“Ditjen Perhubungan Darat menyebut transportasi massal menjadi faktor yang memengaruhi mobilitas perkotaan dan pertumbuhan ekonomi.

JAKARTA, INSERTRAKYAT.com — Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan menyebut kerugian ekonomi akibat kemacetan lalu lintas di Indonesia mencapai Rp77 triliun per tahun. Data itu disampaikan Direktur Angkutan Jalan Muiz Thohir dalam Seminar Nasional Masyarakat Transportasi Indonesia bertema Peran Strategis RUU Sistranas dalam Mewujudkan Transportasi Massal Terintegrasi dan Berkelanjutan di Jakarta, Selasa (4/8).

Muiz mengatakan jumlah kendaraan bermotor telah mencapai 172,9 juta unit dengan pertumbuhan sekitar 4,5 persen setiap tahun. Pertumbuhan tersebut terus menambah beban infrastruktur jalan di berbagai kawasan perkotaan.

Menurutnya, biaya transportasi rumah tangga di Indonesia masih berada pada kisaran 16 hingga 24 persen dari total pendapatan berdasarkan data BPS 2023. Angka itu jauh di atas indikator SDGs (Sustainable Development Goals) 11.2 yang menetapkan akses transportasi terjangkau pada kisaran 5 persen.

Baca Juga :  KPK Gelar OTT di Madiun, Wali Kota Maidi Termasuk yang Diamankan

Muiz juga mengungkapkan sektor transportasi masih menyerap subsidi energi sekitar Rp300 triliun setiap tahun. Di sisi lain, sebanyak 58 persen penduduk bekerja di sektor informal dengan pendapatan di bawah upah minimum provinsi (UMP).

“Tanpa transportasi massal yang terjangkau, target pertumbuhan ekonomi 8 persen akan sulit dicapai karena mobilitas yang terbatas memutus akses masyarakat ke pekerjaan, pendidikan, dan layanan publik,” ujar Muiz.

Baca Juga :  Sultan Najamudin Ajak Aktivis Perkuat Gagasan Demokrasi 

Sebagai tindak lanjut, pemerintah menjalankan MASTRAN Project (Mass Transit Project) yang difokuskan pada pengembangan transportasi massal di 20 kawasan perkotaan. Kawasan Mebidang dan Bandung Basin Metropolitan Area (BBMA) menjadi proyek percontohan dengan dukungan pembiayaan World Bank dan Agence Française de Développement (AFD).

Di Kawasan Mebidang, proyek meliputi pembangunan jalur khusus sepanjang 21 kilometer, 31 halte on-corridor, 681 halte off-corridor, 12 rute, serta pengoperasian 273 bus. Sistem tersebut diproyeksikan melayani 154.851 penumpang per hari pada awal operasi tahun 2027 dan terintegrasi dengan 109 simpang ATCS (Area Traffic Control System).

Sementara di BBMA, proyek mencakup jalur khusus sepanjang 21 kilometer, 34 halte on-corridor, 719 halte off-corridor, 18 rute, dan 478 unit bus. Kapasitas layanan diperkirakan mencapai 204.736 penumpang per hari serta terhubung dengan 65 simpang ATCS.

Baca Juga :  Kementerian ATR/BPN Perkuat Penyelesaian Konflik Agraria Berbasis HAM

Muiz mengatakan pembangunan fisik dan pembentukan kelembagaan pengelola Bus Rapid Transit (BRT) masih berlangsung. Pembentukan kelembagaan ditargetkan rampung pada November 2026, sedangkan pekerjaan konstruksi dijadwalkan selesai pada Maret 2027.

Hasil evaluasi proyek tersebut akan menjadi salah satu bahan penyusunan Rancangan Undang-Undang Sistem Transportasi Nasional (RUU Sistranas). Regulasi itu diharapkan mengatur skema creative funding (pendanaan inovatif), mandatory spend untuk angkutan umum massal, serta kelembagaan penyelenggara transportasi perkotaan.

Penulis : Agy
Editor    : Salfin