JAKARTA, INSERTRAKYAT.com — Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian meminta kementerian terkait mempercepat pemulihan pascabencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat, terutama pada sektor ekonomi masyarakat yang terdampak.
Permintaan itu disampaikan Tito dalam rapat koordinasi lintas kementerian di Jakarta, Kamis. Ia menekankan agar kementerian tidak menunggu instruksi terlalu lama untuk menangani persoalan kemanusiaan di wilayah terdampak bencana.
Tito yang juga Ketua Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Sumatera menyoroti kondisi pasar tradisional, warung kecil, petani, pelaku UMKM, serta sektor ekonomi kreatif.
“Menteri Perdagangan, Menteri Pertanian, Menteri Perindustrian, Menteri UMKM, Menteri Ekonomi Kreatif, ini tolong dibantu supaya mereka bisa hidup kembali, terutama pasar, warung-warung, dan UMKM. Ini perlu kerja keras,” ujar Tito.
Pemulihan Ekonomi Jadi Perhatian
Rapat yang berlangsung hampir empat jam itu membahas sejumlah persoalan yang masih menghambat pemulihan. Di beberapa wilayah, tata kelola pemerintahan daerah belum sepenuhnya normal, sementara layanan kesehatan dan pendidikan masih menghadapi kendala.
Akses darat di sejumlah titik juga masih terputus. Kondisi tersebut turut memengaruhi aktivitas ekonomi masyarakat yang berusaha kembali menjalankan kehidupan setelah bencana.
Tito menegaskan pemulihan tidak dapat dibebankan kepada satu kementerian atau pemerintah daerah saja. Kolaborasi lintas sektor diperlukan agar rehabilitasi tidak berhenti pada laporan administratif, tetapi benar-benar dirasakan masyarakat.
Pemerintah menargetkan pemulihan di Sumatera Barat dan Sumatera Utara dapat diselesaikan sebelum Ramadan. Salah satu fokusnya adalah membersihkan kawasan terdampak dan mengurangi jumlah warga yang masih berada di pengungsian.
Untuk rumah yang mengalami kerusakan ringan dan sedang, pemerintah mendorong percepatan perbaikan. Sementara warga dengan rumah rusak berat diarahkan mendapatkan hunian sementara.
Sebagian warga juga telah menerima Dana Tunggu Hunian. Tito meminta dukungan Kementerian Sosial melalui anggaran kebencanaan maupun program bantuan sosial dan ekonomi rumah tangga.
Aceh Masih Hadapi Endapan Lumpur
Aceh menjadi salah satu wilayah dengan pekerjaan pemulihan yang dinilai paling berat. Endapan lumpur masih menutup sejumlah kawasan permukiman, sementara normalisasi muara sungai diperlukan untuk mengurangi risiko bencana susulan.
Tito menempatkan pembersihan lumpur dan pengerukan sungai sebagai bagian penting dari percepatan penanganan.
“Kuncinya pembersihan lumpur. Kalau itu selesai dan sungai dikerok, penanganan akan jauh lebih mudah,” tegasnya.
Ia mengatakan tambahan personel TNI-Polri serta dukungan sekolah kedinasan dapat membantu mempercepat pekerjaan di lapangan.
Peran Organisasi Non pemerintah
Di tengah proses pemulihan, Tito juga menyoroti kontribusi sejumlah organisasi nonpemerintah yang bekerja di wilayah terdampak.
Dompet Dhuafa, Palang Merah Indonesia, Dewan Masjid Indonesia, Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah, dan Yayasan Buddha Tzu Chi Indonesia disebut turut menjalankan kegiatan kemanusiaan di sejumlah daerah.
Menurut Tito, organisasi tersebut bekerja di wilayah yang sulit dijangkau dan memberikan bantuan secara langsung kepada masyarakat.
“Saya banyak bertemu mereka di daerah pegunungan, seperti Bener Meriah, Aceh Tamiang, dan wilayah lainnya. Mereka bekerja tanpa banyak pemberitaan, tetapi manfaatnya langsung dirasakan masyarakat,” kata Tito.
Rapat tersebut dihadiri sejumlah pejabat pemerintah pusat dan daerah, antara lain Menko PMK Pratikno, Menko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono, Menko Polhukam Djamari Chaniago, Menko Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol Nurofiq, serta Menteri Sosial Saifullah Yusuf.
Gubernur Aceh Muzakir Manaf, Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution, dan Gubernur Sumatera Barat Mahyeldi Ansharullah juga turut hadir.
Istilah “Menteri Grobak” dan Keresahan Publik
Di tengah kondisi tersebut, muncul istilah sindiran “menteri grobak” yang digunakan untuk menggambarkan persepsi bahwa pemerintah baru bergerak setelah mendapat dorongan atau tekanan.
Istilah tersebut bukan bagian dari struktur resmi Kabinet Merah Putih. Ia merupakan ungkapan kritik yang berkembang di ruang publik terhadap kecepatan respons pemerintah dalam menangani pemulihan pascabencana.
Kritik semacam itu menunjukkan bahwa kecepatan pemerintah menjadi bagian penting dari penilaian masyarakat. Bagi warga yang masih membersihkan lumpur, memperbaiki rumah, dan memulihkan usaha, kebijakan pemerintah diukur dari perubahan yang benar-benar terlihat di lapangan.
Karena itu, percepatan koordinasi lintas kementerian menjadi penting agar pemulihan tidak berhenti pada rapat dan pernyataan, tetapi berlanjut menjadi tindakan yang dapat dirasakan masyarakat.
.
Penulis: Rifqi
Editor ; Supriadi Buraerah
Awal September, Dua Karhutla Terjadi di Polman dalam Sehari
Polisi Selidiki Kecelakaan Libatkan Motor dan Truk di Sinjai
