INSERTRAKYAT.COM, – Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri (Sekjen Kemendagri) Tomsi Tohir meminta pemerintah daerah (Pemda) membenahi distribusi pangan, memetakan rantai pasok, dan memperkuat kerja sama dengan daerah pemasok untuk mengendalikan inflasi serta menjaga harga kebutuhan pokok tetap terjangkau.
Tomsi menyampaikan arahan tersebut saat memimpin Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi di Kantor Pusat Kemendagri, Jakarta, Selasa (3/11/2026).
Tomsi meminta Pemda memahami jalur distribusi hingga tingkat pengepul besar. Pemerintah daerah juga perlu mengenali pelaku usaha yang menguasai pasokan komoditas agar dapat mendeteksi hambatan distribusi dan mengambil tindakan secara cepat.
“Oleh sebab itu, kita tidak hanya turun ke pasar tapi menguasai, memahami siapa sih pengepul-pengepul besar bahan-bahan pokok itu di pasar,” ujar Tomsi.
Sejumlah komoditas menjadi perhatian dalam pengendalian inflasi, meliputi cabai rawit, cabai merah, beras, gula pasir, dan bawang merah. Tomsi meminta Pemda mencermati perkembangan harga, terutama gula pasir dan bawang merah.
Untuk beras medium, ia meminta pemerintah daerah memantau pergerakan harga serta berkoordinasi dengan Perum Bulog di wilayah masing-masing.
Dalam ekosistem perdagangan pangan, kelancaran distribusi berperan penting menjaga keseimbangan pasokan dan permintaan. Hambatan transportasi, kondisi cuaca, maupun keterbatasan pasokan dapat memicu kenaikan harga di tingkat konsumen.
Karena itu, Pemda perlu memetakan daerah pemasok terdekat yang memiliki ketersediaan komoditas. Kerja sama antardaerah dapat menjadi solusi ketika produksi lokal tidak mampu memenuhi kebutuhan pasar.
Tomsi juga mendorong gerakan menanam sebagai upaya memperkuat produksi pangan daerah. Langkah tersebut perlu disertai pemetaan pelaku distribusi dan komunikasi dengan pihak yang menguasai pasokan.
“Kalau memang tidak ada jalan lain silakan gerakan menanam, dan itu yang terbaik, kemudian pahami betul siapa yang menguasai distribusi seperti cabe dan lain sebagainya di daerah, siapa orangnya. Kemudian bila terjadi kesulitan segera pahami daerah terdekat yang mana championnya bisa dihubungkan,” jelas Tomsi.
Pemda Diminta Menindaklanjuti Hasil Koordinasi
Tomsi meminta pemerintah daerah menjaga komunikasi dengan pelaku distribusi dan daerah pemasok secara berkelanjutan. Rapat koordinasi rutin harus menghasilkan langkah operasional di lapangan agar pengendalian inflasi memberikan dampak terhadap stabilitas harga.
“Ini menandakan apa? Kita berupaya terus bertanggung jawab terhadap masyarakat kita berkaitan dengan harga kebutuhan bahan pokok,” pungkas Tomsi.
Rapat tersebut juga membahas kolaborasi Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) dengan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) mengenai program sertifikat tanah gratis bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).
Selain Deputi Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan Badan Pangan Nasional Hermawan, Deputi Bidang Distribusi dan Jasa Badan Pusat Statistik Ateng Hartono, Plt. Deputi II Kepala Staf Kepresidenan Popy Rufaidah, Plt. Direktur Jenderal Perumahan Perdesaan Kementerian PKP Teddy Paul H. Siagian, Direktur Bina Pasar Dalam Negeri Kementerian Perdagangan Miftah Farid, juga hadir dalam rapat tersebut, serta pemda melalui zoom.
Pengendalian inflasi pangan membutuhkan keterpaduan produksi, distribusi, dan stabilisasi harga. Pemerintah daerah memiliki peran strategis dalam menjaga kelancaran pasokan agar gejolak harga tidak semakin membebani daya beli masyarakat.
Follow: InsertRakyat.com
