KPK – JNBA 2026: Jangkau Pejabat dan Anak di Sumba Timur

SUMBA TIMUR, INSERTRAKYAT.com — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melanjutkan Jelajah Negeri Bangun Antikorupsi (JNBA) 2026 di Sumba Timur, Nusa Tenggara Timur, Jumat (7/8/2026).

Program tersebut berlangsung selama dua hari dengan melibatkan pejabat publik, ASN, tenaga kesehatan, pelaku UMKM, hingga anak usia dini.

JNBA digelar untuk memperluas pendidikan antikorupsi ke berbagai daerah, termasuk wilayah dengan tantangan geografis.

Di Sumba Timur, KPK menggunakan pendekatan yang menyesuaikan karakter masyarakat setempat.

Sekretaris Jenderal KPK Cahya H. Harefa menyatakan pemberantasan korupsi membutuhkan keterlibatan masyarakat.

“Pemberantasan korupsi membutuhkan keterlibatan seluruh elemen masyarakat, karena KPK tidak dapat bekerja sendiri,” ujar Cahya.

Menurut Cahya, partisipasi masyarakat diperlukan agar nilai integritas tumbuh dalam kehidupan sehari-hari.

Pemerintah Kabupaten Sumba Timur sebelumnya menggelar rapat finalisasi persiapan JNBA.

Rapat tersebut melibatkan pimpinan DPRD, Forkopimda, perangkat daerah, serta pemangku kepentingan terkait.

Wakil Bupati Sumba Timur Yonathan Hani menyatakan keberhasilan kegiatan membutuhkan kerja bersama seluruh unsur daerah.

Pada hari pertama, KPK memberikan pendidikan antikorupsi kepada pejabat publik, ASN, dan tenaga kesehatan di Aula Patola Ratu.

Materi diarahkan pada penerapan integritas dalam penyelenggaraan pelayanan publik.

KPK juga menggelar pendidikan antikorupsi bagi anak TK dan PAUD di Gedung Nasional Umbu Tipuk Marisi.

Anak-anak diperkenalkan dengan nilai kejujuran, tanggung jawab, dan kedisiplinan melalui metode pembelajaran interaktif.

Selain pendidikan antikorupsi, KPK ikut dalam Pameran Pelayanan Publik dan UMKM di Taman Wisata Swembak.

Kegiatan tersebut menghadirkan layanan publik, produk UMKM lokal, serta edukasi terkait transparansi dan akuntabilitas pemerintahan.

Rangkaian kegiatan mendapat partisipasi masyarakat dari berbagai kelompok.

JNBA 2026 di Sumba Timur dijadwalkan berlangsung hingga 8 Agustus 2026.

KPK dan Pemkab Sumba Timur melibatkan pemerintah daerah, dunia pendidikan, pelaku usaha, serta masyarakat dalam rangkaian kegiatan tersebut.

Ikuti berita terbaru. Dapatkan juga pembaruan informasi melalui media sosial InsertRakyat.com.

.

Penulis : Dioni

Editor  : Muhammad Subhan