Pemda Diminta Menindaklanjuti Hasil Koordinasi
Tomsi meminta pemerintah daerah menjaga komunikasi dengan pelaku distribusi dan daerah pemasok secara berkelanjutan. Rapat koordinasi rutin harus menghasilkan langkah operasional di lapangan agar pengendalian inflasi memberikan dampak terhadap stabilitas harga.
“Ini menandakan apa? Kita berupaya terus bertanggung jawab terhadap masyarakat kita berkaitan dengan harga kebutuhan bahan pokok,” pungkas Tomsi.
Rapat tersebut juga membahas kolaborasi Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) dengan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) mengenai program sertifikat tanah gratis bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).
Selain Deputi Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan Badan Pangan Nasional Hermawan, Deputi Bidang Distribusi dan Jasa Badan Pusat Statistik Ateng Hartono, Plt. Deputi II Kepala Staf Kepresidenan Popy Rufaidah, Plt. Direktur Jenderal Perumahan Perdesaan Kementerian PKP Teddy Paul H. Siagian, Direktur Bina Pasar Dalam Negeri Kementerian Perdagangan Miftah Farid, juga hadir dalam rapat tersebut, serta pemda melalui zoom.
Pengendalian inflasi pangan membutuhkan keterpaduan produksi, distribusi, dan stabilisasi harga. Pemerintah daerah memiliki peran strategis dalam menjaga kelancaran pasokan agar gejolak harga tidak semakin membebani daya beli masyarakat.
Follow: InsertRakyat.com
TR Fahsul Falah Pernah Menapaki Dua Sektor Strategis di Aceh Selatan
Chronos TR Fahsul Falah dalam Birokrasi Aceh Selatan 2008–2010
