MENJELANG Bulan Suci Ramadan 2026, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) memberikan instruksi kepada Pemerintah Daerah (Pemda) agar melakukan pengendalian inflasi secara terencana dan berbasis data.
Perintah tersebut disampaikan Sekretaris Jenderal Kemendagri, Tomsi Tohir, mengingat potensi lonjakan harga pangan yang kerap terjadi menjelang Ramadan.
Tomsi saat memimpin Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah yang dirangkaikan dengan Evaluasi Dukungan Pemda dalam Program 3 Juta Rumah, berharap agar pemda juga melakukan pengendalian inflasi secara serius di setiap daerah. Rapat ini berlangsung secara hybrid dari Kantor Pusat Kemendagri, Jakarta, Senin (12/1).
Tomsi menegaskan, pengendalian inflasi tidak akan efektif apabila baru dilakukan saat Ramadan berlangsung. Menurutnya, langkah antisipatif harus disusun jauh hari dengan memanfaatkan data inflasi pada periode sebelumnya.
“Kalau kerjanya di bulan Ramadan, (inflasi ,-red), enggak akan bisa kita menanggulanginya,” ujar Tomsi.
Mendagri Muhammad Tito Karnavian, kata Tomsi, sangat mendorong Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) di seluruh wilayah untuk segera menggelar rapat internal, menganalisis data inflasi minimal tiga tahun terakhir.
Tak hanya itu, hal ihwal Tito Karnavian, pada prinsipnya pemda menyusun skema pengendalian harga pangan secara spesifik.
Tomsi juga berharap pengendalian inflasi periode Ramadan 2026 dapat menjadi momentum pembuktian kemampuan pemerintah pusat dan daerah dalam menjaga stabilitas harga di tengah masyarakat.
“Sekali-sekali Bapak-Ibu sekalian kita membuat sejarah, bahwa di Ramadan tahun 2026 sembako terkendali, barang tidak naik,” katanya.
Tomsi menjelaskan bahwa, sejumlah komoditas pangan strategis yang berpotensi memicu inflasi, di antaranya bawang putih, bawang merah, telur ayam ras, cabai, minyak goreng, dan beras.
Untuk antisipasi, Tomsi meminta kementerian dan lembaga teknis bersama Pemda memperkuat koordinasi, termasuk dengan pelaku usaha, guna menjaga pasokan dan kelancaran distribusi.
Belum berhenti sampai disitu, Tomsi juga menyampaikan bahwa tingkat inflasi nasional secara tahunan (year on year) pada Desember 2025 tercatat sebesar 2,92 persen. Angka tersebut masih berada dalam rentang sasaran inflasi nasional sebesar 2,5 persen dengan toleransi plus minus 1 persen.
Menurutnya, tingkat inflasi yang ideal diperlukan untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan produsen dan konsumen. Inflasi yang terlalu rendah dapat menekan produsen, khususnya petani dan pelaku sektor perkebunan, sedangkan inflasi yang terlalu tinggi akan memberatkan masyarakat.
“Batas kita yang ideal adalah 2,5 persen,” tegasnya.
Tomsi juga mengakui adanya kenaikan inflasi bulanan pada Desember 2025 sebesar 0,64 persen. Kenaikan tersebut dipengaruhi oleh bencana alam di sejumlah daerah, seperti Aceh, Sumatera Barat, dan Sumatera Utara, yang berdampak pada terganggunya pasokan pangan.
“Adanya (Dengan-red), kondisi saudara-saudara kita mendapatkan musibah, kita masih mendapatkan angka yang baik, di mana masih dalam batasan 1,5 sampai 3,5 persen,” imbuh Tomsi.
Atas capaian tersebut, Tomsi menyampaikan apresiasi kepada Pemda, kementerian, dan lembaga terkait yang dinilai konsisten menjaga stabilitas harga. Namun demikian, ia menekankan pentingnya evaluasi mendalam terhadap daerah-daerah yang mencatatkan inflasi tinggi dalam periode yang cukup panjang.
Tomsi pum meminta agar laporan inflasi daerah sepanjang tahun 2025 segera disusun sebagai bahan evaluasi bersama. Laporan tersebut diharapkan mampu memetakan daerah penyumbang inflasi tinggi beserta komoditas pemicunya.
Rapat koordinasi tersebut turut dihadiri Direktur Jenderal Perumahan Perdesaan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Imran, Direktur Penganekaragaman Konsumsi Pangan Badan Pangan Nasional Rinna Syawal, Direktur Statistik Harga Badan Pusat Statistik Windhiarso Ponco Adi Putranto, serta Pelaksana Tugas Deputi II Kepala Staf Kepresidenan Popy Rufaidah. Sejumlah pejabat kementerian, lembaga, dan jajaran Pemda juga mengikuti kegiatan secara virtual.
Penulis: Anggytha Putrie Alvio Manho Ganny (Agy).
Editor: Zamroni
Redaksi: InsertRakyat.com
Sumber: Kapuspen Kemendagri Benni Irwan
