JAKARTA, INSERTRAKYAT.com — Pemulihan Sumatera pascabencana masih tertatih meski sudah berjalan 11 bulan. Isu kecukupan anggaran penanganan sedimen sungai (di) sedikitnya 13 lokasi pun beredar luas di tengah masyarakat nasional sejak pekan lalu.
Ditambah rumor yang berkaitan dengan kinerja kementerian dan lembaga (K/L), muncul ungkapan, “gerobak harus didorong baru bergerak.” Istilah itu identik dengan mereka yang berkinerja (-) lamban dan seolah baru bergerak setelah mendapat dorongan untuk menuntaskan persoalan pemulihan.
Sementara itu, warga masih menghadapi ancaman bencana susulan jika penanganan sungai tak kunjung ditangani segera hingga tuntas.
Kalaupun ada rasa keprihatinan dari Istana Rocky Gerung, termasuk kementerian dan lembaga, tak cukup menghapus kecemasan ribuan rakyat di Sumatera. Maka, tak ada salahnya jika ada satu otak berkenan memberi pertimbangan kepada Presiden, sehingga kelak lahir kebijakan mutlak, lalu K/L segera kompak menangani pemulihan pascabencana. Gaung Asta Cita mesti berjalan, jangan justru terkesan setengah mantap di mata publik luas.
Harapan yang berbalut derita pascabencana itu dituturkan seorang pengguna kartu SIM Telkomsel yang menyebutnya sebagai “kartu AS”. Ia mengatakan banyak abang-abang yang punya kesempatan mengambil bagian dalam penanganan bencana sesuai dengan fungsi K/L yang mereka emban masing-masing.
Walau demikian, ia tak berani secara blak-blakan menyebut satu per satu nama abang-abang yang dimaksud. Ia khawatir, terlebih karena ada murid baru di Istana. Ia juga tak ingin berhadapan dengan retorika filsafat akal sehat ala Bung Ganteng sebagai jawaban balik.
“Abang-abang yang punya kewenangan sangat diharapkan kompak, agar Sumatera kembali pulih,” demikian dikatakan sumber inspiratif media InsertRakyat.com, Mahsub, Selasa petang.
Kendati demikian, Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian dan Menteri Keuangan Suahasil Nazara membahas pembiayaan rehabilitasi dan rekonstruksi Sumatera hingga 2028 di Jakarta, Selasa (27/10/2026).
Tito, yang memimpin Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Sumatera, menyebut pembiayaan 2027 turut dibahas. Sesuai rencana induk, program pemulihan berlangsung selama tiga tahun, mulai 2026 hingga 2028.
“Kita sudah melakukan diskusi itu dengan Bapak Menteri Keuangan, alhamdulillah, insyaallah anggarannya tersedia,” kata Tito.
Suahasil menegaskan seluruh program rehabilitasi dan rekonstruksi yang telah dianggarkan untuk 2026 harus selesai sesuai rencana. Pemerintah juga membahas pembiayaan untuk 2027 dan 2028.
“Yang dianggarkan dan direncanakan tahun 2026, ini harus diselesaikan semuanya. Setelah itu kita juga membicarakan untuk 2027,” ujar Suahasil.
Lebih jauh, Suahasil berharap tidak ada pekerjaan yang terbengkalai. “Tidak boleh ada pekerjaan yang menggantung atau nanti malah tidak selesai,” imbuhnya.
Di luar pemulihan Sumatera, kedua menteri membahas daerah dengan kapasitas fiskal rendah. Kemendagri dan Kementerian Keuangan akan membentuk tim teknis, terutama untuk mengkaji daerah yang belanja pegawainya mencapai lebih dari 40–50 persen anggaran.
Porsi belanja pegawai yang tinggi dapat mempersempit ruang pembiayaan pembangunan dan pelayanan publik. Kedua kementerian juga membahas insentif fiskal bagi daerah berprestasi berdasarkan sejumlah kategori penilaian.
Pemulihan Sumatera menjadi ujian besar bagi Asta Cita Presiden Prabowo Subianto. Anggaran hingga 2028 memang telah dibahas, tetapi masyarakat kini menunggu pekerjaan yang benar-benar tuntas.
(Bersambung).
