YOGYAKARTA, INSERTRAKYAT.com, — Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto membuka catatan kritis mengenai peran DPRD dalam menjaga arah pembangunan daerah agar tetap memperhatikan keseimbangan ekologis melalui fungsi legislasi, penganggaran, dan pengawasan.

Hal tersebut disampaikan Bima saat memberikan keynote speech pada Akademi Kaukus Parlemen Hijau Daerah bertema Menguatkan Kepemimpinan Legislatif Daerah untuk Pembangunan Berkeadilan Ekologis di Riss Hotel Malioboro, Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta, Kamis (6/8/2026).

Bima menjelaskan, DPRD memiliki posisi strategis dalam menentukan arah kebijakan daerah. Melalui kewenangan yang dimiliki, legislator daerah dapat memastikan pembangunan berjalan dengan mempertimbangkan keberlanjutan lingkungan dan kebutuhan masyarakat.

Baca Juga :  Mendagri Awasi Daerah yang Belum Bebaskan PBG dan BPHTB bagi MBR

“Anggota DPRD memiliki peran strategis untuk memastikan agenda pembangunan daerah tetap mengedepankan prinsip keberlanjutan melalui fungsi legislasi, penganggaran, dan pengawasan,” ujar Bima Arya Sugiarto, Wakil Menteri Dalam Negeri.

Menurut Bima, persoalan lingkungan menjadi tantangan yang kompleks karena berkaitan dengan berbagai sektor. Penyelesaiannya membutuhkan keterlibatan pemerintah, masyarakat, akademisi, organisasi masyarakat sipil, serta dunia usaha.

Ia mengatakan, instrumen pendanaan hijau perlu diarahkan untuk mendukung program yang memberikan manfaat nyata terhadap kelestarian lingkungan dan kesejahteraan masyarakat. Bima menilai tantangan utama pembangunan ekologis berada pada pelaksanaan kebijakan di lapangan.

Baca Juga :  Wagub Aceh Sambut Baik Arahan Mendagri : Inspektorat Harus Proaktif Awasi Tata Kelola Pemerintahan

“Masalah kita bukan tidak ada kebijakannya, tetapi pelaksanaannya di lapangan. Kalau menurut saya, persoalannya bukan di gagasannya, tapi eksekusinya,” kata Bima.

Bima juga mengajak legislator daerah membangun hubungan kerja dengan berbagai pihak agar kebijakan yang lahir memiliki dasar pengetahuan yang kuat. Kolaborasi dengan akademisi, organisasi masyarakat sipil, dan dunia usaha dinilai dapat memperkaya perumusan kebijakan daerah.

Baca Juga :  Bima Arya Hadiri Acara Konferensi Musik Indonesia

Selain itu, Bima melihat meningkatnya perhatian masyarakat terhadap isu lingkungan, termasuk kalangan Generasi Z, sebagai perubahan penting dalam melihat masa depan pembangunan. Isu ekologis dinilai perlu menjadi bagian dari agenda kebijakan daerah.

Melalui forum Akademi Kaukus Parlemen Hijau Daerah, Bima berharap DPRD mampu menghasilkan kebijakan yang sesuai karakter wilayah, menjaga lingkungan, dan memberikan manfaat bagi masyarakat.

Ikuti berita terbaru. Dapatkan juga pembaruan informasi melalui media sosial InsertRakyat.com. Untuk whatsapp channel

Penulis : Syamsul Bahri

Editor  : Tim Redaksi