JAKARTA, InsertRakyat.com — Presiden Prabowo Subianto menyampaikan Keterangan Pemerintah atas Rancangan Undang-Undang (RUU) APBN Tahun Anggaran 2027 dalam Rapat Paripurna Pembukaan Masa Persidangan I DPR RI Tahun Sidang 2026–2027 di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat, 14 Agustus 2026. RAPBN 2027 dirancang dengan belanja negara Rp4.097,2 triliun dan target pertumbuhan ekonomi 6 persen, dengan fokus pada penguatan ekonomi, layanan dasar, kemandirian energi, hilirisasi, hingga pengentasan kemiskinan.

Presiden Prabowo mengatakan APBN bukan sekadar instrumen pengelolaan keuangan negara, melainkan alat untuk melindungi masyarakat, memperkuat bangsa, dan meningkatkan kualitas hidup rakyat.

“APBN bukan sekadar dokumen keuangan negara. APBN adalah alat perjuangan kita. APBN adalah instrumen untuk melindungi rakyat,” ujar Prabowo dalam pidatonya.

Dalam rancangan APBN 2027, belanja negara direncanakan mencapai Rp4.097,2 triliun, naik dari Rp3.842,7 triliun pada APBN 2026. Pendapatan negara diperkirakan sebesar Rp3.426 triliun, sementara pembiayaan direncanakan Rp671,2 triliun dengan defisit anggaran sebesar 2,40 persen terhadap produk domestik bruto (PDB).

Pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi 2027 mencapai 6 persen, lebih tinggi dari target APBN 2026 sebesar 5,4 persen. Inflasi diproyeksikan berada pada kisaran 2,5 persen, suku bunga SBN 10 tahun 6,9 persen, serta nilai tukar rupiah sekitar Rp17.500 per dolar Amerika Serikat.

Target pembangunan juga mencakup penurunan tingkat kemiskinan menjadi 6,0–6,5 persen, tingkat pengangguran terbuka 4,3–4,87 persen, serta rasio gini 0,362–0,367.

Prabowo mengatakan pencapaian target tersebut akan ditopang reformasi fiskal, optimalisasi pendapatan negara, pengurangan kebocoran penerimaan, efisiensi belanja, perlindungan sosial yang tepat sasaran, serta pembiayaan yang inovatif dan berkelanjutan.

.

.

Salah satu perhatian utama pemerintah adalah disiplin fiskal hingga tahap pelaksanaan anggaran. Prabowo mengatakan efisiensi tidak boleh berhenti setelah APBN disahkan, tetapi harus diterapkan dalam setiap rupiah yang dibelanjakan.

“Kita tidak memilih antara pertumbuhan dan kehati-hatian. Kita memilih kedua-duanya. Kita tidak memilih antara membantu rakyat dan menjaga APBN. Kita melakukan keduanya,” kata Prabowo.

Pemerintah akan mengonsolidasikan pengadaan barang dan jasa melalui katalog elektronik, perencanaan berbasis data, standardisasi spesifikasi, serta penggabungan volume pembelian kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah.

Berdasarkan data LKPP yang disampaikan Presiden, konsolidasi pengadaan pemerintah daerah menghasilkan efisiensi 20,86 persen pada 2025 dan diproyeksikan mencapai 25,43 persen pada 2026. Prabowo memperkirakan efisiensi tersebut dapat mencapai sekitar Rp360 triliun.

Ia mencontohkan pengadaan layar pintar interaktif atau interactive flat panel (IFP). Perangkat yang sebelumnya dibeli pemerintah daerah secara terpisah dengan harga sekitar Rp150 juta per unit disebut dapat diperoleh sekitar Rp26 juta per unit setelah pembelian dikonsolidasikan.

Pemerintah juga berencana meningkatkan kelembagaan LKPP menjadi badan pengadaan pemerintah. Menurut Prabowo, penghematan belanja akan menciptakan ruang fiskal tambahan untuk membiayai kebutuhan masyarakat, termasuk perbaikan sekolah, puskesmas, rumah sakit, dan penyediaan alat kesehatan.

Delapan Prioritas RAPBN 2027

Prabowo menyebut RAPBN 2027 diarahkan untuk menjalankan delapan program kerja prioritas nasional. Prioritas tersebut meliputi kedaulatan pangan, kemandirian energi dan air, pendidikan, kesehatan, hilirisasi dan industrialisasi, infrastruktur serta perumahan dan ketahanan terhadap bencana, penguatan ekonomi kerakyatan dan pembangunan desa, serta penurunan kemiskinan.

Program tersebut akan didukung penguatan pertahanan dan keamanan, penegakan hukum, tata kelola pemerintahan, digitalisasi, dan diplomasi ekonomi.

Pemerintah juga menyampaikan sejumlah target besar di bidang layanan dasar.

Di sektor kesehatan, mulai 2027 pemerintah berencana memperbaiki 10 ribu puskesmas dengan alokasi sekitar Rp4 miliar untuk setiap puskesmas. Sebanyak 514 laboratorium kesehatan masyarakat juga akan direnovasi dan ditingkatkan.

Pemerintah akan memperkuat lebih dari 440 RSUD agar mampu memberikan pelayanan kesehatan modern, terutama untuk penyakit seperti kanker, jantung, stroke, dan ginjal, serta pelayanan ibu dan anak.

Prabowo juga menyebut kebutuhan tambahan tenaga kesehatan masih besar. Pemerintah mencatat kebutuhan 84.781 dokter umum, 127.580 dokter gigi, serta 55.712 dokter spesialis di 481 kabupaten dan kota.

Di bidang pendidikan, pemerintah menargetkan renovasi seluruh sekolah dan satuan pendidikan yang membutuhkan perbaikan selesai paling lambat pada 2029. Program tersebut akan dipercepat pada 2027 dan 2028.

Pemerintah juga akan memperluas penggunaan IFP di ruang kelas dan pembelajaran jarak jauh. Prabowo menargetkan pada akhir 2026 setiap sekolah memiliki empat ruang kelas yang dilengkapi IFP.

Energi dan Industri Strategis

Pemerintah menargetkan pembangunan pembangkit listrik tenaga surya hingga 100 gigawatt (GW) dan mempercepat penghentian pembangkit listrik tenaga diesel.

Prabowo mengatakan pembangunan PLTS hingga 100 GW diperkirakan dapat menghemat sedikitnya Rp73,9 triliun per tahun dari penurunan biaya pokok produksi listrik. Kebijakan tersebut juga diarahkan untuk mengurangi ketergantungan terhadap impor bahan bakar minyak.

Pemerintah sekaligus mempercepat pengembangan ekosistem kendaraan listrik nasional. Prabowo menyebut pemerintah akan memberikan insentif kepada perusahaan Indonesia yang mampu memproduksi satu juta unit motor listrik di dalam negeri.

Di sektor komoditas, pemerintah menyiapkan Bursa Mineral dan Komoditas Strategis. Kebijakan tersebut diarahkan agar Indonesia tidak hanya menjadi produsen, tetapi juga memiliki posisi lebih kuat dalam menentukan harga komoditas di pasar global.

Prabowo menyebut pemerintah menargetkan bursa komoditas tersebut mulai berjalan pada 1 Januari 2027. Bursa itu nantinya diharapkan menjadi fondasi pembentukan Indonesia Reference Price untuk sejumlah komoditas utama ekspor.

Pusat Finansial dan Proyek Jangka Panjang

Dalam pidatonya, Prabowo juga memperkenalkan rencana Pusat Finansial Internasional Indonesia (PFII). Lokasi sementara pusat tersebut ditetapkan di Jakarta, dengan kemungkinan pengembangan di Bali dan kawasan lain.

PFII dirancang sebagai pusat keuangan, investasi, teknologi finansial, arbitrase, dan penyelesaian sengketa komersial berstandar internasional.

Pemerintah juga memperkenalkan Danantara Development Management Fund (DDMF) untuk menyiapkan, mengembangkan, dan membiayai proyek strategis jangka panjang yang belum dapat dibiayai melalui investasi komersial jangka pendek dan diupayakan tidak membebani APBN.

Salah satu proyek yang disebut adalah rencana produksi massal mobil nasional pada akhir 2028.

Sementara itu, pembangunan Giant Sea Wall di Pantai Utara Jawa disebut menjadi proyek jangka panjang untuk melindungi masyarakat dan kawasan industri dari ancaman kenaikan muka air laut. Proyek tersebut direncanakan terbagi dalam 15 segmen dari Banten hingga Jawa Timur dan diperkirakan membutuhkan waktu 15–20 tahun.

Usulan Kewarganegaraan Ganda Terbatas

Dalam pidato yang sama, Prabowo mengusulkan perubahan kebijakan kewarganegaraan untuk membuka kewarganegaraan ganda secara terbatas bagi talenta Indonesia tertentu yang dinilai dapat memberikan kontribusi besar bagi kepentingan nasional.

“Kebijakan ini akan kita rancang dengan selektif terukur, disertai uji integritas, kewajiban yang jelas, serta pelindungan penuh terhadap keamanan dan kepentingan negara,” ujar Prabowo.

Usulan tersebut diarahkan untuk membuka ruang bagi diaspora Indonesia dengan keahlian dan pengalaman internasional agar tetap dapat berkontribusi bagi pembangunan nasional.

Ekonomi di Tengah Ketidakpastian Global

Prabowo juga menyoroti kondisi ekonomi global yang masih menghadapi ketidakpastian akibat kenaikan harga energi, suku bunga global, tekanan nilai tukar, serta ketegangan geopolitik yang mengganggu perdagangan dunia.

Meski demikian, Presiden menyebut ekonomi Indonesia tetap menunjukkan ketahanan. Hingga akhir Juli 2026, pendapatan negara disebut tumbuh 21,3 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya, sementara belanja negara meningkat 18,2 persen. Defisit APBN berada pada 0,91 persen terhadap PDB.

Prabowo juga menyampaikan bahwa Standard & Poor’s pada 13 Juli 2026 mempertahankan peringkat kredit Indonesia pada BBB dengan prospek stabil.

Menurut Presiden, berbagai kebijakan tersebut harus ditopang kualitas data. Karena itu, ia mengajak masyarakat berpartisipasi dalam sensus ekonomi 2026 untuk membantu pemerintah memperoleh data aktivitas ekonomi yang lebih akurat sebagai dasar penyusunan kebijakan dan anggaran.

Rangkaian kebijakan yang disampaikan dalam pidato tersebut menunjukkan arah RAPBN 2027 yang tidak hanya berfokus pada target makroekonomi, tetapi juga pada efisiensi belanja, layanan dasar, transformasi ekonomi, kemandirian energi, penguatan industri, serta pembangunan infrastruktur jangka panjang.

.

Ikuti saluran InsertRakyat.com di WhatsApp dan media sosial untuk mendapatkan informasi terbaru.