BOGOR, INSERTRAKYAT.COMWakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto meminta arah otonomi daerah tidak berhenti pada pembagian kewenangan. Menurutnya, desentralisasi harus menghasilkan nilai tambah dan membuka pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru.

Hal itu disampaikan Bima saat menjadi pembicara dalam Seminar Nasional Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia (ISEI) di IPB International Convention Center Botani Square, Kota Bogor, Jawa Barat, Kamis (27/8/2026).

Bima mengatakan desentralisasi fiskal harus menjadi instrumen untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi yang lebih merata bagi otonomi daerah.

“Desentralisasi fiskal hari ini juga harus menjadi instrumen yang menciptakan lebih banyak lagi pusat-pusat pertumbuhan, bukan sekadar pembagian kewenangan saja,” ujar Bima.

Ia menjelaskan, daerah perlu mengubah pendekatan pembangunan dari yang hanya mengandalkan sumber daya menjadi penciptaan nilai tambah. Komoditas daerah tidak cukup diproduksi sebagai bahan mentah, tetapi perlu dikembangkan melalui ekosistem ekonomi dari hulu hingga hilir.

Bima menyebut perubahan tersebut sebagai pergeseran dari resource based decentralization menuju value creation based decentralization.

Sejalan dengan itu, Kemendagri tengah mematangkan Desain Besar Penataan Otonomi Daerah. Penataan tersebut mencakup pembagian kewenangan antar jenjang pemerintahan serta penyempurnaan formula Dana Bagi Hasil dan Dana Alokasi Umum.

Menurut Bima, arah kebijakan tersebut diperlukan agar otonomi daerah memiliki dampak langsung terhadap pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.

.

.

.

Jurnalis: Syamsul Bahri

Editor    : Supriadi Buraerah