APBN Sulsel Semester I 2026 Catat Belanja Negara Rp25,94 Triliun

MAKASSAR, INSERTRAKYAT.com, — Kantor Perwakilan Kementerian Keuangan Provinsi Sulawesi Selatan merilis kinerja APBN regional hingga 30 Juni 2026. Realisasi pendapatan negara mencapai Rp7,21 triliun atau 39,13 persen dari target, sedangkan belanja negara terealisasi Rp25,94 triliun atau 50,17 persen dari pagu sebagai dukungan terhadap pembangunan dan pertumbuhan ekonomi daerah.

Kinerja APBN Sulawesi Selatan pada Semester I 2026 menunjukkan kondisi fiskal yang tetap terjaga di tengah dinamika ekonomi global. Pertumbuhan ekonomi Sulawesi Selatan pada triwulan I 2026 mencapai 6,88 persen atau lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 5,61 persen. Inflasi hingga Juni 2026 berada pada level 3,56 persen (year on year), sementara neraca perdagangan tetap mencatat surplus.

Dari sisi penerimaan negara, realisasi penerimaan perpajakan mencapai Rp5,06 triliun atau 35,25 persen dari target Rp14,37 triliun. Penerimaan tersebut didominasi Pajak Penghasilan (PPh) sebesar Rp2,68 triliun dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) serta PPnBM sebesar Rp2,41 triliun. Penerimaan Kepabeanan dan Cukai mencapai Rp131,96 miliar atau 35,34 persen dari target, sedangkan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) terealisasi Rp2,02 triliun atau 54,57 persen dari target.

“Memasuki Semester II Tahun 2026, APBN terus menjadi penggerak pembangunan dan aktivitas ekonomi di Sulawesi Selatan. Dengan sinergi yang terus terjaga, optimisme terhadap pertumbuhan ekonomi daerah tetap kuat untuk menghadirkan manfaat yang semakin luas bagi masyarakat,” ulas Sumin, Humas DJP Sulselbarta yang senada dengan perwakilan Kantor Perwakilan Kementerian Keuangan Provinsi Sulawesi Selatan dalam konferensi di Gedung Keuangan Negara II Makassar.

Pada sisi belanja, Belanja Pemerintah Pusat di Sulawesi Selatan mencapai Rp11,79 triliun atau 47,27 persen dari pagu Rp24,94 triliun. Anggaran tersebut digunakan untuk belanja pegawai, belanja barang, belanja modal, dan bantuan sosial. Belanja pegawai mencapai Rp6,69 triliun, sedangkan belanja modal sebesar Rp1,76 triliun dimanfaatkan untuk pembangunan dan preservasi jalan, jembatan, serta pembangunan Terminal Tipe A Songka Palopo.

Transfer ke Daerah terealisasi Rp14,15 triliun atau 52,87 persen dari pagu Rp26,77 triliun. Dana tersebut terdiri atas Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana Bagi Hasil, dan Dana Desa yang disalurkan ke seluruh kabupaten dan kota di Sulawesi Selatan untuk mendukung pelayanan publik, pendidikan, kesehatan, infrastruktur, hingga pemberdayaan masyarakat.

Sejumlah program pemerintah pusat juga telah memberikan dampak langsung kepada masyarakat. Hingga akhir Juni 2026, Program Makan Bergizi Gratis telah menjangkau 1.929.720 penerima manfaat melalui 876 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi di 24 kabupaten dan kota. Selain itu, sebanyak 16 Sekolah Rakyat telah beroperasi untuk 1.750 siswa, sementara pembangunan sembilan sekolah baru terus berlangsung.

Pemerintah juga menyalurkan Kredit Usaha Rakyat (KUR) sebesar Rp9,46 triliun kepada 133.825 debitur dengan subsidi bunga Rp831,25 miliar. Penyaluran FLPP mencapai 7.410 unit rumah senilai Rp926,21 miliar, sedangkan sektor ketahanan pangan mencatat produksi padi sebanyak 466.592 ton. Program Koperasi Merah Putih turut diperkuat melalui ribuan koperasi yang telah memiliki NPWP maupun Nomor Induk Berusaha.

Kementerian Keuangan menyatakan capaian Semester I 2026 menjadi dasar percepatan pelaksanaan program pada Semester II. Pemerintah menargetkan kualitas belanja semakin meningkat sehingga manfaat APBN dapat dirasakan lebih luas oleh masyarakat sekaligus menjaga pertumbuhan ekonomi Sulawesi Selatan tetap berkelanjutan.

(Isma).