JAKARTA, INSERTRAKYAT.com — Sebelas bulan setelah bencana, banjir susulan kembali merusak sebagian infrastruktur yang telah diperbaiki di Sumatera. Pemerintah perlu memadukan pemulihan dengan mitigasi agar kerusakan serupa tidak berulang.
Pekerjaan mendesak kini mencakup penanganan sedimentasi di 137 sungai. Pemerintah perlu menetapkan prioritas, anggaran, jadwal, dan target yang terukur. Masyarakat juga membutuhkan informasi perkembangan pekerjaan. Sehingga mereka dapat lebih tenang. Sebaliknya ketidakpastian dapat membuat masyarakat gelisah sekeras-kerasnya.
Senin (27/10/2026), Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian melaporkan banjir susulan di Padang dan Solok, Sumatera Barat, Tapanuli Tengah, Sumatera Utara, serta sejumlah wilayah di Aceh.
Tito meminta dukungan Kementerian Pekerjaan Umum untuk menangani sedimentasi di 137 sungai pada tiga provinsi terdampak. Endapan dapat mengurangi kapasitas aliran sungai dan meningkatkan risiko luapan.
Tito menyampaikan laporan itu saat Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Sugiono mengunjungi Posko Nasional Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (PRR) Pascabencana Sumatera di kantor Kementerian Dalam Negeri, Jakarta.
Selama sekitar 11 bulan, pemerintah telah memulihkan sejumlah fasilitas umum dan layanan dasar. Sugiono mengapresiasi kerja Satgas PRR serta meminta pemerintah memasukkan mitigasi perubahan iklim dalam perencanaan pemulihan.
“Upaya-upaya mitigasi juga harus kita masukkan dalam perhitungan kita sehingga jika terjadi bencana kita lebih siap,” kata Sugiono.
Proyeksi iklim menunjukkan potensi peningkatan curah hujan di wilayah utara khatulistiwa dalam beberapa dekade mendatang. Sebaliknya, wilayah selatan berpotensi mengalami kondisi lebih kering daripada normal.
Penanganan sungai perlu berjalan seiring dengan rekonstruksi. Pemerintah perlu memastikan pemulihan tidak hanya memperbaiki kerusakan, tetapi juga mengurangi risiko bencana berikutnya.
Penulis: Muhammad Subhan
Editor: Supriadi Buraerah
