INSERTRAKYAT.COM, — Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mendorong mutu dan dampak inovasi daerah untuk mendukung target pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 8 persen pada 2029. Peningkatan jumlah inovasi perlu diikuti penerapan yang berkelanjutan, perbaikan pelayanan publik, dan penguatan produktivitas ekonomi lokal.
Hal tersebut dibahas dalam Rapat Koordinasi Strategi Kebijakan Daerah untuk Penguatan Inovasi Daerah di Gedung Bina Graha Provinsi Sumatera Utara, Kota Medan, Rabu (21/10/2026).
Pelaksana Tugas Kepala BSKDN, Raden Gani Muhamad, mengatakan pemerintah daerah memiliki peran penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi melalui penyederhanaan layanan usaha, penyediaan infrastruktur dasar, pengembangan tenaga kerja, dan penguatan ekonomi lokal.
Data Badan Pusat Statistik (BPS) yang dikutip dalam rilis Kemendagri mencatat ekonomi Indonesia tumbuh 5,29 persen pada triwulan II 2026 secara tahunan. Pada periode yang sama, ekonomi Sumatera Utara tumbuh 5,06 persen. Angka tersebut menjadi konteks untuk melihat kontribusi daerah, meskipun percepatan pertumbuhan tetap membutuhkan kebijakan dan investasi yang sesuai dengan potensi wilayah.
BSKDN mencatat 48.246 inovasi dari 541 pemerintah daerah pada 2026. Jumlah itu meningkat 31,31 persen dibandingkan dengan 2025, ketika 531 pemerintah daerah melaporkan 36.742 inovasi.
Kenaikan tersebut menunjukkan meluasnya aktivitas inovasi di lingkungan pemerintah daerah. Namun, jumlah program belum dengan sendirinya membuktikan peningkatan kualitas layanan atau pertumbuhan ekonomi. Manfaatnya perlu dinilai melalui hasil penerapan, keberlanjutan program, dan perubahan yang dapat diukur.
“Yang penting kualitas dari inovasi bukan kuantitas. Seberapa manfaat inovasi bagi masyarakat itu yang harus kita garis bawahi,” ujar Raden Gani.
Bersambung >
Kepala Pusat Strategi Kebijakan Pengembangan Sumber Daya Manusia, Digitalisasi Pemerintah, dan Inovasi Pemerintahan Dalam Negeri BSKDN Kemendagri, David Yama, juga mengingatkan pentingnya menjaga keberlanjutan inovasi agar tidak berhenti sebagai program sesaat atau bergantung pada pergantian kepala daerah.
“Volume tidak identik dengan kualitas dampak,” ujar David.
Menurut dia, inovasi perlu menghasilkan nilai tambah melalui peningkatan produktivitas, pengembangan usaha, dan hilirisasi produk unggulan. Evaluasi diperlukan untuk memastikan setiap inovasi menjawab persoalan masyarakat serta kebutuhan dunia usaha.
Rektor Universitas Harapan Medan, Hoiruddin Hasibuan, menilai pencapaian target pertumbuhan ekonomi memerlukan kerja sama pemerintah daerah, perguruan tinggi, dan dunia usaha. Pemerintah menyiapkan kebijakan, perguruan tinggi mendukung riset dan pengembangan sumber daya manusia, sedangkan dunia usaha menghubungkan produk dengan kebutuhan pasar.
“Angka 8 persen (pertumbuhan ekonomi) ini bukan tujuan akhir, tetapi bagaimana kita mensejahterakan masyarakat,” kata Hoiruddin.
Ia mencontohkan pengolahan singkong menjadi tepung mocaf yang dapat meningkatkan nilai jual hasil pertanian. Pendekatan serupa dapat diterapkan pada kopi Sumatera Utara melalui perbaikan pengolahan dan pemasaran agar petani serta pelaku usaha lokal berpeluang memperoleh nilai tambah lebih besar.
Hoiruddin juga mengusulkan tiga bentuk kolaborasi: satu daerah satu inovasi, klinik inovasi UMKM, dan desa produktif berbasis kampus. Usulan tersebut diarahkan untuk membantu pemerintah daerah menangani persoalan prioritas, meningkatkan kapasitas UMKM, dan memperluas akses pasar produk unggulan desa.
Bersambung>
Target pertumbuhan ekonomi 8 persen pada 2029 menuntut kontribusi produktif dari berbagai daerah. Dalam konteks itu, inovasi perlu dinilai berdasarkan manfaat yang dihasilkan, bukan hanya jumlah program yang dilaporkan.
Penyederhanaan layanan, penguatan rantai pasok, pengembangan tenaga kerja, dan hilirisasi produk dapat menjadi jalur untuk meningkatkan produktivitas. Namun, efektivitasnya perlu dibuktikan melalui indikator yang jelas, seperti perubahan biaya usaha, peningkatan nilai tambah produk, perluasan pasar, dan perbaikan kualitas pelayanan.
Rapat koordinasi tersebut menjadi bagian dari upaya BSKDN mendorong pemerintah daerah mengembangkan inovasi yang relevan dengan kebutuhan masyarakat dan potensi ekonomi setempat. Dampak akhirnya bergantung pada kualitas pelaksanaan, kesinambungan kebijakan, serta kemampuan mengukur hasil secara terbuka.
Jurnalis: Syamsul Bahri
Editor: Supriadi buraerah
