PENGADILAN Tinggi (PT) Padang melibatkan 152 tenaga outsourcing untuk meningkatkan kualitas pelayanan peradilan di Sumatera Barat.

Fakta ini terungkap sejak Sabtu, (3/12/2025).

PT Padang menggandeng PT Khas Prima Abadi dengan menempatkan 78 petugas keamanan dan 74 petugas kebersihan di seluruh satuan kerja.

Kebijakan ini merupakan tindak lanjut arahan Mahkamah Agung RI terkait penataan tenaga honorer non-DIPA melalui mekanisme alih daya yang sah dan akuntabel.

BACA JUGA :  Melihat Gairah Etika Pelayanan Publik di Ruang Literasi Penerangan Hukum Kejaksaan Negeri Sinjai

Serah terima tenaga outsourcing dipimpin Plt. Sekretaris PT Padang, Budiman, S.H, pada awal Januari 2025. Ia menegaskan bahwa keamanan dan kebersihan merupakan fondasi utama pelayanan peradilan yang profesional.

“PT Padang optimistis pelayanan publik semakin optimal, aman, dan nyaman bagi masyarakat pencari keadilan,” kuncinya.

Tag:

Ikuti kanal resmi Insertrakyat.com untuk update berita cepat, akurat, dan terpercaya:

Terbaru

Makna Hidup dari Menulis di Dunia yang Tidak Baik-Baik Saja

Makna, Hidup dari Menulis di Dunia yang Tidak Baik-Baik Saja

INSPIRATIF DAN RELIGIUS
15 menit yang lalu
JAKARTA, INSERTRAKYAT.com — Jaksa Agung Muda Intelijen Reda Manthovani membuka fakta yang selama ini jarang disampaikan secara terbuka. Sepanjang 2025, Kejaksaan mencatat 535 perkara dugaan korupsi yang melibatkan kepala desa. Data itu langsung memantik perhatian publik karena menunjukkan rapuhnya pengelolaan dana desa di berbagai daerah. Reda menyampaikan data tersebut dalam Lokakarya Desa/Kelurahan Berprestasi yang digelar dalam rangka Peringatan Hari Desa Nasional 2026 di Kabupaten Boyolali, Rabu (14/1/2026). Ia menilai lonjakan perkara tersebut sebagai sinyal lemahnya pengawasan dan pendampingan tata kelola keuangan desa. Tren kenaikan kasus terlihat jelas. Pada 2023, Kejaksaan menangani 187 perkara korupsi kepala desa. Jumlah itu naik menjadi 275 perkara pada 2024. Setahun kemudian, grafiknya melonjak tajam hingga mencapai 535 perkara. Lonjakan ini memperlihatkan persoalan yang tidak berdiri sendiri, melainkan berulang dan terstruktur. Namun di tengah paparan angka tersebut, satu sektor besar nyaris tidak tersentuh pembahasan mendalam. Program peningkatan sumber daya manusia aparatur desa melalui kegiatan Bimbingan Teknis (Bimtek) kembali diposisikan sebagai solusi, bukan sebagai objek evaluasi kritis. Padahal di banyak daerah, Bimtek menjadi pos anggaran yang rutin menghabiskan dana desa dalam jumlah besar. Kegiatan ini berlangsung berulang, sering digelar di luar daerah, dengan pola pelaksanaan dan penyelenggara yang relatif sama. Manfaatnya kerap sulit diukur, sementara anggarannya terus mengalir. Fakta di lapangan menunjukkan, ketika kasus korupsi desa mencuat, aparat penegak hukum lebih sering menjerat kepala desa sebagai pelaku utama. Penelusuran jarang bergerak lebih jauh ke rantai kegiatan yang sejak awal membuka ruang kesepakatan anggaran dan praktik saling menguntungkan. Reda menegaskan Kejaksaan memilih pendekatan pencegahan melalui fungsi intelijen. Ia menyebut pencegahan lebih efektif dibanding penindakan, dengan asumsi aparatur desa yang memahami hukum akan mengelola anggaran secara tertib. Sebagai instrumen pencegahan, Kejaksaan menjalankan Program Jaksa Garda Desa (Jaga Desa). Program ini diperkuat dengan sistem pemantauan real time pengelolaan dana desa yang terintegrasi dengan Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) milik Kemendagri dan Simkopdes Kementerian Koperasi. Integrasi tersebut ditujukan untuk memastikan penggunaan dana desa berjalan sesuai aturan dan tercatat secara administratif. Kejaksaan juga membangun kerja sama lintas kementerian melalui nota kesepahaman guna menyelaraskan kebijakan pengawasan. Namun data 535 perkara menimbulkan pertanyaan yang belum terjawab: jika ratusan kepala desa terseret perkara, mengapa pos-pos anggaran yang paling sering digunakan justru jarang masuk prioritas penindakan? Hari Desa Nasional semestinya tidak berhenti pada seremoni dan ajakan kolaborasi. Data yang disampaikan Jamintel seharusnya menjadi titik awal untuk menelusuri sektor-sektor yang selama ini aman dari sorotan, meski terus muncul dalam jejak perkara. Tanpa langkah itu, angka kasus hanya akan berganti tahun, sementara sumber persoalan tetap utuh. Sekedar saran, khususnya untuk Kasi Intel Kejari di berbagai daerah jangan begadang agar esok bisa menelusuri aroma telur - telur bimtek yang sudah lama menyelimuti kesenjangan di lini desa.

Ungkapan Jam Intel Dibalik APBDes!

HEADLINE NEWS
38 menit yang lalu
Vespa Kasirem Sinjai

Komunitas Vespa Kasirem Sinjai Salurkan Bantuan untuk Warga Kurang Mampu dan Pondok Pesantren

INSPIRATIF DAN RELIGIUS
2 jam yang lalu
Indeks Berita

Berita KPK RI

KPK Soroti Potensi Risiko Korupsi Penugasan Energi Pertamina

KPK Soroti Potensi Risiko Korupsi Penugasan Energi Pertamina

Gerakan Mahasiswa Riau Jakarta, Tempeleng KPK?

KPK Edukasi Anti korupsi Siswa SMP Al Mujahidin di Gedung Merah Putih

English

TR Fahsul Falah, From the Land of Aceh to the Peak of BSKDN Kemendagri Strategy

Home Affairs Ministry, Lemhannas, and PYC Strengthen Regional Leadership through Strategic Collaboration

Home Affairs Minister Witnesses Baznas Handover of Health Service Boats to Talaud and Sangihe

Internasional

Headline News, BMKG : Gempa M6,3 di Tenggara Kuril’sk Rusia, Tidak Berpotensi Menimbulkan Tsunami di Indonesia

Headline News, BMKG : Gempa M6,3 di Tenggara Kuril’sk Rusia, Tidak Berpotensi Menimbulkan Tsunami di Indonesia

Disiplin 16 Tahun Jaga Laut Lebanon, TNI Diganjar Kartu Sakti Internasional

Presiden Prabowo Ajak Asia Pasifik Bangun Kepercayaan dan Kerja Sama Inklusif

Politik

Usai Diperbaiki, Ketua DPRD Bojonegoro Pastikan Gedung Aman Pasca Puting Beliung 2025

Usai Diperbaiki, Ketua DPRD Bojonegoro Pastikan Gedung Aman Pasca Puting Beliung 2025

Terobos Lhok Gunci, Ketua DPC PDI Perjuangan Aceh Utara Tembus Daerah Terisolir di Sawang

Catatan Tentang 30 Hari Muslim Ayub Melihat Dampak Bencana Banjir Provinsi Aceh

Hukum

Ketum PERADIN Firman Wijaya: Kritik Perlu Dicermati, dan Serangan Martabat Presiden Harus Dipisahkan

Korupsi Faktur Pajak Fiktif Rugikan Negara Rp170 Miliar, DJP Serahkan Tersangka ke Tangan Jaksa

Korupsi Faktur Pajak Fiktif Rugikan Negara Rp170 Miliar, DJP Serahkan Tersangka ke Tangan Jaksa

Seorang Remaja Diamankan Polisi Terkait; ulalala….

Headline News

JAKARTA, INSERTRAKYAT.com — Jaksa Agung Muda Intelijen Reda Manthovani membuka fakta yang selama ini jarang disampaikan secara terbuka. Sepanjang 2025, Kejaksaan mencatat 535 perkara dugaan korupsi yang melibatkan kepala desa. Data itu langsung memantik perhatian publik karena menunjukkan rapuhnya pengelolaan dana desa di berbagai daerah. Reda menyampaikan data tersebut dalam Lokakarya Desa/Kelurahan Berprestasi yang digelar dalam rangka Peringatan Hari Desa Nasional 2026 di Kabupaten Boyolali, Rabu (14/1/2026). Ia menilai lonjakan perkara tersebut sebagai sinyal lemahnya pengawasan dan pendampingan tata kelola keuangan desa. Tren kenaikan kasus terlihat jelas. Pada 2023, Kejaksaan menangani 187 perkara korupsi kepala desa. Jumlah itu naik menjadi 275 perkara pada 2024. Setahun kemudian, grafiknya melonjak tajam hingga mencapai 535 perkara. Lonjakan ini memperlihatkan persoalan yang tidak berdiri sendiri, melainkan berulang dan terstruktur. Namun di tengah paparan angka tersebut, satu sektor besar nyaris tidak tersentuh pembahasan mendalam. Program peningkatan sumber daya manusia aparatur desa melalui kegiatan Bimbingan Teknis (Bimtek) kembali diposisikan sebagai solusi, bukan sebagai objek evaluasi kritis. Padahal di banyak daerah, Bimtek menjadi pos anggaran yang rutin menghabiskan dana desa dalam jumlah besar. Kegiatan ini berlangsung berulang, sering digelar di luar daerah, dengan pola pelaksanaan dan penyelenggara yang relatif sama. Manfaatnya kerap sulit diukur, sementara anggarannya terus mengalir. Fakta di lapangan menunjukkan, ketika kasus korupsi desa mencuat, aparat penegak hukum lebih sering menjerat kepala desa sebagai pelaku utama. Penelusuran jarang bergerak lebih jauh ke rantai kegiatan yang sejak awal membuka ruang kesepakatan anggaran dan praktik saling menguntungkan. Reda menegaskan Kejaksaan memilih pendekatan pencegahan melalui fungsi intelijen. Ia menyebut pencegahan lebih efektif dibanding penindakan, dengan asumsi aparatur desa yang memahami hukum akan mengelola anggaran secara tertib. Sebagai instrumen pencegahan, Kejaksaan menjalankan Program Jaksa Garda Desa (Jaga Desa). Program ini diperkuat dengan sistem pemantauan real time pengelolaan dana desa yang terintegrasi dengan Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) milik Kemendagri dan Simkopdes Kementerian Koperasi. Integrasi tersebut ditujukan untuk memastikan penggunaan dana desa berjalan sesuai aturan dan tercatat secara administratif. Kejaksaan juga membangun kerja sama lintas kementerian melalui nota kesepahaman guna menyelaraskan kebijakan pengawasan. Namun data 535 perkara menimbulkan pertanyaan yang belum terjawab: jika ratusan kepala desa terseret perkara, mengapa pos-pos anggaran yang paling sering digunakan justru jarang masuk prioritas penindakan? Hari Desa Nasional semestinya tidak berhenti pada seremoni dan ajakan kolaborasi. Data yang disampaikan Jamintel seharusnya menjadi titik awal untuk menelusuri sektor-sektor yang selama ini aman dari sorotan, meski terus muncul dalam jejak perkara. Tanpa langkah itu, angka kasus hanya akan berganti tahun, sementara sumber persoalan tetap utuh. Sekedar saran, khususnya untuk Kasi Intel Kejari di berbagai daerah jangan begadang agar esok bisa menelusuri aroma telur - telur bimtek yang sudah lama menyelimuti kesenjangan di lini desa.

Ungkapan Jam Intel Dibalik APBDes!

Kemkomdigi Menyoal Momok Kebocoran Data Pengguna Instagram, Meta Didesak Buka Fakta

Intip Kinerja Ketua Satgas Terkait Pemulihan Pascabencana Sumatera, Tito : Kita Cek Satu – Persatu

Daerah

Dinas Perikanan Sinjai Imbau Nelayan Waspada Gelombang Tinggi dan Angin Kencang

Ditjen Dukcapil Kemendagri Utus Timsus Atasi Adminduk Aceh Utara

Kajari Ridwan Bugis Sambut Baik Sosialisasi Pengelolaan Haji dan Umrah Kemenhaj Sinjai

Nasional

Nasional

Benarkah Ada “Menteri Grobak”? Cek Fakta di Balik Pemulihan Pascabencana Aceh

News
Menteri Komunikasi dan Digital, Meutya Hafid,

Waspada! Penipuan Digital Intai Anak Dibawah Umur

Nasional
Wapres Gibran Percepatan Pembangunan dan Penguatan Layanan Publik di Papua 

Wapres Gibran Percepatan Pembangunan dan Penguatan Layanan Publik di Papua 

Advetorial

BSKDN Gelar FDA, Pengelolaan Sampah Didorong Berbasis Aglomerasi dan Kerja Sama Antar daerah

BSKDN Gelar FDA, Pengelolaan Sampah Didorong Berbasis Aglomerasi dan Kerja Sama Antar daerah

Bangga Nan Bersahaja, Kiprah Harry Azhar Bersinar ( humas.polri.go.id )

Polres Soppeng Gelar Syukuran Kenaikan Pangkat Periode 1 Januari 2026

ragam

Ditemani TNI, Karutan Sinjai Ikuti Panen Raya Bersama Menimipas Agus Andrianto

KKP Resmi Tugaskan 1.142 Taruna Atasi Dampak Bencana, Diapresiasi Mendagri

Nusron Wahid Percepat Layanan Pertanahan, Evaluasi Berkas Tiap Tiga Bulan

Pendidikan

MTsN 3 Surabaya Bekali 50 Guru Wawasan Jurnalistik untuk Majalah Digital

viral insertrakyat.com

Kadis kesehatan Konawe Bantah Isu Nepotisme

Kepala Dinas Kesehatan Konawe Tepis Isu Nepotisme

Karutan Sinjai Bilang Hasil Panen Raya Kemenimpas Disalurkan untuk Korban Bencana Sumatera

Breaking News: Sat Lantas Polres Sinjai Diperiksa Propam dan Dihadapkan Prapradilan Terkait SP3 Lakalantas

Sejumlah Anak SD Melintasi Jembatan Selebar Telinga Tikus Berdasi

Peristiwa

Ar. Hidayat : Hak Warga Direnggut, Polisi Usut Kasus Pencurian Sapi di Sinjai

Truk 8 Ton Asal Makassar Terguling di Manding, Damkar Polman Lakukan Evakuasi

PN Bulukumba Urung Niat, Ribuan Warga Kajang Tolak Eksekusi Tanah di Dusun Tamalaju : Ketua Mahkamah Agung Diharap Tegakkan Keadilan

Metro

Metro

Tugas di Polda Sulsel, Try Sandi Saputra Harumkan Institusi Polri di Kancah Internasional

Metro
coretax-civitas-akademika-parepare-lapor-spt-tahunan

Coretax Bikin Civitas Akademika Parepare Tak Bisa Lagi “Tunda” Lapor SPT Tahunan

Metro

Aktivis Mahasiswa Curiga : Ada Polres di Sulawesi Selatan Sembunyi Informasi Dugaan Penetapan Tiga Tersangka

Terkait

Makna, Hidup dari Menulis di Dunia yang Tidak Baik-Baik Saja

Ungkapan Jam Intel Dibalik APBDes!

Komunitas Vespa Kasirem Sinjai Salurkan Bantuan untuk Warga Kurang Mampu dan Pondok Pesantren

Inspiratif dan Religius

Makna Hidup dari Menulis di Dunia yang Tidak Baik-Baik Saja

Makna, Hidup dari Menulis di Dunia yang Tidak Baik-Baik Saja

Komunitas Vespa Kasirem Sinjai Salurkan Bantuan untuk Warga Kurang Mampu dan Pondok Pesantren

Halaman All – Pasca Bencana November, Lensa “Air Mata” Anak Negeri dan Nurani Polri untuk Masyarakat Aceh

opini insertrakyat.com

Multidimensi Profesionalisme Aparatur Hukum

Melindungi Hak Bersuara di Ruang Publik sebagai Pilar Demokrasi dan Negara Hukum

Tahun Baru, Longsor Baru: Ketika Kebijakan Tanggap Bencana Kehilangan Arah

Paradoks Pejabat di Indonesia: Ketika Rakyat Melayani Kekuasaan

Trending

1

Masyarakat Sangat Penasaran Soal Pertemuan Mendagri Tito Bersama Menteri PU dan Seskab Teddy, Kenapa?

2

Revitalisasi Sawah Terdampak Bencana di Gayo Lues Bakal Dikebut, Mendagri Tinjau Lokasi Siang Tadi