JAMBI, INSERTRAKYAT.com Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Perhimpunan Mahasiswa Hukum Indonesia (PERMAHI) Jambi mengajak masyarakat meningkatkan kewaspadaan terhadap penyebaran hoaks, disinformasi, fitnah, dan narasi provokatif di ruang digital. Organisasi mahasiswa itu menilai kualitas ruang publik perlu dijaga agar informasi yang beredar tidak memicu perpecahan di tengah masyarakat.

Ajakan tersebut disampaikan Ketua Umum DPC PERMAHI Jambi, Roland Pramudiansyah, menjelang sejumlah agenda nasional, termasuk peringatan Hari Ulang Tahun ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia. Menurutnya, ruang publik yang sehat membutuhkan informasi yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan.

Baca Juga :  Narkotika Diperjualbelikan lewat Instagram, Pemuda Asal Bulukumba Ditangkap Polisi di Makassar, 2 Kilogram Ganja

“Ruang publik adalah milik seluruh rakyat Indonesia. Karena itu, ruang publik tidak boleh dipenuhi oleh informasi yang menyesatkan, fitnah, maupun provokasi yang hanya bertujuan membangun keresahan. Bangsa ini membutuhkan kejernihan berpikir, bukan kegaduhan yang diproduksi melalui disinformasi,” kata Roland dalam keterangan tertulis, Rabu (5/8/2026).

Roland menilai mahasiswa memiliki peran dalam menjaga kualitas demokrasi melalui penyampaian kritik yang berbasis data, kajian, dan etika. Menurutnya, kritik terhadap kebijakan merupakan hak dalam sistem demokrasi, namun penyebarannya harus didasarkan pada informasi yang benar.

“Demokrasi tidak diukur dari seberapa keras seseorang berteriak, tetapi dari seberapa bertanggung jawab ia menggunakan kebebasannya. Kritik adalah hak konstitusional, sedangkan penyebaran hoaks dan fitnah merupakan ancaman terhadap kualitas demokrasi itu sendiri,” ujarnya.

Baca Juga :  Kemendagri Pastikan Surat Libur Khusus Papua untuk Final Piala Dunia 2026 Hoaks

PERMAHI Jambi juga mengajak mahasiswa, organisasi kepemudaan, insan pers, akademisi, tokoh agama, tokoh adat, organisasi kemasyarakatan, dan masyarakat untuk memperkuat literasi digital serta membiasakan verifikasi informasi sebelum disebarluaskan. Langkah tersebut dinilai dapat membantu membangun ruang diskusi yang lebih sehat dan berbasis fakta.

Selain itu, Roland menyebut menjaga stabilitas nasional bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah dan aparat, melainkan juga seluruh masyarakat melalui sikap bijak dalam menggunakan media sosial dan menolak penyebaran informasi yang belum terverifikasi.

Baca Juga :  Terduga Penghina Suku Simalungun Dilaporkan ke Polda Sumut

“Menjelang berbagai momentum penting di bulan Agustus, mari kita tunjukkan kedewasaan sebagai bangsa. Berbeda pandangan adalah hal yang wajar dalam demokrasi, tetapi jangan sampai perbedaan itu berubah menjadi permusuhan. Mari kita jernihkan ruang publik dari polusi disinformasi, kita rawat persatuan, dan kita buktikan bahwa Indonesia tetap kuat karena rakyatnya mampu menjaga akal sehat, persaudaraan, dan semangat kebangsaan,” Tuntas Roland.