya.

Dalam rapat itu, Presiden Prabowo menggali kebutuhan tambahan untuk memperkuat operasi pemadaman.

Terkait dukungan helikopter water bombing, Ahmad Toyib menyampaikan bahwa saat ini empat unit telah beroperasi, tetapi Kalteng masih membutuhkan tambahan armada.

“Mohon izin penambahan kalau bisa 2 sampai 3 unit lagi Bapak Presiden,” ujar Ahmad Toyib.

Presiden juga menanyakan kebutuhan pompa air untuk mendukung pemadaman dari darat. Ahmad Toyib menyampaikan Kalteng masih membutuhkan sekitar 100 hingga 200 unit tambahan.

Presiden Prabowo kemudian mengambil langkah tindak lanjut untuk memenuhi kebutuhan tersebut, termasuk melakukan komunikasi melalui sambungan telepon di tengah rapat.

Penegakan Hukum Karhutla di Riau

Penanganan karhutla juga dilakukan melalui jalur penegakan hukum.

Kapolda Riau Irjen Pol. Herry Heryawan melaporkan terdapat 94 laporan polisi dengan 106 tersangka sepanjang 2025 hingga 2026.

Khusus pada 2026, polisi menangani 33 laporan dengan 36 tersangka. Luas lahan yang terbakar dalam perkara tersebut mencapai 806,57 hektare.

Aparat juga diarahkan mencegah pembakaran lahan serta menindak korporasi yang terbukti melanggar. Sanksi terhadap perusahaan dapat mencakup pencabutan izin sesuai ketentuan yang berlaku.

Tepung Singkong dan Tantangan Indonesia Emas 2045

Kemunculan inovasi tepung berbahan singkong menunjukkan bagaimana persoalan lingkungan dapat bertemu dengan potensi inovasi sumber daya manusia.

Namun, inovasi yang akan digunakan untuk kepentingan publik tidak cukup hanya berdasarkan klaim. Setiap teknologi membutuhkan pembuktian, pengujian teknis, standar keselamatan, serta evaluasi efektivitas.

Hal itu menjadi penting ketika Indonesia menyiapkan diri menuju Indonesia Emas 2045. Bonus demografi dan target pertumbuhan ekonomi membutuhkan sumber daya manusia yang tidak hanya produktif, tetapi juga mampu menghasilkan inovasi yang dapat menjawab persoalan nyata.

Karhutla bukan sekadar persoalan memadamkan api. Persoalan tersebut berkaitan dengan perlindungan lingkungan, kesehatan masyarakat, ekonomi daerah, tata kelola lahan, serta penegakan hukum.

Karena itu, inovasi tepung berbahan singkong perlu berjalan bersama strategi yang lebih luas, mulai dari pencegahan pembakaran, pengelolaan lahan dan gambut, kesiapan personel serta peralatan, pemadaman cepat, hingga penegakan hukum.

Rapat yang dipimpin Presiden Prabowo di Posko Aju Provinsi Riau turut dihadiri Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto, Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo, Kepala BIN Muhammad Herindra, Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya, serta pejabat terkait.

Rapat berakhir sekitar pukul 12.00 WIB. Penanganan karhutla diarahkan melalui dua jalur yang berjalan bersamaan, yakni memadamkan api yang masih membakar lahan dan mencegah munculnya titik kebakaran baru.

Tepung berbahan singkong menjadi salah satu alternatif yang diminta Presiden Prabowo untuk dikembangkan. Meski demikian, efektivitasnya sebagai metode pemadaman kebakaran masih harus dibuktikan melalui pengujian teknis sebelum dapat digunakan secara luas.

Di tengah perjalanan menuju Indonesia Emas 2045, tantangan karhutla menunjukkan bahwa kemajuan bangsa tidak hanya diukur dari pertumbuhan ekonomi. Kemajuan juga ditentukan oleh kemampuan mengelola kekayaan alam, melahirkan inovasi, menjaga lingkungan, serta memastikan teknologi benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat.

Indonesia Emas 2045 dan Tantangan Mengelola Kekayaan Nusantara

Indonesia memiliki kekayaan alam yang besar sekaligus sumber daya manusia yang terus melahirkan berbagai inovasi. Untuk kemampuan mengelola kekayaan alam dan mengembangkan inovasi menjadi bagian pekerjaan rumah (PR-Besar) dari perjalanan bangsa menuju kedaulatan, keadilan, dan kemakmuran.

Berbicara tentang Indonesia memang tidak cukup dibahas dalam satu malam. Negara kepulauan dari Sabang sampai Merauke ini memiliki bentang alam, sumber daya, serta persoalan pembangunan yang sangat beragam. Salah satu bagian dari perjalanan tersebut adalah bagaimana Indonesia menyongsong visi Indonesia Emas 2045.

Kehidupan demokrasi dan dinamika sosial masyarakat di berbagai daerah Indonesia memiliki karakter yang beragam. Perbedaan tersebut tumbuh dalam wilayah yang tersebar di 38 provinsi, dari Sabang hingga Merauke.

Sebanyak 38 provinsi tersebut tersebar di berbagai pulau besar di Nusantara. Setiap provinsi memiliki pemerintahan daerah dengan ibu kota sebagai pusat administrasi pemerintahan.

38 Provinsi dari Sabang hingga Merauke

Di Pulau Sumatra terdapat sepuluh provinsi dengan ibu kota masing-masing, yakni Lampung dengan ibu kota Bandar Lampung, Kepulauan Riau dengan ibu kota Tanjungpinang, Jambi dengan ibu kota Jambi, Aceh dengan ibu kota Banda Aceh, serta Sumatera Utara dengan ibu kota Medan.

Selain itu terdapat Sumatera Barat dengan ibu kota Padang, Riau dengan ibu kota Pekanbaru, Bengkulu dengan ibu kota Bengkulu, Sumatera Selatan dengan ibu kota Palembang, serta Kepulauan Bangka Belitung dengan ibu kota Pangkalpinang.

Di Pulau Jawa terdapat enam provinsi, yaitu DKI Jakarta dengan ibu kota Jakarta, Jawa Barat dengan ibu kota Bandung, Banten dengan ibu kota Serang, Jawa Tengah dengan ibu kota Semarang, Daerah Istimewa Yogyakarta dengan ibu kota Yogyakarta, serta Jawa Timur dengan ibu kota Surabaya.

Wilayah Bali dan Nusa Tenggara terdiri dari tiga provinsi, yakni Bali dengan ibu kota Denpasar, Nusa Tenggara Barat dengan ibu kota Mataram, serta Nusa Tenggara Timur dengan ibu kota Kupang.

Di Pulau Kalimantan terdapat lima provinsi, yaitu Kalimantan Timur dengan ibu kota Samarinda, Kalimantan Barat dengan ibu kota Pontianak, Kalimantan Utara dengan ibu kota Tanjung Selor, Kalimantan Selatan dengan ibu kota Banjarmasin, serta Kalimantan Tengah dengan ibu kota Palangka Raya.

Wilayah Maluku dan Papua terdiri dari delapan provinsi, yakni Maluku dengan ibu kota Ambon, Maluku Utara dengan ibu kota Sofifi, Papua dengan ibu kota Jayapura, Papua Barat dengan ibu kota Manokwari, serta Papua Barat Daya dengan ibu kota Sorong.

Selain itu terdapat Papua Selatan dengan ibu kota Merauke, Papua Tengah dengan ibu kota Nabire, serta Papua Pegunungan dengan ibu kota Jayawijaya atau Wamena.

Sementara itu, Pulau Sulawesi terdiri dari enam provinsi, yaitu Sulawesi Utara dengan ibu kota Manado, Gorontalo dengan ibu kota Gorontalo, Sulawesi Tengah dengan ibu kota Palu, Sulawesi Barat dengan ibu kota Mamuju, Sulawesi Selatan dengan ibu kota Makassar, serta Sulawesi Tenggara dengan ibu kota Kendari.

Dari 38 provinsi tersebut terbentuk satu kesatuan dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Di dalamnya terdapat berbagai institusi yang menjalankan fungsi pemerintahan, legislasi, peradilan, serta kontrol sosial melalui pers.

Keempat unsur tersebut memiliki fungsi berbeda dalam kehidupan bernegara. Eksekutif menjalankan pemerintahan dan melaksanakan kebijakan, legislatif menjalankan fungsi legislasi serta pengawasan, yudikatif menjalankan fungsi peradilan dan penegakan hukum, sementara pers menjalankan fungsi informasi serta kontrol sosial.

Menjaga Keseimbangan Kekuasaan

Pembagian fungsi tersebut penting untuk menjaga keseimbangan kekuasaan dan memastikan penyelenggaraan negara berjalan sesuai ketentuan hukum.

Dalam konteks pemberantasan korupsi, pengelolaan anggaran negara, peningkatan kualitas sumber daya manusia, pendidikan, serta berbagai program pembangunan, setiap lembaga memiliki peran yang saling berkaitan.

Tata kelola pemerintahan membutuhkan transparansi, akuntabilitas, pengawasan, serta partisipasi masyarakat. Pers memiliki posisi penting dalam menyampaikan informasi kepada publik sekaligus mengawasi jalannya pemerintahan melalui kerja jurnalistik yang independen dan berbasis fakta.

Indonesia pascakemerdekaan 1945 terus menapaki perjalanan panjang sebagai bangsa dalam membangun kehidupan bernegara. Delapan dekade setelah Proklamasi Kemerdekaan dikumandangkan, Indonesia menghadapi dinamika politik, hukum, ekonomi, sosial, dan lingkungan yang semakin kompleks.

Bonus demografi menjadi bagian penting dalam agenda tersebut. Target pertumbuhan ekonomi hingga 8 persen juga membutuhkan dukungan sumber daya alam dan sumber daya manusia yang mampu mengolah potensi menjadi kekuatan ekonomi sekaligus menyelesaikan persoalan publik.

Dalam konteks itu, arah kebijakan pemerintah memiliki peran penting dalam menentukan prioritas pembangunan. Pemerintah tidak hanya dituntut mengelola sumber daya yang tersedia, tetapi juga mendorong inovasi agar dapat digunakan untuk menjawab persoalan masyarakat.

Indonesia memiliki wilayah laut yang luas dan daratan yang membentang di ribuan pulau. Kekayaan geografis tersebut menjadi modal besar pembangunan, sekaligus menghadirkan tantangan lingkungan yang tidak ringan.

Sejak awal Agustus 2026, kebakaran hutan dan lahan melanda sejumlah wilayah di Indonesia. Riau menjadi salah satu daerah yang menghadapi persoalan tersebut.

Di tengah upaya pemerintah memadamkan api, muncul pula pembahasan mengenai inovasi bahan berbasis singkong yang diklaim dapat membantu meredam kebakaran.

Inovasi tersebut mempertemukan dua agenda besar “kemampuan sumber daya manusia dalam menghasilkan teknologi dan kebutuhan negara untuk menghadapi persoalan lingkungan”

Karena itu, setiap inovasi yang akan digunakan untuk kepentingan publik perlu melewati pengujian teknis, pembuktian efektivitas, standar keselamatan, serta evaluasi yang terukur. Langkah tersebut penting agar inovasi tidak berhenti sebagai gagasan, tetapi benar-benar mampu memberikan manfaat bagi masyarakat dan lingkungan.

Dalam perjalanan menuju Indonesia Emas 2045, kemampuan mengelola kekayaan alam, menjaga lingkungan, memperkuat tata kelola pemerintahan, serta melahirkan inovasi menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari pembangunan Indonesia.

Penulis: Romy/Usupriyadi/Miftahul Jannah. Foto: Muhammad Subhan 
Editor: Supriadi Buraerah

Sumber Foto Pertemuan rapat, Kapuspen Kemendagri, Benni Irwan dan Kodam.