Dua Tahun Prabowo–Gibran: Mengapresiasi Capaian, Menguatkan Koreksi untuk Pembangunan yang Berkeadilan

‎Pemerintah juga perlu memastikan bahwa masyarakat yang terdampak bencana tidak tertinggal dalam agenda pemulihan ekonomi. Bantuan darurat harus diikuti pemulihan usaha kecil, dukungan bagi petani dan nelayan yang kehilangan sumber penghasilan, serta perbaikan infrastruktur ekonomi di wilayah terdampak. Dengan demikian, kebijakan ekonomi tidak hanya mengejar pertumbuhan, tetapi juga memperkuat daya tahan masyarakat menghadapi krisis.
‎
‎Sebagai bagian dari elemen intelektual dan gerakan mahasiswa, LAPMI PB HMI memandang bahwa dua tahun pemerintahan Prabowo–Gibran perlu ditempatkan dalam evaluasi yang objektif. Capaian yang membawa manfaat bagi masyarakat patut diapresiasi dan dilanjutkan. Sementara itu, kebijakan yang belum efektif harus dikoreksi melalui evaluasi berbasis data, keterbukaan informasi, serta partisipasi publik.
‎
‎Pemerintah memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa program prioritas tidak hanya terlihat besar dalam perencanaan, tetapi juga kuat dalam pelaksanaan. Pengawasan terhadap kualitas layanan, keamanan penerima manfaat, ketepatan penggunaan anggaran, kesiapsiagaan bencana, dan keberlanjutan program harus menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari pembangunan.
‎
‎Untuk kami, mengapresiasi pemerintah bukan berarti menanggalkan daya kritis, sebagaimana mengkritik bukan berarti menafikan seluruh capaian. Keduanya merupakan bagian dari tanggung jawab intelektual untuk menjaga agar kekuasaan tetap berpihak pada kepentingan publik.
‎
‎Lalu bila dilengkapi dengan keberhasilan dua tahun kepemimpinan Prabowo–Gibran akan lebih bermakna apabila tercermin dalam kehidupan masyarakat: anak-anak memperoleh pendidikan yang bermutu, generasi muda mendapatkan pekerjaan yang layak, lingkungan tetap terjaga, masyarakat lebih siap menghadapi bencana, dan pertumbuhan ekonomi menghadirkan kesejahteraan yang semakin merata.
‎
‎Negara tidak hanya dituntut hadir melalui program, tetapi juga harus memastikan setiap kebijakannya memberi manfaat yang adil dan berkelanjutan. Itulah ukuran pembangunan yang sesungguhnya: bukan sekadar kemajuan yang tercatat dalam laporan, melainkan perubahan yang dirasakan rakyat.

Penulis Opini ini ada Aditya

Editor : Supriadi Buraerah