JAKARTA, INSERTRAKYAT.comKPK bersama PT Pertamina (Persero) memperkuat pengawasan internal sektor energi melalui pelatihan antikorupsi.

Sebanyak 108 personel Tim Penerapan dan Surveillance Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) Pertamina mengikuti pelatihan tersebut. Peserta berasal dari seluruh direktorat Pertamina dengan materi pencegahan, pendeteksian, dan pengelolaan risiko korupsi.

Pelatihan Penguatan Integritas dan Antikorupsi Batch I berlangsung di Hotel Patra Bandung, sejaj Kamis (6/8) hingga selesai. Kegiatan ini diinisiasi Fungsi Compliance dan Pertamina Corporate University (PCU) bersama Kedeputian Bidang Pendidikan dan Peran Serta Masyarakat KPK.

Baca Juga :  KPK Waspadai Cela Korupsi Dibalik Lonjakan Investasi Kawasan Industri Nasional

Direktur Pendidikan dan Pelatihan Antikorupsi KPK, Yonathan Demme Tangdilintin, menyebut lingkungan BUMN memiliki risiko korupsi dan gratifikasi yang tinggi.

“Posisi ini menjadi salah satu entitas dengan risiko korupsi dan gratifikasi tinggi. Integritas berperan mencegah kebocoran tersebut, baik secara sistem maupun individu pegawai dan manajemen,” ujar Yonathan.

Materi pelatihan mencakup teknis delik tindak pidana korupsi dan manajemen risiko korupsi. Peserta juga mengikuti simulasi dilema integritas serta edukasi pola hidup sederhana.

Baca Juga :  Desak KPK Periksa Pajak Properti di Sulawesi Selatan

Pelatihan tersebut berkaitan dengan pelaksanaan Good Corporate Governance (GCG) dan Sistem Manajemen Anti Penyuapan ISO 37001 SMAP. Peserta juga dibekali kemampuan menjalankan fungsi surveillance secara objektif.

Pelatihan berlangsung dalam dua gelombang. Batch I digelar 6–7 Agustus 2026, sedangkan Batch II dijadwalkan 10–11 September 2026.

Seluruh materi disusun berdasarkan kebutuhan kompetensi teknis pekerja sesuai Kompetensi Teknis Pertamina 2023. Peserta diarahkan memahami penerapan prinsip Transparansi, Akuntabilitas, Responsibilitas, Independensi, dan Fairness (TARIF).

Yonathan menyebut tata kelola BUMN yang bersih berkaitan dengan pengelolaan sumber daya energi nasional.

Baca Juga :  Ditangkap KPK, Bupati Lombok Barat Terseret Skandal Proyek

BUMN yang bersih dan berintegritas akan mengefisienkan dan mengefektifkan pengelolaan sumber daya energi nasional, serta memperkuat kepercayaan investor dan mitra strategis domestik maupun global,” imbuh Yonathan.

Kolaborasi KPK dan Pertamina diarahkan pada penguatan kapasitas sumber daya manusia dan pengawasan internal. Langkah tersebut menjadi bagian dari upaya membangun tata kelola perusahaan yang transparan, akuntabel, dan berintegritas.

Ikuti berita terbaru. Dapatkan juga pembaruan informasi melalui media sosial InsertRakyat.com. Saluran Whatsapp