INSERTRAKYAT.COM—Literasi Keuangan ASN dimanfaatkan oleh Kementerian Keuangan untuk menawarkan Surat Berharga Negara (SBN) ritel seri SBR015T2 dan SBR015T4 dengan kupon mengambang minimal masing-masing 6,75 persen dan 6,85 persen per tahun.
Kemenkeu menyosialisasikan SBR015 kepada aparatur sipil negara (ASN) dan perwakilan instansi pemerintah di Makassar, Sulawesi Selatan, untuk memperkenalkan instrumen pembiayaan negara.
Kegiatan edukasi literasi keuangan dan sosialisasi SBR015 itu berlangsung di Aula Rongkong, Gedung Keuangan Negara (GKN) II Makassar, pada 19 Oktober 2026. Direktorat Surat Utang Negara, Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR), bekerja sama dengan Perwakilan Kementerian Keuangan Provinsi Sulawesi Selatan menyelenggarakan kegiatan tersebut.
Sekitar 150 peserta mengikuti ( Literasi keuangan ASN ) acara secara langsung. Peserta berasal dari unit vertikal Kementerian Keuangan di Makassar dan sekitarnya, satuan kerja kementerian/lembaga mitra KPPN Makassar, instansi pemerintah, Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), serta Lembaga Penjamin Simpanan (LPS).
Pentingnya Literasi Keuangan: Kemenkeu Ingatkan Risiko Pinjaman Online Ilegal
Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) Sulawesi Bagian Selatan sekaligus Kepala Perwakilan Kementerian Keuangan Provinsi Sulawesi Selatan, Martha Octavia, menyoroti kesenjangan antara inklusi keuangan dan literasi keuangan.
Menurut Martha, kondisi tersebut dapat membuat masyarakat terjerat pinjaman online ilegal, judi online, maupun investasi bodong. Karena itu, ia mengajak ASN Kementerian Keuangan berperan sebagai duta literasi keuangan di lingkungan keluarga dan tempat kerja.
Martha juga mengangkat falsafah Bugis-Makassar, yakni sipakatau, sipakainge, dan sipakalebbi. Nilai-nilai tersebut menjadi landasan ajakannya agar para ASN saling menghormati, mengingatkan, dan menghargai, termasuk ketika mengambil keputusan keuangan.
Ia kemudian membuka secara resmi kegiatan edukasi literasi keuangan dan sosialisasi SBR015 tersebut.
Surat Berharga Negara Menjadi Salah Satu Sumber Pembiayaan APBN
Dalam pidato utama, Kepala Subdirektorat Program dan Manajemen Pengetahuan Direktorat Surat Utang Negara, Arif Prabowo Sulistiono, memaparkan peran Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dalam mendukung pencapaian tujuan pembangunan.
Arif menjelaskan bahwa pemerintah memenuhi defisit anggaran melalui pembiayaan, antara lain dengan menerbitkan Surat Berharga Negara (SBN). Instrumen tersebut menjadi salah satu sarana pemerintah memperoleh pembiayaan untuk menjalankan program dan menjaga kesinambungan pembangunan.
“Utang merupakan alat, bukan tujuan,” ujar Arif dalam pemaparannya.
Arif menyatakan bahwa pemerintah menggunakan pembiayaan melalui utang untuk mempercepat pelaksanaan kebutuhan mendesak, menjaga kesinambungan pembangunan, dan membagi beban secara adil antargenerasi.
Arif juga menyampaikan bahwa pemerintah mengelola utang secara hati-hati atau prudent. Dalam siaran persnya, Kementerian Keuangan menyebut rasio utang terhadap produk domestik bruto (PDB) Indonesia relatif rendah dibandingkan sejumlah negara di kawasan dan negara berkembang lainnya.
SBR015 Menawarkan Kupon Bulanan dan Pemesanan Mulai Rp1 Juta
Materi sosialisasi disampaikan oleh Rena Mustika Tresna, Analis Keuangan Negara Ahli Muda Direktorat Surat Utang Negara. Sesi tersebut dipandu Renaldo Christian Gideon, yang juga menjabat sebagai Analis Keuangan Negara Ahli Muda di direktorat yang sama.
Rena menguraikan bahwa SBN ritel dirancang khusus untuk investor individu berkewarganegaraan Indonesia. Penerbitan instrumen tersebut bertujuan memperluas basis investor domestik sekaligus mendukung kemandirian pembiayaan pembangunan.
Dalam pemaparannya, Rena menyatakan pembayaran kupon dan pokok SBR015 dijamin oleh undang-undang. Instrumen ini menggunakan skema kupon mengambang dengan tingkat kupon minimal atau floating with floor, dengan pembayaran kupon setiap tanggal 10 setiap bulan.
Masyarakat dapat memesan SBR015 dengan nilai minimum Rp1 juta. Namun, calon investor perlu memahami karakteristik instrumen tersebut sebelum melakukan pembelian, terutama karena SBR015 tidak dapat diperdagangkan di pasar sekunder.
Meski demikian, investor dapat mengajukan pencairan lebih awal atau early redemption sesuai ketentuan yang berlaku, dengan batas maksimal 50 persen dari kepemilikan yang memenuhi persyaratan.
Rena juga memaparkan tahapan pemesanan secara daring, mitra distribusi yang ditetapkan, serta kanal pembayaran yang tersedia.
Perbedaan SBR015T2 dan SBR015T4
Kementerian Keuangan menawarkan dua pilihan jangka waktu melalui SBR015T2 dan SBR015T4. Perbedaan keduanya mencakup tingkat kupon, batas maksimum pemesanan, serta tanggal jatuh tempo.
Berikut rincian ketentuannya.
| Ketentuan | SBR015T2 | SBR015T4 |
|---|---|---|
| Kupon minimal | 6,75% per tahun | 6,85% per tahun |
| Jenis kupon | Mengambang dengan batas minimal | Mengambang dengan batas minimal |
| Minimum pemesanan | Rp1 juta | Rp1 juta |
| Maksimum pemesanan | Rp5 miliar | Rp10 miliar |
| Jatuh tempo | 10 Oktober 2028 | 10 Oktober 2030 |
| Pembayaran kupon | Setiap tanggal 10 | Setiap tanggal 10 |
| Kupon pertama | 10 Desember 2026 | 10 Desember 2026 |
Kedua seri tersebut merupakan obligasi negara tanpa warkat. Investor tidak dapat memperdagangkan instrumen ini di pasar sekunder atau mencairkannya sebelum jatuh tempo, kecuali melalui fasilitas early redemption sesuai periode dan persyaratan yang ditetapkan.
Berdasarkan jadwal dalam siaran pers, masa penawaran SBR015 dibuka pada 28 September 2026 pukul 09.00 WIB dan ditutup pada 22 Oktober 2026 pukul 10.00 WIB. Penetapan hasil penjualan dijadwalkan pada 26 Oktober 2026, sedangkan setelmen pada 28 Oktober 2026.
Jadwal Early Redemption dan Cara Pemesanan
Fasilitas early redemption memungkinkan investor mengajukan pencairan sebagian kepemilikan sebelum jatuh tempo, dengan batas maksimal 50 persen sesuai ketentuan yang berlaku.
Untuk SBR015T2, periode pengajuan dijadwalkan mulai 27 Oktober 2027 pukul 09.00 WIB hingga 4 November 2027 pukul 15.00 WIB.
Sementara itu, periode early redemption SBR015T4 dijadwalkan mulai 30 Oktober 2028 pukul 09.00 WIB hingga 6 November 2028 pukul 15.00 WIB.
Calon investor dapat memesan kedua seri tersebut melalui sistem elektronik pada 29 mitra distribusi yang telah ditetapkan. Mitra tersebut terdiri atas 18 bank umum, tujuh perusahaan efek, dan empat perusahaan teknologi finansial yang bertindak sebagai Agen Penjual Efek Reksa Dana (APERD).
Proses pemesanan meliputi empat tahap, yakni registrasi, pemesanan, pembayaran, serta setelmen atau konfirmasi.
Sebelum membeli, calon investor diharapkan membaca Memorandum Informasi SBR015 untuk memahami seluruh ketentuan, karakteristik produk, dan mekanisme investasinya. Dokumen tersebut dapat diakses melalui laman resmi Kementerian Keuangan di www.kemenkeu.go.id/sbr.
Kemenkeu Dorong Literasi Keuangan yang Berkelanjutan
Melalui kegiatan di Makassar, Kementerian Keuangan berharap pemahaman ASN dan masyarakat mengenai pengelolaan keuangan semakin meningkat. Edukasi ini juga diarahkan untuk membentuk perilaku finansial yang bijak dan berkelanjutan.
Literasi keuangan ASN…..
Sosialisasi SBR015 tidak hanya memperkenalkan instrumen pembiayaan negara kepada calon investor, tetapi juga mengingatkan masyarakat agar memahami karakteristik dan risiko setiap produk keuangan sebelum mengambil keputusan.
Dengan memahami ketentuan investasi, masyarakat diharapkan dapat membedakan instrumen yang legal dari tawaran investasi ilegal serta menentukan pilihan keuangan secara lebih cermat.
Penulis: Romy
Editor: Supriadi Buraerah
