Komputer di Kepala Birokrasi: Nalar, Data, Teknologi, dan Nurani TR Fahsul Falah dalam Tata Kelola Aceh Selatan 2005–2010

“Transformasi Administratif TR Fahsul Falah dalam Tata Kelola Pemerintahan Aceh Selatan 2005–2010

PEMERINTAHAN Sedianya berkenaan (dapat) dibayangkan sebagai sebuah sistem yang bekerja seperti komputer, sekaligus tubuh manusia. Komputer mempunyai hardware, software, prosesor, memori, jaringan, perangkat input dan output. Tubuh manusia mempunyai mata, telinga, otak, jantung, pembuluh darah, saraf dan organ pelaksana yang bekerja dalam satu kesatuan biologis. Birokrasi memiliki seluruh karakter sistem tersebut dalam bentuk institusional. Ada struktur organisasi sebagai perangkat OPD, regulasi sebagai sistem operasi, data sebagai memori, aparatur sebagai organ pelaksana, jaringan komunikasi sebagai sistem saraf dan pengambilan keputusan sebagai fungsi kognitif pemerintahan.

Dalam konstruksi itu, perkembangan karier birokratis TR Fahsul Falah sepanjang 2005–2010 dapat dibaca sebagai perluasan kapasitas sebuah sistem pemerintahan dalam menerima informasi, menyimpan data, melakukan analisis, menguji hasil dan mengembangkan teknologi pengolahan informasi. Namun, sebuah sistem pemerintahan yang sehat tidak hanya memerlukan kecanggihan perangkat. Ia membutuhkan akal administratif, etika, keterbukaan, disiplin hukum dan kesadaran spiritual.

Komputer memiliki tombol power. Tubuh manusia memiliki kesadaran yang mengendalikan tindakan. Pemerintahan memiliki kewenangan untuk menggerakkan seluruh perangkat administratif. Tetapi tombol bukanlah kecerdasan. Menekan tombol hanya mengaktifkan sistem. Apa yang dilakukan sistem setelah aktif ditentukan oleh perangkat keras, perangkat lunak, data, algoritma dan perintah yang bekerja di dalamnya. Hal yang sama berlaku dalam pemerintahan. Jabatan memberikan kewenangan, tetapi kewenangan tidak otomatis menghasilkan kebijaksanaan.

Kekuasaan adalah kemampuan untuk memerintah; pengetahuan adalah kemampuan untuk memahami; kebijaksanaan adalah kemampuan menggunakan keduanya secara proporsional. Karena itu, birokrasi yang sehat tidak cukup hanya memiliki struktur dan kewenangan. Ia harus memiliki kemampuan membedakan informasi yang harus dibuka, informasi yang harus dijaga dan informasi yang harus diolah terlebih dahulu sebelum menjadi dasar keputusan.

Sebelum memasuki Badan Kepegawaian Daerah, TR Fahsul Falah menjalankan fungsi sebagai Camat Labuhanhaji Timur selama dua tahun. Dalam anatomi pemerintahan, kecamatan dapat dianalogikan sebagai mata dan telinga. Ia berhadapan dengan realitas masyarakat dan menerima informasi dari wilayah. Mata tidak memilih apa yang hendak dilihat. Telinga tidak menentukan suara mana yang boleh terdengar. Keduanya menyediakan informasi kepada otak. Birokrasi ideal juga demikian. Informasi publik harus mempunyai saluran yang memungkinkan masyarakat mengetahui apa yang memang menjadi hak publik.

Di sinilah keterbukaan informasi memiliki dimensi etis. Bibir keriting dan mata cemerut tidak dibutuhkan dalam sistem operasi pemerintahan yang sehat, sebab ekspresi ketertutupan, keengganan menjelaskan informasi publik dan kecenderungan membangun sekat dapat menghambat sirkulasi informasi. Sebaliknya, birokrasi memerlukan otak yang memahami batas. Tidak semua informasi dapat dibuka tanpa pertimbangan. Ada informasi publik yang memang harus tersedia, tetapi terdapat pula informasi pribadi, data tertentu mengenai aparatur dan informasi yang dilindungi hukum. Karena itu, keterbukaan bukan berarti membuka seluruh isi memori pemerintahan kepada siapa pun. Keterbukaan informasi publik harus berjalan beriringan dengan perlindungan privasi. Dalam istilah yang lebih sederhana: mata pemerintahan harus terbuka, telinga pemerintahan harus mendengar, tetapi otak harus mengetahui batas.

Labuhanhaji Timur lahir dalam proses penataan kewilayahan Aceh Selatan. Pada akhir 2001, Aceh Selatan memiliki 16 kecamatan, 63 kemukiman dan 375 desa/kelurahan. Pada 2002 dilakukan pemekaran enam kecamatan, termasuk Labuhanhaji Timur.

Pembentukan Labuhanhaji Timur berkaitan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Aceh Selatan Nomor 2 Tahun 2002. Struktur organisasi pemerintahan kecamatan kemudian memperoleh pengaturan melalui Qanun Kabupaten Aceh Selatan Nomor 7 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan. Jika kabupaten dianalogikan sebagai tubuh, kecamatan merupakan jaringan organ yang membawa pelayanan dan kewenangan semakin dekat kepada masyarakat. Pemekaran wilayah karena itu bukan hanya perubahan garis administratif. Ia merupakan perubahan distribusi fungsi dalam tubuh pemerintahan.

Pada 2005, setelah dua tahun menjalankan fungsi sebagai Camat Labuhanhaji Timur, TR Fahsul Falah kembali ke Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Aceh Selatan sebagai Kepala Bidang Informasi Data hingga 2008. Dalam analogi komputer, BKD dapat ditempatkan sebagai database pemerintahan. Dalam tubuh manusia, ia menyerupai memori. Data aparatur merupakan ingatan institusional mengenai siapa yang bekerja, bagaimana komposisinya, apa kebutuhan organisasi dan bagaimana sumber daya manusia harus ditata.

Informasi tersebut diperlukan untuk inventarisasi aparatur, pemetaan komposisi pegawai, identifikasi kebutuhan sumber daya manusia, penataan jabatan, pengendalian administrasi dan penyusunan kebijakan. Pada tahap ini terlihat prinsip penting: pemerintahan yang kehilangan memori akan kehilangan kemampuan untuk belajar. Data yang tertib memungkinkan institusi mengingat. Informasi yang akurat memungkinkan institusi memahami. Pemahaman memungkinkan institusi memperbaiki keputusan.

Pada 2008–2009, TR Fahsul Falah beralih ke Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Aceh Selatan sebagai Kepala Bidang Evaluasi dan Litbang. Bappeda dapat dianalogikan sebagai prosesor komputer sekaligus otak manusia. Data yang tersimpan tidak memiliki nilai maksimal sebelum diolah. Otak menghubungkan informasi, membandingkan pengalaman, menguji kemungkinan dan menghasilkan kesimpulan. Prosesor melakukan operasi berdasarkan instruksi yang diterimanya. Bappeda menjalankan fungsi analitis terhadap pembangunan melalui perencanaan, evaluasi, penelitian dan pengembangan.

Landasannya antara lain Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan, serta Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 mengenai penyusunan, pengendalian dan evaluasi rencana pembangunan daerah. Di sinilah data berubah menjadi pengetahuan. Data adalah apa yang diketahui. Analisis adalah bagaimana pengetahuan itu dibangun. Kebijakan adalah apa yang diputuskan setelah pengetahuan tersebut dipertimbangkan.

Tubuh manusia mempunyai sistem saraf untuk mengirimkan informasi dan menerima respons. Komputer memiliki feedback system. Pemerintahan memiliki evaluasi. Evaluasi menguji apakah program mencapai sasaran, apakah sumber daya digunakan secara efisien dan apakah pelaksanaan sesuai dengan perencanaan. Karena itu, evaluasi merupakan sistem saraf pemerintahan. Tanpa evaluasi, birokrasi dapat terus bergerak tanpa mengetahui apakah geraknya menghasilkan manfaat. Dalam teori kebijakan, policy feedback memungkinkan hasil pelaksanaan menjadi informasi korektif bagi kebijakan berikutnya.

Qanun Kabupaten Aceh Selatan Nomor 6 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah menjadi bagian dari struktur kelembagaan pada periode tersebut dan menempatkan Bappeda dalam struktur lembaga teknis daerah.

Pada 2009–2010, TR Fahsul Falah beralih ke Sekretariat Daerah Kabupaten Aceh Selatan sebagai Kepala Bagian Pengolahan Data Elektronik. Pada titik ini, analogi komputer semakin nyata. Pengolahan data elektronik dapat disamakan dengan jaringan saraf digital pemerintahan. Informasi dapat dihimpun, diproses, disimpan dan didistribusikan dengan kecepatan yang tidak mungkin dicapai melalui mekanisme manual yang sama.

Perkembangan tersebut berkaitan dengan electronic government. Teknologi mempercepat birokrasi. Tetapi teknologi tidak otomatis mencerdaskan birokrasi. Komputer dapat menghitung dalam hitungan detik, tetapi komputer tidak memiliki nurani. Di sinilah manusia tetap menjadi pusat. Teknologi mampu menghitung jumlah pegawai, memproses dokumen, menyusun basis data dan mempercepat komunikasi. Namun teknologi tidak dapat sendirian menentukan apakah suatu keputusan adil, pantas, manusiawi dan memiliki kemaslahatan publik.

Di sinilah perbandingan terbalik menjadi penting. Komputer yang sederhana tetapi datanya benar dapat menghasilkan informasi yang berguna. Sebaliknya, komputer yang sangat canggih dengan data yang buruk hanya akan menghasilkan kesalahan dengan kecepatan tinggi. Birokrasi juga demikian. Teknologi tinggi tanpa integritas hanya mempercepat kesalahan. Keterbukaan tanpa etika dapat mengorbankan privasi. Kerahasiaan tanpa alasan hukum dapat berubah menjadi ketertutupan. Kewenangan tanpa pengetahuan dapat berubah menjadi kesewenang-wenangan. Pengetahuan tanpa moral dapat berubah menjadi instrumen kekuasaan.

Sebaliknya, kata TR dalam sebuah kempataan saat ditemui di Jakarta pada Juni 2026, ada rumus yang paling tepat. Menurut dia. “data yang benar + aparatur berintegritas + teknologi + hukum + evaluasi + kesadaran spiritual = tata kelola yang lebih sehat.” Spiritualitas dalam birokrasi bukan berarti mencampurkan urusan keagamaan ke dalam seluruh prosedur administratif. Spiritualitas dapat ditempatkan sebagai kesadaran batin mengenai amanah, tanggung jawab, kejujuran dan konsekuensi moral dari setiap keputusan publik. Dalam pengertian itu, teknologi merupakan alat, hukum merupakan batas, data merupakan dasar pengetahuan, sedangkan integritas merupakan pengendali moral.

Jika komputer menggambarkan kecanggihan sistem, tubuh manusia menggambarkan kesatuan kehidupan. Mata menerima informasi. Telinga mendengar. Otak memahami. Jantung menjaga kehidupan. Pembuluh darah mendistribusikan kebutuhan. Saraf mengirimkan pesan. Tangan melaksanakan tindakan. Dan kesadaran memberikan pertimbangan mengenai apa yang seharusnya dilakukan.

Birokrasi yang sehat membutuhkan struktur yang serupa. Informasi harus masuk. Data harus disimpan. Pengetahuan harus dibangun. Keputusan harus diuji. Informasi harus bergerak. Kewenangan harus dilaksanakan. Hasil harus dievaluasi. Kesalahan harus dikoreksi. Dan seluruh proses harus berada dalam batas hukum serta etika.

Rangkaian tersebut memperlihatkan suatu kesinambungan fungsi. Informasi dari wilayah masuk melalui pemerintahan kecamatan. Data aparatur dikelola melalui administrasi kepegawaian. Informasi pembangunan dianalisis melalui Bappeda. Evaluasi memberikan umpan balik. Teknologi elektronik mempercepat sirkulasi informasi.

Jika komputer disebut sistem pengolahan informasi, birokrasi dapat disebut sistem pengolahan keputusan publik. Perbedaannya sangat fundamental. Komputer menghasilkan output berdasarkan algoritma. Pemerintahan menghasilkan keputusan berdasarkan hukum, data, pertimbangan administratif, kepentingan publik dan tanggung jawab moral.

Perkembangan teknologi pemerintahan akan terus bergerak. Data semakin besar, sistem semakin cepat, kecerdasan buatan semakin berkembang dan jaringan digital semakin kompleks. Namun semakin canggih teknologi, semakin besar pula kebutuhan terhadap manusia yang mampu memberikan batas. Sistem digital dapat mengetahui banyak hal, tetapi manusia menentukan apa yang boleh diketahui, siapa yang berhak mengetahui, kapan informasi dapat dibuka dan kapan privasi harus dilindungi.

Karena itu, birokrasi masa depan tidak cukup hanya memiliki digital literacy. Ia membutuhkan ethical literacy, legal literacy dan institutional literacy. Aparatur harus mampu membaca data, memahami hukum, menguasai teknologi, menjaga privasi, membuka informasi publik secara proporsional dan mempertanggungjawabkan keputusan secara moral. Di sinilah analogi komputer dan tubuh manusia menemukan titik tertingginya. Komputer memberikan kecanggihan. Tubuh manusia memberikan kehidupan. Tetapi integritas memberikan arah.

Perkembangan kedudukan TR Fahsul Falah sepanjang 2005–2010 dapat dibaca sebagai perluasan kapasitas administratif dari pemerintahan kewilayahan menuju administrasi kepegawaian, informasi data, evaluasi, penelitian, perencanaan pembangunan dan pengolahan data elektronik.

Jika dibaca sebagai sebuah sistem, perkembangan tersebut bukan sekadar perubahan kedudukan birokratis. Ia merupakan perkembangan kemampuan untuk melihat, mengingat, berpikir, menguji, berkomunikasi dan bertindak. Mata pemerintahan menerima realitas. Memori pemerintahan menyimpan data. Otak pemerintahan mengolah informasi. Sistem saraf pemerintahan melakukan evaluasi. Jaringan digital mempercepat komunikasi. Tangan birokrasi melaksanakan keputusan. Sementara hukum dan integritas memberikan batas agar seluruh organ tersebut tidak bergerak tanpa arah.

Dalam perspektif spiritualitas administratif, jabatan pada akhirnya bukan sekadar posisi dalam struktur organisasi. Jabatan merupakan amanah yang melekat pada kewenangan dan konsekuensi. Teknologi dapat mempercepat pekerjaan, tetapi tidak dapat menggantikan tanggung jawab. Data dapat memperkuat keputusan, tetapi tidak dapat menggantikan kebijaksanaan. Keterbukaan dapat memperkuat kepercayaan publik, tetapi harus tetap menghormati privasi. Dan kecanggihan sistem tidak memiliki arti apabila kehilangan orientasi pada kepentingan masyarakat.

Maka, pemerintahan yang sehat bukan pemerintahan yang paling banyak tombolnya, paling besar memorinya atau paling cepat prosesornya. Pemerintahan yang sehat adalah pemerintahan yang mampu menghubungkan kecanggihan teknologi dengan kecerdasan administratif, keterbukaan dengan perlindungan privasi, kewenangan dengan tanggung jawab, serta pengetahuan dengan integritas. Itulah substansi yang dapat dibaca dari perkembangan administratif TR Fahsul Falah pada 2005–2010: sebuah lintasan birokratis yang memperlihatkan pertemuan antara wilayah, aparatur, data, pengetahuan, evaluasi, teknologi dan tanggung jawab publik.

Persisnya komputer dapat dimatikan (sebaliknya) dihidupkan kembali; dengan satu tombol. Tubuh manusia dapat berhenti ketika organ vital kehilangan fungsi. Tetapi institusi pemerintahan tidak boleh kehilangan kesadaran, ingatan, nalar dan nurani, sebab yang dipertaruhkan bukan sekadar kelancaran sebuah mesin, melainkan kehidupan masyarakat yang berada di dalam wilayah kewenangannya. Ditambah kebermanfaatan sebuah data dan informasi publik.

Baca berita terbaru InsertRakyat.com langsung di WhatsApp. Pastikan aplikasi WhatsApp sudah terpasang di HP, lalu buka Channel InsertRakyat.com dan klik Ikuti.

Jurnalis: Mhd Iqbal

Editor    : Supriadi Buraerah