SOLOK, INSERTRAKYAT.com — Pemulihan pascabencana di Kabupaten dan Kota Solok dipercepat, dengan infrastruktur, hunian tetap, pengendalian banjir, serta penyelamatan 115 hektare sawah menjadi prioritas.

Pemulihan tersebut dibahas dalam monitoring dan evaluasi khusus Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Sumatera di Solok, Kamis (13/8/2026). Tim dipimpin Kepala Posko Nasional Satgas PRR Irjen Pol Wahyu Bintono Hari Bawono dengan meninjau sejumlah lokasi terdampak serta berkoordinasi bersama pemerintah daerah dan instansi teknis.

Di Kabupaten Solok, dukungan Transfer ke Daerah mencapai Rp144 miliar. Namun, realisasi setiap sektor bergerak dengan kecepatan berbeda. Bidang kesehatan telah mencapai 91 persen dari alokasi lebih dari Rp6 miliar, sedangkan ekonomi mencapai 57 persen dari alokasi Rp45 miliar. Realisasi pendidikan baru sekitar 6–7 persen, sementara infrastruktur mencapai 6,7 persen dari alokasi lebih dari Rp88 miliar.

Hambatan terbesar berada pada penyelesaian penyesuaian harga satuan dalam Rencana Anggaran Biaya. Dokumen tersebut diperlukan sebelum proses lelang dan pekerjaan fisik bergerak. Satgas PRR mendorong Pemerintah Kabupaten Solok menyelesaikannya agar kegiatan segera masuk Sistem Pengadaan Secara Elektronik. Wahyu menyebut percepatan diperlukan karena proyek infrastruktur berkaitan langsung dengan konektivitas dan pelayanan masyarakat.

Persoalan hunian juga belum selesai. Sebanyak 259 keluarga di Kabupaten Solok disebut membutuhkan relokasi setelah rumah mereka mengalami kerusakan berat. Kuota awal pembangunan hunian tetap baru mencakup 60 unit. Pemerintah daerah didorong mengajukan tambahan 199 unit kepada Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman. Legalitas pemanfaatan 50 unit Rusun Nelayan di Nagari Muaro Pingai juga perlu segera dituntaskan.

Di Sungai Sawah, Nagari Junjung Sirih, sedimentasi dan material kayu sisa galodo masih menjadi ancaman terhadap lahan pertanian. Satgas PRR akan mengoordinasikan dukungan alat berat dengan Kementerian Pekerjaan Umum. Pemerintah daerah melanjutkan pembersihan sungai, normalisasi darurat, serta penyediaan jembatan transisi di Nagari Muaro Pingai.

Di Kota Solok, banjir pada akhir November 2025 berdampak terhadap 2.978 keluarga atau 9.375 jiwa di sembilan kelurahan, berdasarkan data BPBD yang dilaporkan saat kejadian. Bencana tersebut juga merusak permukiman, infrastruktur, fasilitas ekonomi, jaringan irigasi, serta lahan pertanian. Pemerintah Kota Solok masih melanjutkan pemulihan infrastruktur dan mitigasi hingga 2026.

Salah satu pekerjaan besar ialah pengendalian banjir dan normalisasi Batang Gawan serta Batang Lembang. Berdasarkan bahan Satgas PRR, proyek bernilai Rp170 miliar tersebut telah memasuki tahapan tender tahun jamak. Pemerintah juga menghadapi kebutuhan pemulihan 115 hektare sawah terdampak, terutama akibat kerusakan tanggul, sedimentasi, sampah, dan keterbatasan akses alat berat.

Satgas PRR bersama Pemerintah Kota Solok menyiapkan pompanisasi darurat untuk menjaga pasokan air ke lahan pertanian. Dukungan bibit cadangan dan pompa berskala besar akan dikonsolidasikan dengan Kementerian Pertanian. Langkah tersebut diarahkan untuk menekan risiko gagal panen dan menjaga keberlanjutan produksi pangan warga.

Pemulihan Solok kini memasuki fase yang menentukan. Anggaran telah tersedia, tetapi sebagian pekerjaan masih tertahan dokumen, pengadaan, kebutuhan lahan, serta keterbatasan sarana lapangan. “Satgas PRR akan melanjutkan asistensi dan mengawal koordinasi dengan Kementerian PKP, Kementerian Pekerjaan Umum, serta Kementerian Pertanian,” kunci Irjen Pol Wahyu.

.

Reporter: Dioni

Editor    : Supriadi Buraerah