Ketua PT Jambi Buka Roadmap 100 Hari Kepemimpinan

JAMBI, INSERTRAKYAT.com — Ketua Pengadilan Tinggi (PT) Jambi, Dr. Marsudin Nainggolan, S.H., M.H., memaparkan roadmap 100 hari pertama kepemimpinannya melalui program “KPT Menyapa” secara virtual.

Program tersebut diikuti seluruh pengadilan negeri dalam wilayah hukum PT Jambi, sejak Kamis. (6/8). Kegiatan menjadi agenda perdana Marsudin setelah dilantik sebagai Ketua PT Jambi pada Senin (3/8/2026).

Marsudin hadir bersama Wakil Ketua PT Jambi, Panitera, Sekretaris, serta para Hakim Tinggi. Forum tersebut menjadi ruang komunikasi awal dengan seluruh satuan kerja peradilan umum di wilayah Jambi.

Dalam paparannya, Marsudin membagi roadmap 100 hari pertama menjadi empat tahapan. Tahapan tersebut mencakup konsolidasi internal, penguatan integritas, transformasi digital, serta evaluasi kelembagaan.

“Program ini merupakan program utama selain program-program yang telah disusun oleh KPT yang lama,” ujar Marsudin.

Pada 30 hari pertama, PT Jambi memusatkan kegiatan pada konsolidasi, pemetaan, dan koordinasi. Agenda tersebut mencakup komunikasi dengan pimpinan pengadilan negeri, rapat koordinasi, pemetaan kondisi satuan kerja, inventarisasi persoalan, serta penetapan prioritas kebijakan.

Sejumlah bidang strategis menjadi objek pemetaan. Bidang tersebut meliputi penyelesaian perkara, administrasi perkara, pelayanan publik, sumber daya manusia, sarana prasarana, serta teknologi informasi.

Memasuki hari ke-31 hingga ke-60, agenda diarahkan pada integritas dan peningkatan kinerja. Programnya mencakup pembinaan integritas, penguatan kode etik, pengawasan internal, budaya antikorupsi, evaluasi penyelesaian perkara, serta identifikasi potensi tunggakan.

PT Jambi juga menetapkan beberapa program prioritas pada tahap tersebut. Di antaranya bimbingan teknis hukum, forum diskusi hukum, percepatan minutasi putusan, penguatan Zona Integritas, serta penguatan budaya kerja PT Jambi EMAS.

“Memperkuat pembinaan dan pengawasan secara berkesinambungan, meningkatkan kapasitas hakim dan aparatur peradilan harus dilakukan melalui pendidikan dan pelatihan dengan mengadakan diskusi ilmiah,” ujar Marsudin.

Ia menyatakan integritas menjadi landasan dalam menjalankan fungsi peradilan. Hakim dan aparatur peradilan, menurutnya, wajib menjaga kehormatan profesi dan menaati kode etik.

Tahap berikutnya berlangsung pada hari ke-61 hingga ke-80 dengan fokus transformasi digital dan pelayanan publik. Agenda tersebut meliputi optimalisasi e-Court dan e-Litigasi, digitalisasi administrasi perkara, evaluasi Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP), serta pengembangan inovasi pelayanan.

“Meningkatkan kualitas pelayanan publik dan akses terhadap pengadilan. Pengadilan harus hadir sebagai institusi yang melayani masyarakat secara cepat, transparan dan akuntabel,” tegas Marsudin.

Sementara itu, hari ke-81 hingga ke-100 diarahkan pada evaluasi dan penguatan kelembagaan. Evaluasi mencakup pelaksanaan program, pengukuran kinerja, penyusunan laporan, penyempurnaan kebijakan, serta penyusunan roadmap pengembangan jangka panjang.

Pada tahap tersebut juga terdapat rencana pemberian apresiasi kepada satuan kerja yang dinilai berprestasi. Evaluasi menjadi bagian dari pengukuran pelaksanaan program selama 100 hari pertama kepemimpinan Marsudin.

Marsudin menyampaikan roadmap tersebut menjadi fondasi awal untuk membangun pola kerja yang lebih kolaboratif, adaptif, dan berorientasi pada pelayanan.

“Saya memohon dukungan, kerja sama dan doa dari seluruh keluarga besar pengadilan agar amanah yang dipercayakan kepada saya dapat dijalankan dengan sebaik-baiknya,” ujar Marsudin.

Pada akhir paparannya, Marsudin mengajak seluruh aparatur peradilan dalam wilayah hukum PT Jambi menjalankan program yang telah disusun bersama.

“Marilah kita bekerja dengan hati, melayani dengan tulus dan mengabdikan diri demi tegaknya hukum dan keadilan,” tutupnya.

Ikuti berita terbaru. Dapatkan juga pembaruan informasi melalui media sosial InsertRakyat.com. Untuk whatsapp channel

.

Penulis  : Apriandi
Editor     : Supriadi Buraerah