JAKARTA, InsertRakyat.com – Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) terus memperluas akses beasiswa dan pelatihan luar negeri bagi Aparatur Sipil Negara (ASN). Langkah tersebut mendapat dukungan dari Komisi II DPR RI sebagai bagian dari upaya memperkuat kualitas sumber daya manusia aparatur menuju Indonesia Emas 2045.
Komitmen itu ditandai melalui Workshop Pelatihan dan Beasiswa Luar Negeri bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkungan Kemendagri dan pemerintah daerah. Kegiatan yang digelar Pusat Fasilitasi Kerja Sama (Fasker) Kemendagri tersebut berlangsung di Sasana Bhakti Praja, Kantor Kemendagri, Jakarta. (29/7/2026).
Wakil Ketua Komisi II DPR RI Bahtra Banong mengatakan peningkatan kompetensi ASN menjadi fondasi dalam membangun birokrasi yang profesional, adaptif, dan mampu bersaing di tingkat global. Menurutnya, aparatur harus memiliki kemampuan yang sejalan dengan perkembangan teknologi dan dinamika pelayanan publik.
“Pengembangan kompetensi ASN merupakan investasi jangka panjang untuk memperkuat tata kelola pemerintahan sekaligus mendukung terwujudnya Indonesia Emas 2045,” ujar Bahtra.
Ia menjelaskan, transformasi birokrasi perlu diiringi penyederhanaan regulasi, pemanfaatan teknologi informasi, serta penerapan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, efektif, dan efisien. Dengan kapasitas yang terus meningkat, ASN diharapkan mampu memberikan pelayanan publik yang lebih berkualitas.
Bahtra juga mengingatkan bahwa Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara telah memberikan ruang lebih luas bagi ASN untuk mengembangkan kompetensi. Kesempatan tersebut dapat dimanfaatkan melalui pelatihan, seminar, diskusi, tugas belajar, short course, beasiswa luar negeri, magang, fellowship, hingga program pertukaran pegawai.
Menurutnya, pengalaman belajar di luar negeri tidak hanya meningkatkan kemampuan akademik, tetapi juga membuka peluang mempelajari praktik terbaik dalam penyelenggaraan pemerintahan. Pengetahuan tersebut diharapkan dapat diadaptasi untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik di Indonesia.
Selain itu, pengalaman internasional dinilai mampu memperluas jejaring kerja sama, mempercepat transfer pengetahuan dan teknologi, serta memperkaya perspektif ASN dalam menghadapi tantangan birokrasi yang terus berkembang.
Bahtra berharap ASN yang memperoleh kesempatan belajar di luar negeri dapat kembali dengan membawa inovasi dan gagasan baru untuk memperkuat kualitas kebijakan pemerintah, tata kelola pemerintahan, serta pelayanan kepada masyarakat.
Komisi II DPR RI, lanjut Bahtra, mendukung langkah Kemendagri memperluas akses pendidikan dan pelatihan bagi ASN. Dukungan tersebut diharapkan mampu mempercepat terwujudnya birokrasi yang profesional, adaptif, berintegritas, dan memiliki daya saing global. (Syam).
