JAKARTA, INSERTRAKYAT.com, – Forum Mahasiswa Anti Korupsi desak Komisi Pemberantasan Korupsi untuk melakukan pemeriksaan dana hibah Pemerintah Kota (Pemkot) Kendari yang dipusatkan dikelola oleh Instansi vertikal. Desakan ditandai aksi demonstrasi di depan Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, pada Jumat, 7 Agustus 2026.
Lengkapnya, berdasarkan liputan InsertRakyat.com di lokasi aksi, Mahasiswa mendesak KPK untuk menindaklanjuti dugaan pengalokasian dana hibah Pemkot Kendari yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2026 kepada sejumlah instansi vertikal, dengan nilai sekitar Rp10 miliar.
Mahasiswa menilai kebijakan tersebut perlu mendapat perhatian dari KPK. Mengingat defisit. Selain itu, mereka juga menyinggung pernyataan Ketua KPK yang sebelumnya mengingatkan pemerintah daerah agar berhati-hati dalam memberikan hibah kepada instansi vertikal yang telah memperoleh pembiayaan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Ketua Forum Mahasiswa Anti Korupsi, Asvin, mengatakan aksi tersebut merupakan bentuk partisipasi publik dalam mendorong transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.
“Kami datang ke KPK untuk meminta agar dugaan pengalokasian dana hibah ini diperiksa secara objektif, profesional, dan sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Kami tidak menyimpulkan adanya pelanggaran, tetapi meminta aparat penegak hukum memastikan ada atau tidaknya penyimpangan dalam proses penganggaran tersebut,” kata Asvin.
Menurut dia, pemeriksaan menyeluruh diperlukan untuk memastikan seluruh proses perencanaan, penganggaran, hingga pelaksanaan program berjalan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
Koordinator lapangan aksi, Rahim, mengatakan seluruh tuntutan yang disampaikan bertujuan memperkuat fungsi pengawasan terhadap penggunaan anggaran negara.
“Kami berharap seluruh proses penganggaran dapat diperiksa secara terbuka sehingga tidak menimbulkan keraguan di tengah masyarakat. Jika tidak ditemukan pelanggaran, hal itu juga penting untuk memberikan kepastian kepada publik. Namun, apabila terdapat penyimpangan, kami meminta agar diproses sesuai hukum yang berlaku,” ujarnya.
Dalam aksi tersebut, Forum Mahasiswa Anti Korupsi meminta KPK melakukan penyelidikan dan pemeriksaan terhadap dugaan proses penganggaran dana hibah Pemerintah Kota Kendari kepada Polda Sulawesi Tenggara, Polresta Kendari, dan Kejaksaan Negeri Kendari. Mereka juga mendesak KPK memanggil serta memeriksa Wali Kota Kendari, Siska Karina Imran, beserta seluruh pihak yang terlibat dalam proses perencanaan, penganggaran, dan pengesahan anggaran tersebut.
Selain itu, Forum Mahasiswa Anti Korupsi berharap KPK, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), serta Kementerian Dalam Negeri dapat menindaklanjuti aspirasi tersebut sesuai dengan kewenangan masing-masing. Mereka menilai langkah tersebut penting untuk memastikan pengelolaan APBD dilakukan secara transparan, akuntabel, dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
. Ikuti saluran Whatsapp dan temukan berita menarik di InsertRakyat.com
Penulis : Tim Liputan InsertRakyat.com
Editor : Salfin Tebara
Korlantas Polri Bantah Informasi Tilang Baru Denda Otomatis
Wamendagri Wiyagus Kaitkan Sportivitas dengan Tugas Aparatur
ATR/BPN Raih Penghargaan Komunikasi Publik dari The Iconomics
KPK Bersama LLDIKTI dan Sekolah Bali “Genjot PAK”
Indonesia Pimpin ASEAN Bahas Masa Depan Transportasi Darat
KDRT Pakai Parang Masuk 110, Polisi Datangi Sialang
Kapolres Polman Hadir Saat 96 Perkara Dieksekusi
Dugaan Judi Balap Liar Dibongkar, Enam Diamankan
Foto: Evakuasi Pohon Tumbang di Jalur Nasional – Aceh Selatan
Polresta Deli Serdang Bekuk Dua Pria Berkasus
