Kepala Pusat Strategi Kebijakan Pengembangan Sumber Daya Manusia, Digitalisasi Pemerintah, dan Inovasi Pemerintahan Dalam Negeri BSKDN Kemendagri, David Yama, juga mengingatkan pentingnya menjaga keberlanjutan inovasi agar tidak berhenti sebagai program sesaat atau bergantung pada pergantian kepala daerah.
“Volume tidak identik dengan kualitas dampak,” ujar David.
Menurut dia, inovasi perlu menghasilkan nilai tambah melalui peningkatan produktivitas, pengembangan usaha, dan hilirisasi produk unggulan. Evaluasi diperlukan untuk memastikan setiap inovasi menjawab persoalan masyarakat serta kebutuhan dunia usaha.
Rektor Universitas Harapan Medan, Hoiruddin Hasibuan, menilai pencapaian target pertumbuhan ekonomi memerlukan kerja sama pemerintah daerah, perguruan tinggi, dan dunia usaha. Pemerintah menyiapkan kebijakan, perguruan tinggi mendukung riset dan pengembangan sumber daya manusia, sedangkan dunia usaha menghubungkan produk dengan kebutuhan pasar.
“Angka 8 persen (pertumbuhan ekonomi) ini bukan tujuan akhir, tetapi bagaimana kita mensejahterakan masyarakat,” kata Hoiruddin.
Ia mencontohkan pengolahan singkong menjadi tepung mocaf yang dapat meningkatkan nilai jual hasil pertanian. Pendekatan serupa dapat diterapkan pada kopi Sumatera Utara melalui perbaikan pengolahan dan pemasaran agar petani serta pelaku usaha lokal berpeluang memperoleh nilai tambah lebih besar.
Hoiruddin juga mengusulkan tiga bentuk kolaborasi: satu daerah satu inovasi, klinik inovasi UMKM, dan desa produktif berbasis kampus. Usulan tersebut diarahkan untuk membantu pemerintah daerah menangani persoalan prioritas, meningkatkan kapasitas UMKM, dan memperluas akses pasar produk unggulan desa.
Bersambung>
