JAKARTA, — Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian mengarahkan percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana Sumatera melalui koordinasi pemerintah pusat, kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah. Percepatan menjadi perhatian karena waktu pelaksanaan program pada akhir 2026 semakin terbatas.
Arahan tersebut disampaikan Tito saat memimpin rapat perkembangan rehabilitasi dan rekonstruksi fasilitas kelautan, perikanan, perumahan, dan permukiman di Kantor Kementerian Dalam Negeri, Jakarta, Rabu (21/10/2026).
Rapat itu dihadiri Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono serta Pelaksana Tugas Direktur Jenderal Perumahan Perdesaan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman Teddy Paul H. Siagian.
Salah satu persoalan yang dibahas ialah penyediaan lahan untuk pembangunan kompleks hunian tetap bagi warga yang kehilangan rumah dan tanah akibat bencana. Kesiapan lahan menjadi bagian penting dalam pelaksanaan pembangunan permukiman bagi masyarakat terdampak.
Tito menekankan keterlibatan pemerintah daerah dalam mendukung pelaksanaan program di lapangan. Koordinasi pusat dan daerah diperlukan agar rencana pemulihan dapat berjalan selaras dengan kesiapan wilayah serta kebutuhan masyarakat.
Pemulihan Sumatera hingga 2028
Program rehabilitasi dan rekonstruksi tersebut berkaitan dengan Rencana Induk Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Sumatera 2026–2028. Kerangka perencanaan itu mencakup pemulihan lintas sektor, termasuk perikanan, perumahan, dan permukiman.
Dalam publikasi pada 7 April 2026, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menyebut pemerintah menyiapkan rencana induk pemulihan Aceh dan Sumatera untuk periode 2026–2028. Rencana tersebut mencakup sektor permukiman, infrastruktur, ekonomi, sosial, dan lintas sektor.
Berdasarkan bahan rapat, bencana berdampak pada 53 kabupaten/kota di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Cakupan wilayah ini menuntut pembagian tanggung jawab dan koordinasi antarlembaga agar pelaksanaan program berjalan selaras.
Dalam rapat tersebut, Tito mengarahkan seluruh pihak agar tidak menunda kegiatan yang telah direncanakan. Ia menyatakan pemerintah pusat dan daerah harus terus menjalankan upaya pemulihan meskipun menghadapi berbagai kendala.
“Pemerintah pusat maupun pemerintah daerah tidak berhenti terus melakukan percepatan pemulihan rehabilitasi, rekonstruksi pascabencana Sumatera,” ujarnya.
Pelaksanaan program hingga 2028 membutuhkan keselarasan antara perencanaan, kesiapan lahan, koordinasi lintas sektor, dan dukungan pemerintah daerah. Kejelasan pembagian tanggung jawab juga menjadi bagian penting untuk memastikan kegiatan berjalan sesuai sasaran.
Untuk masyarakat terdampak, pemulihan berkaitan dengan ketersediaan hunian, perbaikan infrastruktur, dan keberlangsungan aktivitas ekonomi. Karena itu, kemajuan program perlu dilihat dari pelaksanaan kegiatan dan hasil nyata yang dirasakan warga, bukan hanya dari rencana yang telah disusun.
