Pemulihan Sumatera hingga 2028
Program rehabilitasi dan rekonstruksi tersebut berkaitan dengan Rencana Induk Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Sumatera 2026–2028. Kerangka perencanaan itu mencakup pemulihan lintas sektor, termasuk perikanan, perumahan, dan permukiman.
Dalam publikasi pada 7 April 2026, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menyebut pemerintah menyiapkan rencana induk pemulihan Aceh dan Sumatera untuk periode 2026–2028. Rencana tersebut mencakup sektor permukiman, infrastruktur, ekonomi, sosial, dan lintas sektor.
Berdasarkan bahan rapat, bencana berdampak pada 53 kabupaten/kota di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Cakupan wilayah ini menuntut pembagian tanggung jawab dan koordinasi antarlembaga agar pelaksanaan program berjalan selaras.
Dalam rapat tersebut, Tito mengarahkan seluruh pihak agar tidak menunda kegiatan yang telah direncanakan. Ia menyatakan pemerintah pusat dan daerah harus terus menjalankan upaya pemulihan meskipun menghadapi berbagai kendala.
“Pemerintah pusat maupun pemerintah daerah tidak berhenti terus melakukan percepatan pemulihan rehabilitasi, rekonstruksi pascabencana Sumatera,” ujarnya.
Pelaksanaan program hingga 2028 membutuhkan keselarasan antara perencanaan, kesiapan lahan, koordinasi lintas sektor, dan dukungan pemerintah daerah. Kejelasan pembagian tanggung jawab juga menjadi bagian penting untuk memastikan kegiatan berjalan sesuai sasaran.
