JAKARTA, INSERTRAKYAT.com — Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian mengungkap tiga kekuatan strategis yang menopang kemampuan sebuah negara untuk bertahan dalam jangka panjang.
Tiga kekuatan tersebut meliputi militer yang kuat, aparat kepolisian dan intelijen yang solid, serta aparatur sipil negara (ASN) yang mampu menjalankan pemerintahan secara efektif dan efisien.
Tito menyampaikan hal itu saat menghadiri Pencanangan Gerakan Nasional Pelayanan Publik di Kantor Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB), Jakarta, Jumat (24/7/2026).
Menurut Tito, kualitas pelayanan publik berkaitan erat dengan kemampuan negara dalam menjalankan pemerintahan secara efektif.
Ia menyebut penguatan pelayanan publik menjadi tanggung jawab seluruh aparatur pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah.
Tito menyambut baik pencanangan Gerakan Nasional Pelayanan Publik yang digagas KemenPAN-RB.
Menurutnya, gerakan tersebut menjadi pengingat bagi seluruh aparatur pemerintah untuk memperkuat kualitas pelayanan kepada masyarakat.
Tito menyebut Presiden Prabowo Subianto pernah menyampaikan bahwa terdapat tiga variabel utama yang menopang kemampuan sebuah negara untuk bertahan dalam jangka panjang.
“Dalam konteks ini, kita melihat acara kita ini sebetulnya untuk memperkuat variabel yang ketiga yaitu adanya civil service yang efektif dan efisien,” ujar Tito.
Ia mengakui membangun pelayanan publik berkualitas di Indonesia bukan pekerjaan mudah.
Indonesia merupakan negara kepulauan dengan jumlah penduduk besar serta memiliki karakteristik masyarakat yang beragam.
Karena itu, Tito mendorong pembangunan sistem pelayanan publik yang mampu membentuk budaya kerja aparatur.
“Menurut saya selain integritas sistemnya harus dibuat, kalau sistem dibuat maka orang akan berbalik dia akan berubah sistemnya akan berubah dia akan mengikuti kepada sistem itu,” jelasnya.
Tito juga menyoroti peran Mal Pelayanan Publik (MPP) dalam menyatukan berbagai layanan masyarakat dalam satu lokasi.
Ia mendorong pemerintah daerah terus membangun MPP agar masyarakat memperoleh layanan yang lebih mudah, cepat, dan transparan.
Selain itu, transformasi digital terus didorong untuk menyederhanakan proses pelayanan publik.
Menurut Tito, penyederhanaan layanan dan digitalisasi juga dapat mendorong peningkatan pendapatan asli daerah (PAD).
Ia mencontohkan sejumlah daerah yang mampu meningkatkan PAD setelah menyederhanakan sistem pembayaran pajak dan retribusi.
Tito berharap Gerakan Nasional Pelayanan Publik tidak berhenti sebagai kegiatan seremonial.
“Saya menghormati acara ini, semoga tidak menjadi seremonial, tapi bisa benar-benar rekan-rekan di daerah terutama bisa memaknai dan publik itu kunci untuk negara kita bisa survive,” ujarnya.
Dalam acara tersebut, Tito bersama Menteri PAN-RB Rini Widyantini dan Wakil Ketua Ombudsman Republik Indonesia Rahmadi Indra Tektona menandatangani Surat Edaran Bersama Gerakan Nasional Pelayanan Publik.
Turut hadir Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Dudung Abdurachman, Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) Mego Pinandito, serta sejumlah pejabat terkait lainnya. (agy).