BOGOR, INSERTRAKYAT.COM — Sekitar 80 persen kepala daerah saat ini (disebut) Bima Arya adalah merupakan pendataan baru (newcomer). Sisanya 20 persen petahana (terpilih kembali di pilkada). Komposisi tersebut membuka peluang munculnya inovasi sekaligus menguji kapasitas kepemimpinan masing-masing.

Adapun kepala daerah menghadapi tuntutan pemerintahan yang terus bertumbuh dalam tata kelola yang bermuara pada kesejahteraan masyarakat.

Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto mengemukakan hal tersebut saat menjadi pembicara dalam Seminar Nasional Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia (ISEI) di IPB International Convention Center Botani Square, Kota Bogor, Jawa Barat, Kamis (27/8/2026).

Bima mengatakan sebagian besar kepala daerah saat ini berasal dari generasi X dan milenial. Mereka bukan incumbent sehingga memiliki pengalaman pemerintahan yang berbeda dibandingkan kepala daerah yang sebelumnya menjabat.

“80 persen kepala daerah adalah pendatang baru, newcomer,” ujar Bima.

Menurut Bima, kehadiran pemimpin baru dapat menjadi energi untuk melahirkan berbagai inovasi di daerah. Namun, pengalaman yang belum banyak juga menjadi tantangan dalam menjalankan roda pemerintahan.

Kondisi tersebut beririsan dengan aspek (penting), seperti kapasitas kepemimpinan. Kepala daerah dituntut mampu merespons perubahan, mengambil keputusan, dan menjalankan inovasi dengan tetap berada dalam koridor tata kelola pemerintahan yang baik.

Karena itu, Bima menilai penguatan kapasitas dan pendampingan kepala daerah amat (diperlukan). Kemendagri, sebut Bima, terus melakukan pembinaan kepada pemerintah daerah untuk memperkuat kapasitas kepemimpinan serta mendorong inovasi yang akuntabel.

“Adaptive governance.” (tegas Bima) juga terkait dengan kemampuan pemerintah menyesuaikan kebijakan, kelembagaan, dan tata kelola terhadap perubahan menjadi bagian penting dalam menghadapi kompleksitas pemerintahan daerah.

Dalam forum tersebut, Bima juga mengaitkan kapasitas kepemimpinan dengan agenda transformasi otonomi daerah. Pemerintah daerah tidak hanya dituntut membelanjakan anggaran, tetapi juga menjadi penggerak pembangunan.

“Peran tersebut mencakup; membuka ruang investasi, mengurangi hambatan, mencari sumber pembiayaan alternatif, serta membangun kolaborasi dengan berbagai pihak di masing-masing sektor,” tandasnya.

.

.

.

Jurnalis: Syamsul Bahri
Editor : Supriadi Buraerah