Prabowo: Kekayaan Indonesia Harus Menjadi Kekuatan Rakyat

JAKARTA, InsertRakyat.com — Presiden Prabowo Subianto menegaskan kebijakan pemerintah diarahkan untuk mengubah kekayaan Indonesia menjadi kekuatan yang memberikan manfaat nyata bagi rakyat. Pernyataan itu disampaikan saat menyampaikan keterangan pemerintah atas RUU APBN 2027 di hadapan DPR RI, Jakarta, Jumat (14/8/2026).

Presiden Prabowo Subianto menyampaikan arah kebijakan pemerintah dalam penyampaian Keterangan Pemerintah atas Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang APBN Tahun Anggaran 2027 beserta Nota Keuangan dan dokumen pendukungnya.

Penyampaian tersebut berlangsung dalam Rapat Paripurna Pembukaan Masa Persidangan I DPR RI Tahun Sidang 2026–2027 di Gedung Nusantara MPR/DPR/DPD RI, Jakarta, Jumat (14/8/2026).

Prabowo mengatakan pemerintah ingin memastikan kekayaan dan sumber daya yang dimiliki Indonesia diterjemahkan menjadi kekuatan ekonomi serta manfaat yang dirasakan masyarakat.

“Seluruh kebijakan yang kita lakukan memiliki satu tujuan, mengubah kekayaan Indonesia menjadi kekuatan Indonesia. Renovasi 10.000 puskesmas, pembangunan 441 RSUD, perbaikan seluruh sekolah dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Rote akan memastikan negara hadir dalam kebutuhan paling dasar rakyat,” ujar Prabowo.

Dalam arah kebijakan tersebut, pemerintah juga akan memperkuat bursa komoditas, mengoptimalkan aset badan usaha milik negara (BUMN), serta mengembangkan Indonesia International Financial Center (IIFC).

Pemerintah juga menyiapkan Danantara Development Management Fund (DDMF) untuk membiayai proyek-proyek yang disebut memiliki manfaat lintas generasi. Di sektor industri, pemerintah menyiapkan kebijakan untuk menciptakan pasar bagi produk nasional, salah satunya melalui subsidi kendaraan listrik.

“Kita tidak sedang membangun ekonomi yang hanya besar dalam statistik. Kita sedang membangun negara yang berdaulat dalam keputusan, adil dalam pembagian dan pemerataan, nyata dalam kehidupan rakyat,” kata Prabowo.

Presiden kemudian meminta seluruh elemen pemerintahan mengawal pelaksanaan agenda pembangunan dengan memastikan setiap program memiliki manfaat dan ukuran yang jelas.

“Tidak boleh ada proyek yang hanya besar pada anggaran tetapi kecil manfaat nyata bagi rakyat. Tidak boleh ada insentif tanpa pekerjaan baru. Tidak boleh ada investasi tanpa transfer teknologi. Setiap rupiah harus memiliki tujuan. Setiap kebijakan harus memiliki ukuran,” ujarnya.

Prabowo juga menekankan tugas pemerintah untuk melindungi masyarakat dari berbagai persoalan, termasuk kemiskinan, kelaparan, pemutusan hubungan kerja, dan keterbatasan akses terhadap pelayanan kesehatan.

Karena itu, ia menekankan pentingnya belanja pemerintah yang bersentuhan langsung dengan kebutuhan masyarakat.

Presiden juga meminta pemerintah di semua tingkatan, mulai dari pemerintah pusat hingga pemerintah daerah dan desa, memperkuat pengawasan terhadap penggunaan anggaran.

“Pemerintah di semua tingkatan tidak hanya pemerintah pusat, pemerintah daerah, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten kota, pemerintah desa, kita harus menghilangkan praktek-praktek korupsi, penipuan, mark up, penggelembungan dalam pembelanjaan,” tandasnya.

Pernyataan tersebut disampaikan dalam rangkaian penyampaian Keterangan Pemerintah atas RUU APBN 2027 dan Nota Keuangan di DPR RI.

Ikuti saluran InsertRakyat.com di WhatsApp dan media sosial untuk mendapatkan informasi terbaru.