INSERTRAKYAT.com, Kendari – Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Muhammad Tito Karnavian mendorong pemerintah daerah (Pemda), agar tidak mempersulit perizinan berusaha. Jum’at, (29/8/2025).
Tito menegaskan, izin yang mudah akan menjadi kunci hidupnya sektor swasta, bertambahnya lapangan kerja, dan meningkatnya Pendapatan Asli Daerah (PAD).
“Mohon dengan hormat, hidupkan dunia usaha, mulai dari perizinannya,” kata Tito saat membuka Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Produk Hukum Daerah 2025 di Aula Bahteramas, Kantor Gubernur Sulawesi Tenggara, Rabu (27/8/2025).
Lebih jauh Tito mengupas esensi PAD. Menurut dia, PAD yang kuat adalah pondasi bagi kemandirian fiskal daerah. Daerah yang mampu meningkatkan PAD akan lebih leluasa menggerakkan program pembangunan tanpa harus terus bergantung pada pusat.
Karena itu, Tito meminta pemda menyerap aspirasi pelaku usaha, UMKM, dan penggerak ekonomi kreatif. “Upayakan layanan izin yang cepat, efektif, dan efisien akan mendorong tumbuhnya iklim usaha yang sehat,” tegas Tito.
Mendagri juga menegaskan bahwa, keberhasilan sektor swasta di daerah sangat bergantung pada kepemimpinan. Menurut dia, Pemimpin tidak cukup hanya mengandalkan birokrasi formal, tapi harus kreatif, inovatif, dan berani mengambil langkah strategis.
Dirinya bahkan mengibaratkan kepala daerah seperti seorang ibu rumah tangga yang lihai mengatur pendapatan dan belanja. “Prinsipnya jelas, pemasukan harus lebih besar dari pengeluaran, tetapi tanpa membebani masyarakat,” Imbuhnya.
Tito juga mewanti-wanti agar pemda tidak mencari jalan pintas dalam menaikkan PAD. Kebijakan instan yang justru menambah beban masyarakat akan memicu resistansi dan berakhir kontraproduktif.
Tito lalu menekankan arah komunikasi kebijakan yang baik. “Aturan yang dibuat harus jelas, adil, dan berpihak kepada masyarakat luas,” ujarnya.
Menurut Tito, seorang kepala daerah harus memiliki jiwa kewirausahaan. Dengan pola pikir entrepreneur, pemimpin bisa membaca peluang, bekerja sama dengan pelaku usaha, hingga menghasilkan pendapatan yang berkelanjutan.
Mendagri bahkan mendorong pemda untuk aktif menggandeng Kamar Dagang dan Industri (Kadin) serta komunitas ekonomi kreatif. Kolaborasi ini diyakini mampu melahirkan ekosistem usaha yang sehat sekaligus memperbesar ruang fiskal daerah.
Lebih jauh, Tito menegaskan bahwa arahan ini sejalan dengan visi Presiden Prabowo Subianto yang menempatkan kepentingan masyarakat sebagai prioritas utama. Karena itu, kepala daerah dilarang keras memilih cara instan yang memberatkan masyarakat demi mengejar PAD.
“Sekali lagi, hidupkan swasta, hidupkan ekonomi kreatif. Inilah senjata utama meningkatkan PAD. Jangan mengambil cara instan yang memberatkan masyarakat,” tandas Tito.
Laporan: Syamsul |Editor : Supriadi Buraerah.
