MAKASSAR, INSERTRAKYAT.com — Negara kembali menegaskan kehadirannya di Sulawesi Selatan melalui kinerja Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2025. Hingga 31 Desember 2025, realisasi Belanja Negara di Sulsel mencapai Rp54,09 triliun atau 95,61 persen dari pagu, angka yang mencerminkan belanja produktif, tepat sasaran, dan berdampak langsung bagi masyarakat di seluruh kabupaten/kota.
Capaian tersebut disampaikan dalam konferensi pers Kinerja APBN Regional Sulawesi Selatan Tahun Anggaran 2025 yang digelar Kantor Perwakilan Kementerian Keuangan Provinsi Sulawesi Selatan, Senin (26/1/2026), bertempat di Gedung Keuangan Negara (GKN) II Makassar.
Dari sisi penerimaan, kinerja fiskal Sulsel menunjukkan fondasi yang tetap kokoh. Pendapatan Negara tercatat Rp15,7 triliun atau 92,52 persen dari target, didukung oleh kinerja perpajakan dan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) yang melampaui ekspektasi.
Penerimaan perpajakan mencapai Rp11,3 triliun atau 84,59 persen dari target, dengan kontribusi terbesar berasal dari Pajak Penghasilan (PPh) Rp4,9 triliun serta PPN dan PPnBM Rp5,3 triliun. Sementara itu, penerimaan Kepabeanan dan Cukai menembus Rp392,7 miliar atau 122,33 persen dari target, menandakan geliat aktivitas perdagangan yang tetap terjaga.
Tak kalah impresif, PNBP terealisasi Rp4,0 triliun atau 121,89 persen, dengan dominasi PNBP Badan Layanan Umum (BLU) sebesar Rp2,8 triliun. Angka-angka ini menegaskan bahwa APBN Sulsel bekerja di atas ekspektasi, bahkan di tengah tantangan ekonomi global.
Belanja Pemerintah Pusat (BPP) di Sulawesi Selatan sepanjang 2025 mencapai Rp22,8 triliun atau 93,25 persen dari pagu. Alokasi ini menopang belanja pegawai, barang, modal, dan bantuan sosial yang menyentuh langsung kebutuhan publik.
Belanja pegawai terealisasi Rp10,9 triliun (98,58 persen) untuk gaji dan tunjangan ASN, TNI/Polri, guru, dosen, serta PPPK. Belanja barang mencapai Rp9,1 triliun, mendukung operasional 767 satuan kerja dari 52 kementerian/lembaga di Sulsel.
Sementara itu, belanja modal Rp2,8 triliun diarahkan pada pembangunan infrastruktur strategis seperti Jembatan Gantung Minasa Upa, Benteng Pattiro, Kalimporo, Palambuta, peningkatan Pelabuhan Kalatoa dan Jinato di Selayar, hingga pembangunan sarana prasarana Kampus UIN Alauddin Makassar.
Program bantuan sosial melalui PIP dan KIP juga hampir terserap penuh dengan realisasi Rp101,1 miliar atau 99,90 persen.
Kemudian, komitmen pemerataan pembangunan tercermin kuat melalui Transfer ke Daerah (TKD) yang terealisasi Rp31,3 triliun atau 97,42 persen dari pagu Rp32,1 triliun. Penyaluran TKD berjalan relatif merata di seluruh kabupaten/kota, tanpa konsentrasi di wilayah tertentu.
Dana Alokasi Umum (DAU) menjadi penopang utama dengan realisasi Rp21,1 triliun (98,47 persen) untuk belanja pegawai, layanan dasar, dan administrasi pemerintahan daerah. Dana Desa tersalurkan Rp1,8 triliun, menopang BLT Desa, ketahanan pangan, penanganan stunting, hingga pemberdayaan masyarakat.
Selain itu, Dana Insentif Fiskal terealisasi 100 persen sebesar Rp281 miliar, difokuskan pada pengendalian inflasi dan penurunan stunting, memperkuat kualitas hidup masyarakat.
Sepanjang 2025, dampak langsung APBN dirasakan masyarakat Sulsel melalui berbagai program strategis. Program Makan Bergizi Gratis menjangkau 1.477.131 penerima manfaat melalui 588 SPPG di 24 kabupaten/kota.
Penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) mencapai Rp16,83 triliun kepada 283.989 debitur, didominasi sektor pertanian dan perdagangan, dengan distribusi terbesar di Kabupaten Bone.
Di sektor perumahan, FLPP senilai Rp2,90 triliun memfasilitasi pembangunan 23.255 unit rumah, sementara Tunjangan Profesi Guru disalurkan Rp3,43 triliun. Tak hanya itu, realisasi 16 Sekolah Rakyat melampaui target awal, memperkuat akses pendidikan inklusif.
Menutup tahun 2025, APBN di Sulawesi Selatan terbukti bekerja sebagai instrumen fiskal yang responsif, adaptif, dan berpihak pada rakyat. Dengan belanja yang produktif, pendapatan yang solid, serta sinergi pusat dan daerah yang terus diperkuat, pemerintah optimistis melangkah ke tahun berikutnya untuk mendorong pertumbuhan yang inklusif, berkelanjutan, dan berkeadilan.
Konferensi pers ini menghadirkan pemateri dari jajaran Kementerian Keuangan, antara lain Kepala Perwakilan Kemenkeu Sulsel Djaka Kusmartata, Kepala Kanwil DJPb Supendi, Kepala Bidang Data dan Pengawasan Potensi Perpajakan DJP Sulselbartra Adnan Muis, serta Kepala Bidang Kepatuhan Internal DJKN Sulseltrabar Nandang Supriyadi, dengan moderator Widyaiswara BDK Makassar Arfin.
Penulis: Supriadi Buraerah
Editor: Zamroni
